POJOKSATU.id - Pemerintah Kota Balikpapan mulai memperkuat agenda Manajemen Talenta ASN sebagai bagian dari strategi regenerasi aparatur.
Seiring meningkatnya jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun.
Walaupun belum ada rilis resmi mengenai jumlah peserta assessment dalam skala besar.
Baca Juga: Viral Isu Gaji Guru 66 Ribu, Namun Ada Dugaan Potongan Koperasi Yang Kelewatan Besarnya!
Dokumen perencanaan daerah menunjukkan bahwa pemetaan talenta dan pengembangan kompetensi ASN.
Termasuk PPPK yang masuk dalam prioritas tata kelola pemerintahan.
Langkah ini menjadi penting karena Balikpapan menghadapi tantangan serius.
Berupa kebutuhan regenerasi cepat di berbagai jabatan teknis dan strategis.
Baca Juga: Mengapa BPJS Bisa Tidak Aktif Padahal Rutin Bayar? Begini Cara Mengatasinya
Sekaligus memastikan PPPK memiliki jalur pengembangan karier yang jelas sesuai ketentuan UU ASN.
Balikpapan Perkuat Sistem Manajemen Talenta untuk Seluruh ASN
Dalam Renstra Kota Balikpapan 2021–2026, pemerintah menegaskan bahwa mekanisme manajemen talenta akan diterapkan melalui tahapan pemetaan.
Mulai dari kompetensi, assessment, pengembangan karier, hingga rencana suksesi jabatan.
Baca Juga: Jelang CPNS 2026, Hindari 5 Kesalahan Ini agar Tak Gugur di Awal
Kebijakan ini tidak hanya menyasar PNS, tetapi juga PPPK, karena status mereka kini telah diakui dalam sistem karier ASN.
Program assessment jabatan pimpinan tinggi (JPT), jabatan administrasi, dan jabatan pelaksana telah berjalan secara bertahap di bawah koordinasi BKPSDM Balikpapan.
Assessment ini merupakan komponen vital dalam membangun database talenta yang kredibel.
Sehingga keputusan promosi dan rotasi pegawai lebih objektif.
Baca Juga: Gaji Magang Setara Pekerja Baru? Program Magang Nasional 2025 Bikin Kaget Peserta
Kepala BKPSDM Balikpapan, Purnomo, menegaskan bahwa kebutuhan regenerasi SDM pemerintah saat ini mendesak karena banyak pegawai yang memasuki masa purna tugas.
Kepala BKPSDM Balikpapan, Purnomo menyatakan, “Tantangan terbesar kami adalah banyak ASN yang pensiun, sementara pengisian jabatan berjalan lambat."
"Ini harus segera diatasi melalui manajemen talenta yang terukur,” tambahnya, dikutip dari Balikpapan Pos, 28 Oktober 2025.
Baca Juga: Polisi Grebek Gudang Balpres Ilegal di Duren Sawit, Ratusan Bal Disita!
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa Balikpapan harus mempercepat pemetaan talenta agar layanan publik tetap berjalan optimal.
Posisi PPPK Dalam Manajemen Talenta Masuk Jalur Pembinaan
Berbeda dengan masa sebelumnya, PPPK kini tidak lagi dipandang sebagai pegawai kontrak tanpa masa depan.
Melalui UU ASN 2023, posisi PPPK menjadi bagian dari sistem karier yang wajib dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan.
Di Balikpapan, hal ini tercermin dalam perencanaan pemerintah daerah yang memasukkan:
1. Manajemen PPPK dalam sistem pengembangan kompetensi,
2. Pemetaan kompetensi menggunakan assessment center,
3. Penempatan berdasarkan kebutuhan unit kerja dan hasil pemetaan,
4. Pengembangan keterampilan melalui pelatihan teknis dan manajerial.
Walaupun tidak ada rilis tentang “500 pegawai siap assessment”, dokumen resmi daerah menyebutkan bahwa proses assessment dilakukan bertahap berdasarkan formasi jabatan.
Baca Juga: Apa Itu PRB BPJS? Panduan Lengkap Program Rujuk Balik untuk Pasien Kronis
PPPK tetap menjadi bagian yang ikut dipetakan, terutama tenaga teknis dan tenaga pendukung pelayanan publik.
Kota Balikpapan Diproyeksikan Jadi Model Transformasi ASN
Balikpapan menjadi salah satu daerah yang diproyeksikan menjalankan manajemen talenta secara serius.
Karena struktur organisasinya yang luas dan kebutuhan SDM tinggi.
Dengan pemetaan talenta berbasis data, pemerintah dapat menentukan pegawai terbaik untuk posisi strategis.
Baca Juga: Liburan Surga Bawah Laut! 8 Destinasi Wisata Raja Ampat yang Wajib Dikunjungi
Termasuk dari kalangan PPPK yang memiliki kualifikasi kompeten.
Jika manajemen talenta diterapkan secara penuh, PPPK akan mendapat manfaat:
1. Jalur pengembangan kompetensi yang lebih jelas,
2. Penempatan kerja yang lebih sesuai keahlian,
Baca Juga: Honorer Yang Diangkat PPPK Berhak Menerima 5 Jaminan Sosial Ini, Sesuai UU ASN 2023!
3. Kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kelas jabatan,
4. Evaluasi berbasis kinerja, bukan senioritas.
Kebijakan ini sekaligus membuka peluang bagi PPPK untuk menunjukkan kinerja terbaik.
Serta mendapatkan posisi kerja yang lebih strategis di masa depan, meskipun mereka tidak berstatus PNS.***
