POJOKSATU.ID - Sebagai langkah konkret di lapangan, TP2SR Kementerian Sosial telah merancang agenda Desk Evaluation dalam waktu dekat.
Agenda penting tersebut dijadwalkan akan mempertemukan puluhan pemerintah daerah yang menaungi puluhan lokasi sekolah rintisan.
Sebanyak lima puluh tujuh pemerintah daerah akan diundang untuk membahas penanganan enam puluh satu titik Sekolah Rakyat.
Forum ini dirancang untuk membangun sinergi yang kuat antara Kementerian Sosial dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Baca Juga: Kemensos Bentuk TP2SR demi untuk Program Sekolah Rakyat
Instansi yang dilibatkan meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Selain itu Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta pihak Perhutani juga turut digandeng dalam koordinasi ini.
Tugas utama dalam forum tersebut adalah memastikan bahwa persiapan lahan di setiap lokasi rintisan telah memiliki kejelasan.
TP2SR diinstruksikan untuk mendata dan mengidentifikasi status hukum serta kepemilikan seluruh lahan yang diusulkan.
Baca Juga: Pertemuan Lintas Negara di Yordania Hasilkan Joint Statement Kuat untuk Yerusalem
Tim juga wajib memetakan kendala spesifik yang dihadapi serta keterkaitannya dengan wewenang kementerian terkait.
Sebelum pelaksanaan desk evaluation, rapat koordinasi daring melalui Zoom akan digelar terlebih dahulu dengan pihak pemda dan kementerian.
Pertemuan awal secara daring tersebut bertujuan agar seluruh daerah dapat menyiapkan data komprehensif yang dibutuhkan.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang selama ini menghambat pengerjaan fisik di lapangan.
Melalui kolaborasi antarlembaga, pembebasan dan legalitas lahan untuk fasilitas pendidikan dapat diselesaikan dengan cepat.***
