POJOKSATU.ID - Bayangkan seorang kepala sekolah di sebuah kota kecil Finlandia menerima gaji sekitar 4.650 euro per bulan, setara Rp89 juta, lengkap dengan tunjangan pengalaman dan penghargaan akademik.
Di sana, posisi kepala sekolah bukan sekadar jabatan administratif—tapi simbol kehormatan, kepemimpinan, dan intelektualitas. Bagi masyarakat Finlandia, kepala sekolah dihormati layaknya “pemenang Nobel”.
“Di Finlandia, kepala sekolah itu punya status sosial yang tinggi. Gajinya besar, kesejahteraannya terjamin, dan posisinya sangat dihormati,” ujar Prof Hasnawi Haris dalam podcast-nya Perspektif Hasnawi Haris, dikutip Pojoksatu.id, Kamis 16 Oktober 2025.
Baca Juga: Inspektorat Turun Tangan Telusuri Dugaan Pelanggaran Pemilihan Rektor USU 2026–2031
Pendidikan Sebagai Pondasi Negara
Finlandia sudah lama jadi kiblat dunia pendidikan.
Negeri berpenduduk hanya 5,5 juta jiwa itu membuktikan bahwa kualitas pendidikan bukan soal anggaran besar semata, melainkan soal kepercayaan dan profesionalisme.
Hasnawi menuturkan, salah satu rahasia kemajuan Finlandia adalah keberanian melakukan revolusi pendidikan besar-besaran: memuliakan profesi guru dan kepala sekolah.
“Mereka menaruh anggaran besar untuk pendidikan. Tapi yang lebih penting, mereka menaruh kepercayaan besar pada para pendidik,” ujar Ketua PGRI Sulawesi Selatan itu.
Baca Juga: Dana TPG Langsung dari Pusat, Solusi Cepat atau Masalah Baru?
Ketatnya Seleksi Kepala Sekolah
Untuk menjadi kepala sekolah di Finlandia, seseorang harus melalui proses seleksi yang tak main-main.
Negara itu menganut sistem open recruitment, di mana semua guru yang memenuhi syarat akademik dan kepemimpinan boleh mendaftar.
Namun, syaratnya berat: minimal bergelar magister (S2) di bidang kependidikan atau bidang relevan lainnya.
“Seleksinya sangat ketat,” jelas Hasnawi yang juga guru besar Universitas Negeri Makassar.
Calon kepala sekolah wajib menjalani tes wawancara, psikotes, dan bahkan pelatihan kepemimpinan di universitas selama satu semester penuh.
Pelatihan itu dirancang agar calon pemimpin sekolah benar-benar siap secara akademik, psikologis, dan moral.
Menariknya, sebelum menjadi kepala sekolah, mereka harus “magang” selama enam bulan di bawah supervisi mentor.
Hanya mereka yang lolos magang yang akan menerima SK permanen sebagai kepala sekolah.
Kualifikasi Akademik Dihargai Nyata
Finlandia menganggap pendidikan tinggi sebagai nilai tambah yang konkret, bukan sekadar gelar.
Kepala sekolah dengan gelar doktor (Ph.D) mendapat tunjangan tambahan yang signifikan.
“Gelar akademik di sana dijadikan pertimbangan resmi dalam perhitungan gaji,” kata Hasnawi.
Dengan sistem ini, banyak kepala sekolah di Finlandia yang memilih melanjutkan pendidikan hingga doktoral.
Bukan karena ambisi jabatan, tapi karena sistem negaranya memberikan penghargaan finansial dan moral terhadap ilmu pengetahuan.
Lalu, Bagaimana di Indonesia?
Mari kita tengok realitas bagaimana perlakuan pemerintah terhadap kepala sekolah di tanah air.
Kepala sekolah di Indonesia, terutama di daerah, kerap mengemban tanggung jawab besar dengan beban administratif berat, namun tunjangan belum sepadan.
Dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, kepala sekolah bahkan tidak lagi menjadi pengelola langsung dana BOS, yang sering kali menjadi sumber tambahan tanggung jawab.
Hasnawi mengingatkan bahwa di Indonesia, kualifikasi kepala sekolah memang sudah diatur—minimal berpangkat III/C dengan pengalaman kerja delapan tahun bagi ASN atau empat tahun untuk PPPK.
