POJOKSATU.id - Isu Kurikulum Merdeka dihapus dan penerapan kembali Ujian Nasional (UN) makin berhembus kencang.
Kedua isu tersebut mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Bahkan dalam pernyataan pertama Abdul Mu'ti sebagai Mendikdasmen, ia terang-terangan akan mengkaji ulang sejumlah kebijakan era Nadiem Makarim yang menuai kontroversial.
Diantaranya tentu saja adalah Kurikulum Merdeka, penghapusan Ujian Nasional sampai soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.
"Soal Ujian Nasional, PPDB Zonasi, Kurikulum Merdeka, yang sekarang masih jadi perdebatan (akan dikaji ulang)," tegas Mu'ti pada 21 Oktober 2024 lalul.
Pernyataan serupa juga disampaikan sosok yang akrab disapa Abe itu di Palembang, pada 1 November 2024.
Saat itu, Abe ditanya soal kemungkinan apakah Merdeka Belajar akan dihapus.
"Soal yang pertama, Merdeka Belajar juga termasuk yang sedang kami kaji," jawab dia.
Baca Juga: Rincian Gaji Guru PNS Kemenag Lengkap dengan Tunjangan yang Didapat
"Karena memang ini adalah bagian dari kebijakan yang sekarang ini menimbulkan polemik," sambungnya.
Bahkan terkait kebijakan kebanggaan Nadiem Makarim itu, Menteri Mu'ti melontarkan sindiran.
Dia menyebut, dirinya sudah sudah menerima sejumlah masukan.
Sejumlah masukan itu ada yang disampaikan dengan cara serius maupun dengan cara bercanda.
Salah satu contoh masukan dengan cara bercanda dituturkan seorang temannya.
Dimana temannya itu mengidamkan memiliki istri seorang guru karena menilai istrinya akan banyak waktu di rumah.
"Ternyata sekarang guru siang-malam enggak pernah ngurusi suami. Yang diurus adalah upload persiapan mengajar," ungkap Mu'ti.
"Mohon maaf, ini hanya bercanda saja," sambungnya.
Terkait apakah akan menghapus Kurikulum Merdeka, Mu'ti memastikan pihaknya tidak akan mengambil kebijakan tergesa-gesa.
"Kami akan mengkaji secara keseluruhan," tegas dia.
Program Baru
Dikutip Pojoksatu.id dari laman muhammadiyah.or.id, Mendikdasmen Abdul Mu'ti membocorkan akan ada program baru.
Program baru tersebut akan mulai diterapkan pada Januari 2025 mendatang.
Baca Juga: ALHAMDULILAH RESMI dari BKN, Seleksi PPPK 2024 Tanpa Nilai Ambang Batas, Begini Sistem Kelulusannya
Bocoran program baru itu disampaikan Menteri Mu'ti saat jadi penceramah dalam Hari Bermuhammadiyah DKI Jakarta, di UHAMKA, Minggu 3 November 2024.
Program baru yang dimaksud adalah '7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat'.
Abe menjelaskan, program ini bertujuan membentuk kebiasaan positif pada anak-anak Indonesia untuk memperkuat karakter mereka.
Ia menyebutkan, kebiasaan yang ditekankan meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi, bermasyarakat, serta tidur cepat.
Program ini melibatkan peran aktif orangtua dan guru dalam pembentukan karakter anak.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu juga berencana mengaktifkan kembali pendidikan berbasis rumah untuk mendukung tujuan ini.
Menurutnya, guru di sekolah dapat menanyakan kebiasaan pagi anak agar anak-anak lebih termotivasi.
Langkah ini diharapkan dapat membantu membangun kebiasaan bangun pagi dan ibadah sejak dini.
Baca Juga: Peserta Seleksi CPNS 2024 Wajib Tahu! Ini Jadwal Penting Setelah Pelaksanaan SKD
Mu'ti menyebut program ini sebagai upaya jangka panjang dalam pembentukan peradaban bangsa yang beradab.
Menurutnya, pendidikan karakter harus dibuat menyenangkan dan tidak menakutkan bagi anak.
"Dari habits, menjadi karakter, lalu menjadi keadaban. Dari ini kita tahu bahwa pendidikan karakter tidak menakutkan, malah sangat menyenangkan," jelas dia.
Zonasi
Dalam kesempatan itu, Menteri Mu'ti juga mengulas kebijakan zonasi sekolah yang menuai kritik sejak diluncurkan di era Menteri Muhadjir Effendy.
Ia menjelaskan, zonasi bertujuan mengurangi polarisasi antara sekolah elit dan sekolah biasa.
Zonasi muncul untuk mencegah segregasi psikologis dan sosial yang disebabkan oleh polarisasi tersebut.
Kebijakan ini diharapkan menjamin pemerataan akses pendidikan secara adil di seluruh wilayah.
Sebagian masyarakat mendukung zonasi karena memberikan peluang ke sekolah favorit, namun sebagian merasa zonasi membatasi pilihan.
Mu'ti menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Kemendikdasmen mengusung tagline Pendidikan Bermutu untuk Semua yang berkeadilan.
Ia berharap paradigma pendidikan nasional berubah dari sekadar pencapaian menuju pembelajaran mendalam (deep learning).
Menurutnya, sistem pendidikan harus lebih mindful, meaningful, dan joyful untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik.
Hasil Raker Mendikdasmen dan Komisi X DPR
Terbaru, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengikuti rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada 6 November 2024.
Dalam kesempatan itu, Abdul Mu'ti menyatakan masih melakukan evaluasi khususnya terkait kebijakan Ujian Nasional atau UN.
Termasuk sejumlah kebijakan di era Nadiem Makarim yang menuai polemik.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengatakan, soal Kurikulum Merdeka dan Ujian Nasional masih diperlukan kajian.
"Yang perlu menjadi catatan bahwa apa yang beredar saat ini seperti Ujian Nasional yang dihapus, kemudian Kurikulum Merdeka akan dihapus itu setelah kami rapat ternyata belum merupakan kebijakan," kata Lalu Hadrian Irfani.
Ia menyatakan, soal Kurikulum Merdeka dan UN akan diumumkan langsung Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Januari 2024.
"Prinsipnya kami di Komisi X mana yang baik silahkan dilanjutkan, yang kurang baik atau tidak baik sama sekali ya tolong dievaluasi," tandas dia.
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini:
Dengan demikian, hingga saat ini masih belum bisa disimpulkan apakah Kurikulum Merdeka dihapus dan Ujian Nasional kembali diterapkan.***
