POJOKSATU.id - Kabar yang dinantikan jutaan pekerja di seluruh Indonesia akhirnya terjawab.
Menjelang pergantian tahun, pemerintah bersama Dewan Pengupahan Nasional resmi menuntaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026.
Keputusan kenaikan UMP 2026 menjadi angin segar di tengah tekanan ekonomi dan laju inflasi yang masih dirasakan sepanjang 2025.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja sekaligus menjadi instrumen perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di berbagai daerah.
Secara normatif, pemerintah mewajibkan seluruh gubernur mengumumkan UMP 2026 paling lambat Rabu, 24 Desember 2025.
Ketentuan ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi acuan nasional dalam penetapan upah minimum di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: Kabar Terbaru Awal Tahun! Gaji PNS dan PPPK 2026, Masih Pakai Aturan Lama, Ini Daftar Rinciannya
Aturan tersebut bersifat mengikat bagi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.
Dengan dasar regulasi ini, sejumlah pemerintah provinsi telah resmi menetapkan besaran UMP yang akan menjadi acuan upah minimum bagi para pemberi kerja.
Tiga Faktor Penentu Kenaikan UMP 2026
Pemerintah menetapkan kenaikan UMP 2026 dengan mempertimbangkan tiga variabel utama.
Pertama, pertumbuhan ekonomi daerah. Sepanjang 2025, banyak provinsi mencatatkan pemulihan ekonomi positif pasca-stagnasi globa.
Hasil pertumbuhan tersebut diharapkan dapat dinikmati pula oleh kaum pekerja.
Kedua, tingkat inflasi. Kenaikan harga kebutuhan pokok, bahan bakar, serta biaya tempat tinggal sepanjang 2025 menjadi alasan kuat perlunya penyesuaian upah agar daya beli masyarakat tidak tergerus.
Ketiga, indeks tertentu atau koefisien alpha.
Indeks ini menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan berfungsi sebagai faktor pengali dalam menentukan besaran kenaikan UMP.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur yang diterbitkan serentak pada akhir November 2025, rata-rata kenaikan UMP 2026 secara nasional berada di kisaran 5 hingga 8 persen.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2026 Belum Ada Kepastian, MenPAN RB Buka Suara Soal Pemetakan Kebutuhan ASN
Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, seiring upaya pemerintah menyesuaikan upah minimum dengan dinamika ekonomi dan inflasi.
Provinsi dengan Kenaikan Lebih Tinggi
Sejumlah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional mencatatkan kenaikan UMP yang lebih signifikan.
Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, misalnya, mengalami peningkatan relatif tinggi yang didorong oleh kontribusi sektor hilirisasi terhadap perekonomian daerah.
Baca Juga: Aksi Kemanusiaan ASN Donggala, Berhasil Kumpulkan Rp300 Juta untuk Bantu Korban Bencana di Sumatra
Sementara itu, provinsi-provinsi di Pulau Jawa mencatatkan kenaikan yang lebih moderat.
Meski demikian, kenaikan tersebut tetap memberikan dampak riil terhadap peningkatan nominal gaji yang diterima pekerja.
Pemerintah kembali menegaskan bahwa UMP pada prinsipnya merupakan jaring pengaman atau safety net bagi pekerja.
Baca Juga: Prabowo Soroti Air Bersih di Aceh Tamiang, KSAD Sempat Kelabakan Saat Ditanya Biaya Bor
Bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, penyesuaian upah idealnya mengacu pada Struktur dan Skala Upah (SUSU) yang ditetapkan perusahaan, yang nilainya dapat melampaui persentase kenaikan UMP.
Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi
Hingga Kamis, 25 Desember 2025 pukul 09.00 WIB, tercatat 36 provinsi telah mengumumkan besaran UMP 2026 melalui Surat Keputusan Gubernur.
Terdapat dua provinsi yang belum mengumumkan UMP 2026, yakni Aceh dan Papua Pegunungan.
Baca Juga: PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2026 Diprediksi Cair Lebih Awal, Data KPM Akan Dievaluasi
Wilayah Sumatera
- Aceh: Belum mengumumkan
- Sumatera Utara: Rp 3.228.971
- Sumatera Barat: Rp 3.182.955
- Riau: Rp 3.780.495
- Kepulauan Riau: Rp 3.879.520
- Jambi: Rp 3.471.497
- Sumatera Selatan: Rp 3.921.234
- Bengkulu: Rp 2.827.250
- Lampung: Rp 3.047.734
- Bangka Belitung: Rp 4.035.000
Wilayah Jawa dan Bali
- DKI Jakarta: Rp 5.729.876
- Banten: Rp 3.100.881
- Jawa Barat: Rp 2.317.601
- Jawa Tengah: Rp 2.327.386
- DI Yogyakarta: Rp 2.417.495
- Jawa Timur: Rp 2.446.880
- Bali: Rp 3.207.459
Baca Juga: Ini Batas Penghasilan Orang Tua untuk Daftar KIP Kuliah, Wajib Sertakan SKTM
Wilayah Nusa Tenggara
- Nusa Tenggara Barat: Rp 2.673.861
- Nusa Tenggara Timur: Rp 2.455.898
Wilayah Kalimantan
- Kalimantan Barat: Rp 3.054.552
- Kalimantan Tengah: Rp 3.686.138
- Kalimantan Selatan: Rp 3.725.000
- Kalimantan Timur: Rp 3.680.000
- Kalimantan Utara: Rp 3.775.243
Baca Juga: Baru Masuk 2026, Super Flu Sudah Masuk Indonesia: Gejalanya Disebut Lebih Parah dari Covid
Wilayah Sulawesi
- Sulawesi Utara: Rp 4.002.630Angk
- Sulawesi Tengah: Rp 3.179.565
- Sulawesi Selatan: Rp 3.921.234
- Sulawesi Tenggara: Rp 3.306.496
- Gorontalo: Rp 3.405.144
- Sulawesi Barat: Rp 3.315.934
Baca Juga: Saatnya Melirik yang Baru, Ini Deretan Mobil Baru 2026 yang Layak Ditunggu
Wilayah Maluku dan Papua
- Maluku: Rp 3.334.490
- Maluku Utara: Rp 3.552.840
- Papua: Rp 4.436.283
- Papua Barat: Rp 3.841.000
- Papua Tengah: Rp 4.285.848
- Papua Pegunungan: Belum mengumumkan
- Papua Selatan: Rp 4.508.850
- Papua Barat Daya: Rp 3.766.000
Di tengah dinamika ekonomi yang terus bergerak, kenaikan UMP 2026 diharapkan bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi benar-benar mampu menjaga martabat dan kesejahteraan para pekerja yang menjadi penggerak utama roda ekonomi nasional. ***
