POJOKSATU.id - Pemerintah Kabupaten Tulungagung memastikan komitmennya dalam memenuhi hak PPPK Paruh Waktu.

Dalam pembahasan APBD, Pemkab Tulungagung mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar khusus untuk pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu.

Kebijakan ini menjadi sorotan karena besarnya anggaran yang disiapkan.

Baca Juga: Unnes Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2026, Kuota Naik jadi 12.470 di 76 Prodi

Sekaligus memberikan kepastian bagi ribuan PPPK Paruh Waktu yang selama ini menanti kejelasan soal pembayaran gaji.

Di tengah kondisi fiskal daerah yang harus dikelola secara hati-hati, Pemkab menegaskan gaji PPPK tetap menjadi prioritas.

Perlu dipahami bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu membawa konsekuensi fiskal yang tidak kecil bagi pemerintah daerah.

Baca Juga: TERUNGKAP! Gaji PNS Januari 2026 Belum Cair Karena Tertahan di Tahap Ini!


Anggaran Rp50 Miliar Disiapkan Pemkab Tulungagung

Pemkab Tulungagung telah menyiapkan sekitar Rp50 miliar untuk kebutuhan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu pada tahun anggaran 2026.

Anggaran tersebut dialokasikan agar hak PPPK Paruh Waktu dapat dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah ini sekaligus menepis kekhawatiran PPPK Paruh Waktu terkait kemungkinan keterlambatan atau ketidakjelasan pembayaran gaji.

Baca Juga: Aceh–Sumut–Sumbar Minta Diskon Listrik! Bahlil Langsung Turun Tangan Siapkan Skema Diskon Listrik Khusus Wilayah Bencana Sumatera


Gaji PPPK Jadi Prioritas di Tengah Tekanan APBD

Pemkab Tulungagung mengakui bahwa alokasi anggaran Rp50 miliar tersebut menambah beban belanja pegawai.

Namun demikian, pemerintah daerah menilai pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dikarenakan berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional penataan tenaga non-ASN.

Sehingga daerah harus menyesuaikan struktur anggaran agar tetap sejalan dengan regulasi pemerintah pusat.

Baca Juga: Status Info GTK Sudah VALID Tapi SKTP Belum Terbit? Ini Penyebab Teknis yang Sering Tak Disadari Guru


Memberi Kepastian bagi PPPK Paruh Waktu

Kepastian anggaran ini disambut positif oleh PPPK Paruh Waktu di Tulungagung.

Banyak di antara mereka berharap kebijakan ini dapat menjamin pembayaran gaji secara rutin dan tepat waktu.

Mengingat PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab di instansi masing-masing.

Baca Juga: Trump Klaim Mau Caplok Greenland Denmark, Anggota NATO Melawan, Singgung Piagam PBB

Dengan adanya alokasi khusus, diharapkan tidak muncul persoalan baru seperti penundaan gaji yang kerap terjadi di sejumlah daerah lain.


Dampak ke Keuangan Daerah

Meski memberikan kepastian bagi PPPK, Pemkab Tulungagung tetap dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan APBD.

Pemerintah daerah menegaskan akan melakukan pengelolaan anggaran secara cermat agar belanja pegawai tidak mengganggu program prioritas lainnya.

Efisiensi dan penyesuaian di pos anggaran lain menjadi langkah yang akan ditempuh demi menjaga stabilitas fiskal daerah.***