POJOKSATU.id - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengaktivasi Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu (PSPB) sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Melalui gerakan ini, Kemendikdasmen mengajak pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, lembaga filantropi, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media, komunitas, organisasi internasional, hingga individu untuk berpartisipasi dalam mendukung pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.
Program PSPB dirancang sebagai wadah yang mengintegrasikan berbagai bentuk bantuan dan kerja sama yang selama ini berjalan secara terpisah.
Dengan pendekatan tersebut, setiap dukungan diharapkan lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan satuan pendidikan, serta memberikan dampak yang berkelanjutan.
Baca Juga: Said Iqbal Sebut Demo Buruh Kamis Nanti Sasar Kemenkeu, Minta Menkeu Purbaya Bersedia Dialog
Kolaborasi Tidak Selalu Berupa Bantuan Materi
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa semangat partisipasi tidak diukur dari besarnya bantuan yang diberikan, melainkan dari manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
"It is not about how much we give others, tidak soal seberapa banyak yang kita berikan, tetapi how meaningful, seberapa besar makna yang bisa kita berikan dari pemberian kita kepada orang lain. Karena itu kami membuka pintu lewat Rumah Pendidikan kepada siapa pun untuk berpartisipasi," ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam keterangannya, Selasa, 7 Juli 2026.
Menurut Mu'ti, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan izin kepada Kemendikdasmen untuk membangun berbagai kemitraan dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita melalui partisipasi masyarakat yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Partisipasi semesta adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan, percepatan pelaksanaan program, peningkatan, dan perluasan," jelas Mu'ti.
Baca Juga: Roy Suryo Senang Polda Metro Divonis Hakim Tak Sah Menangkapnya, Ini Babak Baru Hukum Kita
Masih Banyak Tantangan Pendidikan Nasional
Mu'ti menjelaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan karena masih banyak tantangan pendidikan yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri.
Kebutuhan tersebut mencakup pengembangan bakat dan minat peserta didik, peningkatan kompetensi guru, penguatan pendidikan karakter, hingga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
"Kami terus membuka diri untuk bermitra dengan berbagai pihak karena dengan cara kemitraan itulah kami bisa melakukan pemenuhan kebutuhan, percepatan, peningkatan, dan perluasan," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung sekolah, tetapi juga membangun karakter dan cara berpikir generasi muda.
Baca Juga: Harumkan Nama Indonesia, Jirayut Bawa Klub Voli Binaannya 'JTeam' Juarai SIVI 2026 di Malaysia
"Yang kita bangun adalah mindset. Yang kita bangun adalah manusia. Karena itu diperlukan sentuhan dari berbagai macam pihak," ungkap Mu'ti.
"DNA bangsa Indonesia adalah gotong royong. Mari kita wujudkan bersama-sama pendidikan bermutu untuk semua secara merata, membangun generasi Indonesia yang hebat dan berkualitas," tambahnya.
PSPB Jawab Tantangan Kemitraan yang Terfragmentasi
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengatakan selama ini kontribusi berbagai pihak terhadap pendidikan sebenarnya sudah sangat besar.
Namun, dukungan tersebut masih berjalan sendiri-sendiri sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan prioritas nasional.
"Kontribusi terhadap pendidikan sebenarnya sudah sangat banyak, tetapi berjalan secara tersebar, masing-masing dengan jalurnya sendiri.
Akibatnya, dukungan belum selalu bertemu dengan kebutuhan prioritas nasional," ungkap Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti.
Ia mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki lebih dari 447 ribu satuan pendidikan yang melayani lebih dari 53 juta peserta didik.
Meski demikian, masih terdapat sekitar 2,92 juta anak yang belum bersekolah. Selain itu, capaian literasi dan numerasi nasional juga masih membutuhkan perhatian serius.
Karena itu, peningkatan mutu pendidikan dinilai tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah.
"Pendidikan di Indonesia sejak dahulu adalah kerja gotong royong. Kebutuhan pendidikan sangat besar dan tidak bisa dikerjakan oleh Kemendikdasmen sendiri," papar Suharti.
Baca Juga: Heboh, Istri dan Anak Menteri PU Dody Hanggodo Ikut Dinas ke AS Pakai APBN, Ini Tanggapan Sekjen
Ruang Kolaborasi Dibuka Lewat Rumah Pendidikan
Sebagai bagian dari implementasi PSPB, Kemendikdasmen menghadirkan Ruang Mitra pada Superaplikasi Rumah Pendidikan.
Melalui platform tersebut, calon mitra dapat terhubung langsung dengan kebutuhan satuan pendidikan melalui sistem berbasis data yang mencakup identifikasi kebutuhan, pencocokan dukungan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporan.
Fokus kolaborasi yang dibuka meliputi:
-
Digitalisasi pembelajaran.
-
Rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.
-
Penyediaan beasiswa.
-
Peningkatan kompetensi guru.
-
Penguatan pendidikan karakter.
-
Penanganan anak yang tidak bersekolah.
Baca Juga: Ingatkan Jordi Onsu Tak Jatuhkan Derajat sang Kakak, Ruben Onsu: di Darahmu Pernah Ada Keringat Saya
Komisi X DPR RI Sambut Positif
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik peluncuran Gerakan PSPB.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya menghadirkan program baru, tetapi juga membangun ekosistem kolaborasi yang berkelanjutan.
"Yang akan diciptakan bukan sekadar program, tetapi ekosistem partisipasinya.
Solusi bersama dan ruang-ruang partisipasi yang dibukakan bukan hanya kepada guru, kepala sekolah, satuan pendidikan, dan pemerintah daerah, tetapi juga kepada mitra-mitra pembangunan.
Pendekatan inilah yang kami yakini akan memperkuat kualitas kebijakan kita," ucap Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.
Peluncuran Gerakan PSPB turut dihadiri 58 mitra pembangunan pendidikan yang berasal dari dunia usaha dan industri, lembaga filantropi, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media, komunitas, organisasi internasional, serta berbagai lembaga lainnya.
Besarnya tantangan pendidikan di Indonesia membuat kolaborasi menjadi kebutuhan yang sulit dihindari.
Ketika pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat bergerak dalam arah yang sama, peluang untuk menghadirkan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi jutaan anak Indonesia akan semakin terbuka. ***
