POJOKSATU.id - Pemerintah mempercepat tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS 2026 untuk formasi khusus di sektor pemenuhan gizi.
Percepatan ini dilakukan seiring target ambisius Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memperluas layanan gizi melalui pembangunan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan program nasional tersebut.
Meski pembangunan infrastruktur terus berjalan, ketersediaan aparatur yang siap bertugas dinilai tidak kalah krusial untuk memastikan layanan gizi dapat beroperasi sesuai target.
Baca Juga: PPPK Paruh Waktu Berpeluang Full Time, Ini Syarat Utamanya
Hingga akhir 2025, realisasi pembangunan SPPG di kawasan 3T masih belum optimal.
Dari ribuan unit yang direncanakan, jumlah dapur gizi yang rampung masih jauh di bawah target.
Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mempercepat proses rekrutmen ASN melalui jalur PPPK dan CPNS agar operasional dapur gizi tidak terkendala kekurangan tenaga.
Dalam proses seleksi tersebut, BGN menggunakan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TGAT) sebagai bagian dari tahapan penilaian.
Dadan memastikan sebagian besar tahapan seleksi ini ditargetkan rampung pada awal 2026, sehingga para pegawai terpilih dapat segera disiapkan untuk mendukung pengoperasian unit-unit layanan gizi yang baru.
Baca Juga: Liburan Sekolah Bukan Berhenti Belajar, Ini Cara Belajar Ringan Tanpa Tekanan
Selain fokus pada daerah 3T, BGN juga menyiapkan ekspansi layanan gizi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi dengan kepadatan penduduk tinggi.
Total SPPG yang direncanakan beroperasi pada 2026 diperkirakan mencapai lebih dari 30 ribu unit, dengan sasaran penerima manfaat hampir 83 juta masyarakat di seluruh Indonesia.
Dalam jangka pendek, pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian pembangunan ribuan SPPG hingga akhir 2025.
Baca Juga: TPG 100 Persen Mengalir ke Rekening Guru, Ini Daerah yang Sudah Cair
Upaya ini dilakukan secara paralel dengan percepatan rekrutmen ASN agar infrastruktur yang telah dibangun dapat segera difungsikan secara maksimal.
Selain persoalan SDM, aspek keamanan pangan turut menjadi perhatian serius.
Pemerintah daerah didorong mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur penyedia makanan.
Sertifikasi ini menjadi syarat penting untuk menjamin makanan yang didistribusikan memenuhi standar kesehatan.
Baca Juga: Gaji PPPK Tak Diterima Utuh, Ini Potongan Wajib yang Berlaku Setiap Bulan
Di Jawa Barat, misalnya, ratusan dapur gizi masih menunggu proses sertifikasi meski telah mengajukan permohonan.
Pemerintah pusat dan daerah sepakat memperkuat koordinasi agar proses sertifikasi dapat dipercepat tanpa mengurangi standar kualitas.
***
