POJOKSATU.id - Bagi Anda calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ini kabar gembira terkait penyerahan SK PPPK 203.
Penyerahan SK PPPK 2023 itu bisa dilakukan setelah sebelumnya instansi terkait dalam hal ini pemerintah daerah tuntas dalam tahap usul penetapan NI PPPK 2023.
Setelah tuntas penetapan NI PPPK 2023 dan penyerahan SK PPPK 2023, maka Anda akan resmi menyandang status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Untuk diketahui, bahwa kabar gembira ini dirangkum redaksi Pojoksatu.id berdasarkan rilis resmi dan terbaru dari BKN atau Badan Kepegawiaan Negara.
Tepatnya berdasrkan rilis progres penetapan NI PPPK 2023 per 26 Februari 2024.
Dalam data rekapituliasi progres penetapan NI PPPK 2023 tersebut, terdapat sejumlah daerah yang telah menuntaskan proses usul penetapan NI PPPK 2023.
Bukan itu saja, bahkan dalam kolom 'NIP' rekapitulisi tersebut, jumlah angkanya sama dengan jumlah angka pada kolom 'Usul Masuk'.
Artinya, bahwa seluruh calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPPK 2023 telah terakomodir seluruhnya.
Dengan demikian, maka langkah selanjutnya tentu saja adalah penyerahan SK PPPK 2023 atau pengangkatan PPPK 2023.
Daerah mana saja yang siap melakukan penyerahan SK PPPK 2023 dan melakukan pengangkatan PPPK 2023?
Untuk diingat bahwa kabar gembira ini berlaku untuk semua formasi PPPK 2023.
Yakni PPPK guru, PPPK teknis dan PPPK tenaga kesehatan atau PPPK nakes.
Untuk mengetahui seluruhnya, silahkan simak pemaparan dalam artikel yang dirangkum redaksi Pojoksatu.id ini.
Mekanisme Penempatan PPPK 2023
Sebelum ke daftar daerah siap penyerahan SK PPPK 2023, ada baiknya ketahui dulu terkait mekanisme penempatan PPPK 2023.
Untuk Anda ketahui, penempatan PPPK 2023 dilakukan bila calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPPK telah menuntaskan pengisian DRH dan mendapat NI PPPK 2023.
Dalam hal ini, redaksi Pojoksatu.id memberikan contoh penempatan PPPK guru 2023.
Dimana penempatan PPPK guru 2023 dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia.
Penempatan PPPK guru juga berdasarkan pada ijazah dan sertifikat yang dimiliki oleh CPPPK itu sendiri.
Bagi guru yang telah memenuhi passing grade atau nilai ambang batas pada seleksi PPPK guru 2023, akan ditempatkan di satuan pendidikan.
Tapi jika di sekolah induk mapel tertentu berlebih atau sudah tercukupi, maka guru akan ditempatkan di sekolah lain non induk.
Meski begitu, penempatan di sekolah non induk itu tidak menggeser guru honorer yang sudah ada atau sudah mengajar di sekolah tersebut.
Dikutip Pojoksatu.id dari salah satu Dinas Pendidikan di sebuah daerah, proses penempatan PPPK guru bisa berubah ketika terjadi anomali data.
Sementara pengumuman penempatan sekolah dilakukan melalui aplikasi 'PPPK Penempatan'.
Penempatan itu didasarkan pada kebutuhan guru di sekolah serta rumah domisili atau alamat rumah yang diinput oleh guru pada saat pendaftaran seleksi PPPK 2023.
Yang juga Anda perlu pahami adalah bahwa bahwa proses penempatan PPPK guru membutuhkan proses yang cukup lama.
Kenapa demikian?
Karena dalam proses penempatan PPPK guru, harus lebih dulu dilakukan berberapa hal.
Mulai dari mengecek jarak rumah guru dengan sekolah, status satmingkal sekolah asal, usia guru, dan keberadaan guru non ASN yang masih ada di sekolah negeri.
Baca Juga: RESMI Pengumuman Penempatan Hasil Seleksi PPPK Guru 2023, Lengkap Cara Mengecek Lokasi Penempatan
Meski begitu, tetap tidak menutup kemungkinan bahwa PPPK guru akan ditempatkan bukan di sekolah terdekat dengan domisili.
Sebaliknya, bisa saja guru tersebut mendapat penempatan di sekolah yang jaraknya cukup jauh dari alamat rumahnya.
Dijelaskan oleh dinas pendidikan tersebut bahwa jarak atau lokasi itu adalah yang terbaik yang bisa diberikan kepada guru PPPK 2023.
Daftar Daerah Siap Penyerahan SK PPPK 202
Sebagai informasi, daerah pertama yang sudah melakukan penyerahan SK PPPK 2023 dan pengangkatan PPPK 2023 adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah tercepat di Indonesia yang telah melakukan penyerahan SK PPPK 2023.
Penyerahan SK PPPK 2023 itu dilakukan terhadap 527 guru yang dinyatakan lolos seleksi PPPK Guru formasi 2023.
Penyerahan SK PPPK 2023 diberikan kepada 14 orang guru TK, 320 orang guru SD dan 193 orang guru SMP.
Penyerahan SK dilakukan di Convention Hall Deli Serdang, Sumut pada 29 Januari 2024 lalu.
SK PPPK 2023 ini diserahkan langsung Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar didampingi pejabat terkait lainnya.
Terbaru, Pemkot Cirebon telah menyebar undangan per tanggal 27 Februari 2023 kepada calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2023.
Bereda dengan Pemkab Deli Serdang, Pemkot Cirebon akan melakukan penyerahan SK PPPK 2023 untuk semua formasi.
