POJOKSATU.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menerapkan kebijakan baru terkait penanganan siswa kategori 'nakal'.

Mereka kini dikirim ke barak militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari program pembinaan karakter. Kebijakan ini menuai perhatian publik dan memicu pro-kontra di berbagai kalangan.

Program tersebut mulai diimplementasikan dengan pengiriman sejumlah siswa ke Markas Resimen Armed 1 Kostrad Sthira Yudha, yang terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Baca Juga: UNTUK ANAK SMK! Ini Daftar 9 Sekolah Kedinasan 2025 Bagi Lulusan Kejuruan

Para siswa akan menjalani pelatihan kedisiplinan dan pembentukan karakter selama enam bulan di bawah pengawasan pihak militer.

Dedi menyatakan, para orang tua siswa telah memberikan izin resmi kepada pihak sekolah untuk mengikutsertakan anak-anak mereka dalam program ini.

Salah satu orang tua siswa, Ela, warga Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, mengaku menyerahkan anaknya karena kesulitan dalam mendidik karakter di rumah.

Baca Juga: Kupas Tuntas IPA SMA Kelas 10: Contoh Soal dan Pembahasan Klasifikasi Makhluk Hidup

"Dia sering ikut tawuran di sawah dengan teman-temannya. Saya sudah tidak sanggup mengurus, apalagi saya sering kerja dan sudah cerai dengan suami," ungkap Ela dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, dikutip Jumat (2/5/2025).

Ia berharap anaknya bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah menjalani pendidikan militer.

Menurut Dedi, saat ini banyak kasus kekerasan yang justru melibatkan siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Baca Juga: Apakah Honorer Tidak LULUS Seleksi PPPK Tahap II Langsung Diangkat Menjadi PPPK Paruh Waktu? Cek Infonya Sekarang Juga!

"Yang sekarang ini banyak terlibat kekerasan justru dari kalangan anak SMP," kata Dedi.

Dikritik Perhimpunan Pendidikan dan Guru
Namun, kebijakan ini juga mendapat kritik tajam dari Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim.

Dalam program Dua Sisi yang tayang di salah satu televisi swasta pada hari yang sama, Salim mempertanyakan arah kebijakan Gubernur Dedi.

Baca Juga: REKENING Sudah Muncul di Info GTK? Cek Langkah yang Harus Segera Dilakukan Bapak Ibu Guru agar SKTP Bisa Segera Terbit di Awal Mei 2025!

"Konsepnya belum jelas, apakah ini militerisasi, pembinaan bela negara, atau sekadar pelatihan biasa?" ujarnya.

Salim juga menggarisbawahi bahwa pelatihan seperti ini bukan hal baru dalam dunia pendidikan, karena pelajar SMP dan SMA sudah sering mengikuti program seperti Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS).

"Kalau cuma pelatihan, itu sudah sering kami alami. LDKS saja tidak sampai enam bulan," tambahnya.

Baca Juga: ALHAMDULILLAH! Pemerintah Pusat Sampaikan Kabar Baik Bagi Bapak Ibu Guru yang SKTP Sudah Terbit Tapi TPG Belum Cair!

Ia juga menyoroti potensi dampak terhadap pendidikan siswa selama berada di barak militer.

"Kalau sampai enam bulan, bagaimana dengan kurikulum sekolah mereka? Itu yang menjadi pertanyaan besar," tegasnya.

Sebelumnya diketahui, Dedi mengungkap mulai adanya pengiriman siswa nakal ke barak militer di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jabar. ***