Namun, perbedaan mendasar terletak pada tingkat penghargaan dan sistem kepercayaan.
Baca Juga: Panduan Lengkap Membuat Akun SIMPKB untuk Pendaftaran PPG Calon Guru 2025
“Kalau di Finlandia, kepercayaan itu datang lebih dulu sebelum pengawasan. Filosofinya ‘trust before control’. Di kita masih sebaliknya —lebih dulu diawasi sebelum dipercaya,” ujarnya.
Trust Before Control: Filosofi yang Mengubah Segalanya
Finlandia tidak mengenal sistem pengawas sekolah seperti di Indonesia.
Mereka percaya bahwa kepala sekolah bisa mengawasi dirinya sendiri dan bertanggung jawab penuh atas mutu sekolahnya.
Kepercayaan itu justru melahirkan akuntabilitas yang lebih tinggi. Kepala sekolah di sana sadar bahwa tanggung jawab moral lebih kuat dari sekadar pengawasan birokratis.
Baca Juga: SKTP Terbit! Pencairan TPG Triwulan 3 Tahap 2 Segera Masuk Rekening Guru
Selain itu, mereka juga diwajibkan untuk tetap mengajar sebagian waktu agar kompetensi pedagogiknya tetap terasah.
Kepala sekolah tidak sekadar memimpin, tapi juga tetap menjadi guru sejati.
Tiga Pilar Kepemimpinan Kepala Sekolah Finlandia
Hasnawi merangkum filosofi kepemimpinan kepala sekolah Finlandia dalam tiga prinsip sederhana namun mendalam:
1. Trust Before Control – Kepercayaan lebih penting daripada pengawasan.
2. Lifelong Leadership Learning – Kepemimpinan adalah proses belajar seumur hidup.
3. Moral Responsibility – Kepala sekolah dipandang sebagai pemimpin moral, bukan hanya administrator.
Ketiga prinsip ini membuat posisi kepala sekolah di Finlandia begitu dihormati.
Mereka bukan sekadar pengelola sekolah, melainkan penjaga nilai-nilai moral dan keilmuan bangsa.
Baca Juga: TPG Triwulan 3 Masuk Tahap Kedua, Pencairan Tak Serentak di Semua Daerah
Kesejahteraan yang Mendorong Kualitas
Dengan gaji yang mencapai Rp98 juta per bulan untuk kepala sekolah SMA dan sederajat, Finlandia berhasil menciptakan sistem di mana profesi pendidik menjadi pilihan karier bergengsi.
Anak-anak berprestasi justru berlomba menjadi guru, bukan pegawai korporat.
“Di sana, calon guru berasal dari 10 besar lulusan terbaik universitasnya,” kata Hasnawi.
Hasilnya? Mereka tumbuh menjadi guru dan kepala sekolah yang bekerja bukan sekadar karena kewajiban, tapi karena panggilan jiwa.
Refleksi untuk Indonesia
Indonesia memang punya kultur dan tantangan berbeda. Namun, esensi dari filosofi Finlandia bisa jadi cermin berharga: Menghargai kepala sekolah berarti menghargai masa depan pendidikan itu sendiri.
Bayangkan jika sistem di Indonesia menempatkan kepala sekolah bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai pemimpin pembelajaran dan panutan moral.
Dengan kesejahteraan yang layak dan kepercayaan yang tinggi, transformasi pendidikan bisa terjadi dari ruang kepala sekolah, bukan hanya dari ruang rapat kementerian.
Finlandia sudah membuktikan bahwa pendidikan unggul lahir dari ekosistem yang menghormati guru dan kepala sekolah.
Di negara itu, status sosial dan kesejahteraan sejalan dengan tanggung jawab moral.
Sebagaimana dikatakan Hasnawi Haris, “Jika kepala sekolah sejahtera dan dipercaya, maka sekolah pun akan berjalan dengan penuh dedikasi.”
Indonesia masih dalam perjalanan panjang, tapi setiap langkah untuk memuliakan para pendidik adalah langkah menuju masa depan pendidikan yang lebih bermartabat.***