Yakni PPPK guru, PPPK teknis dan PPPK tenaga kesehatan atau PPPK nakes.
Dalam surat BKPSDM Kota Cirebon itu disebutkan bahwa peserta diminta datang ke Halaman Sekda Kota Cirebon pada Senin 4 Maret 2024 pagi.
Agendanya, tidak lain adalah pengangkatan sekaligus pengambilan sumpah/janji jabatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Peserta undangan juga diminta membawa Surat Perjanjian Kerja yang telah dibubuhi materai dan tandatangan sesuai aturan yang berlaku.
Sementara informasi penempatan PPPK 2023, terdapat pada Lampiran surat undangan tersebut.
Dimana informasi penempatan PPPK 2023 terdapat pada kolom 'Unit Kerja'.
Dalam daftar di bawah ini, dirangkum Pojoksatu.id berdasarkan rilis progres penetapan NI PPPK 2023 per 26 Februari 2023.
Sekali lagi, ini adalah daftar daerah yang telah menuntaskan proses usul penetapan NI PPPK.
Dimana angka pada kolom 'NIP' telah sama dengan angka yang terdapat pada kolom 'Usul Masuk'.
Akan tetapi redaksi tidak mengetahui persis kapan pastinya akan dilakukan penyerahan SK PPPK 2023 atau pelantikan PPPK 2023.
Berikut ini daftar daerah siap penyerahan SK PPPK 2023 atau pelantikan PPPK 2023:
PPPK Guru
Lulus: 230.674
Isi DRH: 230.181
NIP: 45.062
- Pemerintah Kab. Aceh Barat
- Pemerintah Kab. Ciamis
- Pemerintah Kab. Kuningan
- Pemerintah Kota Depok
- Pemerintah Kota Banjar
- Pemerintah Kab. Wonosobo
- Pemerintah Kab. Boyolali
- Pemerintah Kota Pekalongan
- Pemerintah Kab. Sidoarjo
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
- Pemerintah Kab. Lamandau
- Pemerintah Kab. Sukamara
- Pemerintah Kab. Murung Raya
- Pemerintah Kab. Tapin
- Pemerintah Kab. Tabalong
- Pemerintah Kab. Berau
- Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
- Pemerintah Kota Bontang
- Pemerintah Kab. Wajo
- Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
- Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
- Pemerintah Kota Parepare
- Pemerintah Kab. Konawe Selatan
- Pemerintah Kab. Bombana
- Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
- Pemerintah Kab. Muna Barat
- Pemerintah Kab. Intan Jaya
- Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
PPPK Tenaga Kesehatan
Lulus: 126.595
Isi DRH: 124.824
NIP: 39.956
- Pemerintah Kab. Aceh Besar
- Pemerintah Kab. Aceh Barat
- Pemerintah Kab. Asahan
- Pemerintah Kab. Bungo
- Pemerintah Kab. Bekasi
- Pemerintah Kab. Ciamis
- Pemerintah Kab. Indramayu
- Pemerintah Kota Cirebon
- Pemerintah Kota Depok
- Pemerintah Kab. Pandeglang
- Pemerintah Kota Serang
Pemerintah Daerah D I Yogyakarta - Pemerintah Kab. Sleman
- Pemerintah Kab. Boyolali
- Pemerintah Kab. Sumenep
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
- Pemerintah Kab. Tabalong
- Pemerintah Kab. Balangan
- Pemerintah Kab. Kutai Barat
- Pemerintah Kota Balikpapan
- Pemerintah Kota Bontang
- Pemerintah Kab. Pinrang
- Pemerintah Kab. Wajo
- Pemerintah Kab. Luwu Timur
- Pemerintah Kota Parepare
- Pemerintah Kab. Konawe Selatan
- Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
- Pemerintah Kab. Lombok Timur
- Pemerintah Kota Mataram
- Pemerintah Kab. Malaka
- Pemerintah Kab. Tana Tidung
PPPK Teknis
Lulus: 55.940
Isi DRH: 55.645
NIP: 18.268
- Pemerintah Kab. Nias Utara
- Pemerintah Kota Gunung Sitoli
- Pemerintah Kab. Ciamis
- Pemerintah Kota Depok
- Pemerintah Kab. Sleman
- Pemerintah Kota Yogyakarta
- Pemerintah Kab. Kendal
- Pemerintah Kota Blitar
- Pemerintah Kab. Kubu Raya
- Pemerintah Kab. Barito Selatan
- Pemerintah Kab. Gunung Mas
- Pemerintah Kab. Sukamara
- Pemerintah Kab. Tapin
- Pemerintah Kab. Balangan
- Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
- Pemerintah Kota Bontang
- Pemerintah Kab. Wajo
- Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
- Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
- Pemerintah Kab. Luwu Timur
- Pemerintah Kab. Konawe Selatan
- Pemerintah Kab. Bombana
- Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
- Pemerintah Kab. Buton Tengah
- Pemerintah Kab. Lombok Timur
- Pemerintah Kota Mataram
Sebagai catatan, redaksi Pojoksatu.id tidak mengetahui persis kapan jadwal penyerahan SK PPPK 2023 atau pengangkatan PPPK 2023 dalam daftar di atas.
Akan tetapi bisa dipastikan bahwa ketika seluruh proses penetapan NI PPPK 2023 telah tuntas, maka penyerahan SK PPPK 2023 atau pengangkatan PPPK 2023 sudah sangat dekat.
Sehingga, Anda hanya tinggal menunggu waktu untuk resmi berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Itulah informasi Mulai Senin 4 Maret 2024, INI DAFTAR DAERAH SIAP PENYERAHAN SK PPPK 2023 Tuntas Usul Penetapan NI PPPK 2023 Berdasarkan Rilis Terbaru BKN, semoga bermanfaat.***
