POJOKSATU.id, JAKARTA— Madina Care audiensi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI di Jakarta, Selasa (9/1) soal kisruh penerimaan PPPK guru Madina 2023.
Salah satu hasilnya sebaiknya Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumut, segera mengirimkan surat pembatalan SKTT yang ditujukan kepada Menteri PANRB tembusan kepada Panitia Seleksi Nasional (BKN) dan Kemdikbud RI.
BKN juga sangat tertarik dengan data yang dibawa Madina Care, terutama mengenai latar belakang guru siluman dan honorer siluman yang disampaikan.
Setelah sempat audiensi dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di Jakarta, Jumat lalu, Madina Care juga audiensi dengan BKN RI di Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Dipimpin Founder Madina Care, Wadih Arrasyid, audiensi sebelumnya dijadwalkan dengan Plt Kepala Biro Humas BKN Nanang Subandi.
Namun akhirnya diterima oleh Pejabat (Pj) Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Subagyo yang didampingi oleh Staf Pusat Pengelola Sistem Seleksi.
Dalam audiensi kali ini sebut Wadih Nasution, tidak banyak perbedaan dengan hasil audiensi sebelumnya dengan .
“Dalam audiensi dengan BKN tidak banyak perbedaan, karena kami hanya melaporkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam rekrutmen PPPK, seperti SKTT yang jadi pintu suap, adanya guru siluman, serta adanya honorer dadakan," ungkapnya.
Baca Juga: Aliansi Mahasiswa Bersatu Minta Kapoldasu Segera Tetapkan Kadis Pendidikan Madina Tersangka
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menyebutkan audiensi berlangsung kurang lebih 2 jam ini karena pihak BKN tertarik dengan data yang dibawa.
"Tadi cukup lama karena pihak BKN sangat tertarik dengan data yang kita bawa, terutama mengenai latar belakang guru siluman dan honorer siluman yang kita sampaikan," ujarnya.
Dalam penyampaiannya, Wadih Alrasyid mengungkapkan bahwa kewenangan pembatalan SKTT adalah wewenang Bupati Madina.
"Berdasarkan data-data dan tuntutan yang kami bawa, sama seperti sebelumnya, keterangan dari Humas BKN bahwa kewenangan membatalkan SKTT ini sepenuhnya di tangan bupati," katanya lagi.
"Tentu menjadi pertanyaan besar, mengapa sampai hari ini bupati masih berusaha mengulur waktu dan terus melempar bola,” jelasnya.
“Ini akan menimbulkan kecurigaan masyarakat dan tentu kita boleh menduga-duga bahwa permasalahan ini asal mulanya karena perintah Bupati (Madina), " tutupnya.
Adapun beberapa poin yang disimpulkan dari rapat tersebut diantaranya :
1. Hasil akhir seleksi PPPK dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam PermepanRB No 14 Tahun 2023 Pasal 3 dan Pasal 38 ayat (1) dan (2).
2. Sesuai dengan Kepmendikbudristek No 298/M/2023 diktum E poin 6d, dasar pembatalan adalah ketidaksesuaian (tidak objektif) pedoman pelaksanaan ujian, yakni ketidaksesuaian format yg diujikan dengan dokumen yang diminta panitia seleksi daerah di laman SSCASN sebagai dasar pengujian (dalam hal ini dokumen deskripsi diri) yang disertakan saat pendaftaran.
Baca Juga: Masih Bingung Cara Mengisi RHK dalam SKP? Tutorial Lengkapnya Ada di Sini
3. Bila demikian maka panitia seleksi daerah telah melanggar prinsip seleksi pengadaan P3K sebagaimana diatur dalam PermepanRB No 14 tahun 2023 Pasal 3 (prinsip kompetitif, adil, obyektif, transparansi, bersih dari parktik KKN dan tidak dipungut biaya).
4. Karena SKTT adalah permohonan instansi terkait dalam hal ini Pemkab Mandailing Natal, maka pembatalan hasil SKTT adalah kewenangan PPK (Pejabat Pengawas Kepegawaian) yakni Bupati Mandailing Natal sendiri.
5. Mengingat pengisian DRH yang saat ini berlangsung, sebaiknya Bupati Mandailing Natal segera mengirimkan surat pembatalan SKTT yang ditujukan kepada Menteri PANRB dan tembusan kepada Panitia Seleksi Nasional (BKN), dan Kemdikbud RI.***
