POJOKSATU.ID - Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun anggaran 2024 telah diatur dengan jelas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Meskipun batas waktu pengangkatan CPNS paling lambat 1 Juni 2025 dan PPPK paling lambat 1 Oktober 2025, fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) telah mengambil langkah proaktif dengan melantik pegawai mereka lebih awal.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang fleksibilitas dalam implementasi kebijakan dan kemampuan adaptasi Pemda terhadap kebutuhan mendesak.
Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun anggaran 2024, berdasarkan Surat Kepala BKN No. 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025.
Alur Penetapan NIP CPNS:
1. Pengangkatan Paling Lambat 1 Juni 2025
Ini adalah batas waktu terakhir bagi instansi pemerintah untuk mengangkat CPNS yang lulus seleksi.
2. Usul Penetapan NIP Paling Lambat 10 Mei 2025
Sebelum pengangkatan, instansi harus mengajukan usulan penetapan NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca Juga: Jelang Lebaran, Guru dan Pengawas PAI Terima Tunjangan Profesi dari Kemenag!
3. TMT 1 Bulan Berikutnya
Tanggal Mulai Tugas (TMT) CPNS ditetapkan satu bulan setelah usulan penetapan NIP diterima BKN.
4. TMT 1 Maret 2025 (Kondisi Khusus)
Jika usulan NIP diajukan sebelum akhir Februari 2025 dan belum ada pertimbangan teknis dari BKN, maka TMT pengangkatan adalah 1 Maret 2025.
Baca Juga: Belajar Makin Asyik! Kemendikdasmen Gandeng Swasta Lewat Rumah Pendidikan Dalam Digital Learning
Alur Penetapan NIP PPPK:
1. Pengangkatan Paling Lambat 1 Oktober 2025
Batas waktu pengangkatan PPPK lebih lama dibandingkan CPNS.
2. Usul Penetapan NIP Paling Lambat 10 September 2025
Sama seperti CPNS, ada batas waktu pengajuan usulan NIP.
3. TMT 1 Bulan Berikutnya
TMT PPPK juga ditetapkan satu bulan setelah usulan NIP disetujui BKN.
4. TMT 1 Maret 2025 (Kondisi Khusus)
Kondisi khusus yang sama berlaku untuk PPPK.
Meskipun batas waktu pengangkatan CPNS adalah 1 Juni 2025, dalam praktiknya, beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) telah melantik pegawai mereka lebih awal.
Hal ini dapat terjadi karena beberapa factor karena instansi lakukan proses administrasi yang cepat.
Beberapa Pemda memiliki sistem administrasi yang efisien, sehingga proses penetapan NIP dan pengangkatan dapat diselesaikan lebih cepat.
Terdapat Pemda yang membutuhkan tenaga kerja segera untuk mengisi kekosongan jabatan penting.
Baca Juga: Jelang Lebaran, Guru dan Pengawas PAI Terima Tunjangan Profesi dari Kemenag!
Beberapa Pemda memiliki kebijakan untuk mempercepat proses pengangkatan agar pegawai dapat segera bekerja.
Instansi yang sudah menerima pertimbangan teknis penetapan NIP ASN, tetap dilanjutkan prosesnya sampai dengan pengangkatan dan/atau penandatanganan perjanjian kerja.
PPK instansi tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN.
PPPK instansi agar memastikan proses pengangkatan ASN dilaksanakan tepat waktu.***
