POJOKSATU.id, KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mengumumkan penundaan pengumuman hasil akhir seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Sekolah Rakyat Tahun 2025.
Dilansir dari laman resmi Instagram Kemensos, Selasa, 1 Juli 2025, pengumuman hasil akhir seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat Tahun 2025 yang semula bakal dirilis 30 Juni 2025, diundur hingga tiga hari ke depan.
"Kemensos tunda pengumuman hasil Akhir Seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat Tahun 2025 yang semula dijadwalkan 30 Juni 2025 akan disampaikan pada 3 Juli 2025," demikian pengumuman Kemensos.
Kemensos menjelaskan alasan menundaan pengumuman hasil akhir seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat itu, yang ternyata terkait masalah verifikasi data.
"Penyesuaian ini dilakukan karena proses integrasi dan verifikasi data hasil seleksi masih berlangsung, info resmi hanya akan disampaikan melalui situs dan media sosial Kementerian Sosial RI. Tetap pantau informasi resmi dari Kementerian Sosial RI," jelas Kemensos.
Proses Belajar Mengajar Tetap Sesuai Jadwal
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan serentak pada tahun ajaran baru Juli 2025.
Sebanyak 100 titik rintisan disiapkan untuk menampung 9.755 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Mereka akan dibimbing oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidikan pendukung.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh siswa akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, dan mendapat penguatan pendidikan karakter pada malam hari. Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum.
“Ada ekstrakulikulernya dan ada kegiatan lain yang menunjang, sehingga mereka diharapkan punya keterampilan-keterampilan sesuai dengan minatnya” jelas Gus Ipul.
Untuk menjaring siswa, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sementara proses seleksi dilengkapi dengan verifikasi langsung di lapangan, melibatkan Dinsos, pendamping PKH, BPS dan kepala daerah.
“Sasaran kita dari Desil 1 yang miskin-miskin ekstrem itu, kemudian ada tim yang berkunjung, berdialog dengan orangtuanya, melihat kondisi objektifnya,” jelasnya.
Namun, mereka yang belum tercatat di data BPS tetap bisa masuk jika hasil survei membuktikan kondisi kemiskinan.
“Jika mereka sampai putus sekolah, ada kemungkinan mereka diberi peluang untuk bisa di Sekolah Rakyat. Istilahnya promotif, itu adalah multi-entry, multi-exit,” lanjutnya.
Baca Juga: PNS dan PPPK Penting untuk Setara, Wali Kota: Tim Kerja Harus Profesional
Sekolah Rakyat tahap awal mencakup 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 100 titik. Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak (48 lokasi), disusul Sumatra (22), Sulawesi (15), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku (masing-masing 4), serta Papua (3 titik).
“100 titik pertama ini sudah ada 9.755 siswa, 1.554 guru dan 3.390 tenaga Pendidikan,” kata Gus Ipul.
Dari sisi tenaga pendidik, kepala sekolah akan berasal dari ASN sementara guru-guru direkrut dari PPPK dan lulusan pendidikan profesi guru. Pengelolaan tenaga pendidikan dikoordinasikan bersama Kemendikdasmen, Kementerian PAN-RB, dan BKN.
Selain 100 titik awal, pemerintah juga tengah menyiapkan 100 titik tambahan untuk gelombang kedua. Proses rekrutmen siswa dan guru sedang berlangsung, dengan target bisa menyusul pelaksanaan tahap pertama.
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini:
Untuk mendapatkan artikel melalui saluran Whatsapp Pojoksatu.id bisa klik link di bawah ini:
Klik, follow & subscribe website & medsos kami
Kemensos memasang target berikutnya mencakup 424 rombel, melibatkan 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga kependidikan.
“Mudah-mudahan di bulan Juli, kedua tahap ini bisa kita lakukan memulai proses belajar mengajar,” pungkas Gus Ipul. ***
