POJOKSATU.id – Pemerintah terus memperluas program pendidikan unggulan melalui peluncuran Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), setelah sebelumnya menghadirkan Sekolah Unggul Garuda (SUG) dan Sekolah Rakyat (SR).
Ketiga program tersebut memiliki sasaran yang berbeda, namun peluncurannya memunculkan pertanyaan di tengah fenomena banyaknya sekolah negeri yang justru kekurangan peserta didik pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Program SNT diklaim menjadi salah satu strategi pemerintah menyiapkan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat global.
Deputi III Kantor Staf Presiden Yan Hiksas mengatakan SNT merupakan bentuk kehadiran negara dalam mempersiapkan generasi masa depan yang kreatif, inovatif, dan siap bersaing di pusat-pusat peradaban dunia.
"Kita yakin bahwa Indonesia ke depan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang dipersiapkan melalui Sekolah Nasional Terintegrasi," ujarnya dalam Taklimat Media Kemendikdasmen, Senin, 20 Juli 2026.
SNT Dilengkapi Fasilitas Modern dan Gratis
Pemerintah merancang SNT dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari smart classroom, laboratorium lengkap, green school, future library and learning commons, studio seni kreatif, pusat pengembangan guru, fasilitas olahraga hingga layanan antar-jemput peserta didik.
Direktur Jenderal PAUD Dasmen PNFI Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan setiap SNT akan mengembangkan tiga lapis kurikulum, yakni kurikulum nasional, kurikulum kekhasan sekolah, dan kurikulum berbasis potensi lokal.
Setiap sekolah juga akan memiliki fokus berbeda sesuai karakteristik daerah, seperti pertanian, perikanan, coding, kecerdasan artifisial (AI), maupun bidang unggulan lainnya.
Seluruh biaya pendidikan di SNT, mulai dari pendaftaran hingga proses belajar mengajar, ditanggung pemerintah pusat.
SNT juga membuka jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin.
Bersamaan dengan Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat
SNT bukan satu-satunya program sekolah baru yang diluncurkan pemerintah.
Sebelumnya telah hadir Sekolah Unggul Garuda yang ditujukan bagi siswa berprestasi untuk dipersiapkan masuk perguruan tinggi kelas dunia.
Di sisi lain, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem melalui sistem pendidikan berasrama sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
Meski memiliki sasaran berbeda, muncul pertanyaan mengenai arah kebijakan pendidikan nasional ketika pemerintah membangun sekolah-sekolah baru, sementara banyak sekolah negeri yang telah lama berdiri justru kesulitan mendapatkan murid baru.
Fenomena Sekolah Negeri Sepi Peminat Terjadi di Berbagai Daerah
Fenomena sekolah negeri kekurangan siswa terjadi di banyak daerah pada SPMB 2026.
Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, bahkan terdapat SD negeri yang hanya memperoleh satu murid baru.
Di Kota Semarang, sejumlah SD negeri hanya menerima tiga hingga lima siswa, sementara di berbagai daerah lain seperti Blitar, Mataram, Pangkalpinang, Bandar Lampung hingga sejumlah wilayah Jawa Timur juga ditemukan sekolah yang tidak mampu memenuhi daya tampung, bahkan ada yang tidak memperoleh murid sama sekali.
Fenomena tersebut membuat banyak ruang kelas kosong meski bangunan sekolah, guru, dan anggaran operasional tetap harus disediakan.
Benahi Sekolah yang Ada
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyebut fenomena sekolah negeri yang kehilangan murid merupakan alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kualitas sekolah negeri, bukan sekadar menambah program baru.
"Fenomena ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan pihak sekolah negeri untuk segera berbenah.
Sekolah negeri tidak bisa lagi sekadar menunggu murid. Tetapi harus meningkatkan kualitas pelayanan, merapikan peta sebaran sekolah, dan menawarkan program yang relevan dengan kebutuhan anak zaman sekarang agar tidak semakin ditinggalkan," kata Ubaid sebagaimana dikutip oleh NU Online.
Baca Juga: Kasur Cepat Lembap karena Kamar Minim Ventilasi? Ini Cara Menjaganya Tetap Kering Tanpa Dijemur
Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, mengingatkan bahwa persoalan sekolah sepi peminat tidak bisa dipandang sederhana.
"Ini masalah laten bahwa kualitas SD negeri yang bermutu belum merata. Masyarakat juga tahu mana SD negeri yang dianggap unggul, terbaik, dan bagus, serta mana yang belum memiliki kualitas yang sama," ungkapnya sebagaimana dikutip di NU Online, Kamis, 16 Juli 2026.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memetakan penyebabnya secara komprehensif, mulai dari perubahan demografi, persebaran penduduk, kualitas layanan pendidikan hingga persepsi masyarakat terhadap sekolah negeri.
Baca Juga: Viral CCTV Kecelakaan di Tarikolot Cilawu Garut, Angkot dan Pemotor Terlibat Insiden
Pengamat pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subkhan, juga menilai arah kebijakan pendidikan perlu dikaji secara menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya memberi perhatian besar pada peningkatan kualitas sekolah negeri yang sudah ada, sehingga pembangunan program-program baru tidak mengesankan mengabaikan persoalan dasar yang masih dihadapi banyak sekolah negeri.
“Kalau anggaran mepet atau habis karena efisiensi untuk program MBG misalnya, ya akan makin merosot kualitas sekolah-sekolah negeri,” kata Edi sebagaimana ditulis jatengnews.id,
Ia menilai diskusi mengenai alokasi anggaran pendidikan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara membangun institusi baru dan memperkuat sekolah yang telah lama melayani masyarakat.
Baca Juga: 30 Ucapan Hari Anak Nasional 2026 Penuh Doa, Harapan, dan Motivasi untuk Dibagikan di Media Sosial
DPR Minta Pemerintah Melakukan Evaluasi
Sorotan terhadap fenomena sekolah negeri sepi peminat juga datang dari DPR RI.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi penyebab banyaknya sekolah negeri yang kehilangan peserta didik, mulai dari faktor lokasi, kualitas sekolah hingga jumlah calon siswa di setiap wilayah.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa juga menyebut persoalan tersebut akan menjadi perhatian khusus Komisi X DPR RI bersama pemerintah agar diperoleh solusi yang tepat.
Peluncuran SNT, Sekolah Garuda, dan Sekolah Rakyat menunjukkan keseriusan pemerintah menghadirkan berbagai model pendidikan sesuai kebutuhan kelompok sasaran.
Namun pada saat yang sama, fenomena ratusan sekolah negeri yang kesulitan mendapatkan murid baru menjadi tantangan yang tak kalah penting.
Pengamat menilai kedua persoalan itu perlu ditangani secara seimbang agar kebijakan pendidikan tidak hanya melahirkan sekolah-sekolah unggulan baru, tetapi juga memastikan sekolah negeri yang sudah ada tetap hidup, berkualitas, dan mampu menjadi pilihan utama masyarakat. ***
