POJOKSATU.id – Tahun 2025 tercatat sebagai salah satu periode paling menentukan dalam sejarah kebijakan pendidikan nasional.
Evaluasi besar-besaran terhadap program lama, penegasan arah baru, serta konsolidasi sistem asesmen dilakukan hampir bersamaan.
Situasi yang memaksa bangsa ini menjawab arus besar perkembangan zaman yang semakin instan dan serba cepat. Sekaligus terseret arus negatif.
Tidak sedikit kebijakan yang memicu perdebatan luas di kalangan guru, siswa, mahasiswa, orang tua, hingga pemerhati pendidikan.
Luka tak terhindar, aksi dan reaksi saling bersahutan.
Belum lagi duka, ikut menjadi bagian dari panggung sandiwara pendidikan yang tengah tertatih menuju masa depan.
Berikut kaleidoskop lengkap dan kronologis peristiwa penting pendidikan Indonesia yang dikumpulkan pojoksatu.id sepanjang tahun 2025.
Januari, Transisi Perubahan
PPDB Resmi Berganti SPMB
Mulai 3 Januari 2025, pemerintah resmi menerapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai pengganti PPDB, sekaligus mengubah istilah zonasi menjadi jalur domisili”untuk menegaskan pendekatan berbasis alamat tempat tinggal siswa.
Kebijakan ini diatur dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, yang mengubah proporsi kuota penerimaan guna memperkuat keadilan akses pendidikan.
Kuota jalur domisili minimal 70 persen (SD), 40 persen (SMP), dan 30 persen (SMA); jalur afirmasi minimal 15 persen (SD), 20 persen (SMP), dan 25 persen (SMA).
Sedangkan jalur prestasi diatur minimal 25 persen (SMP) dan 30 persen (SMA); serta jalur mutasi maksimal 5 persen di seluruh jenjang, dengan peningkatan signifikan kuota afirmasi untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.
Program Makan Gizi Gratis Resmi Dimulai
Pada 6 Januari 2025, Program Makan Gizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan secara serentak di 190 titik pada 26 provinsi.
Tahap awal menargetkan 3 juta siswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025.
Kelalaian Input Data PDSS SNBP 2025
Batas akhir finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) ditetapkan pada 31 Januari 2025.
Secara nasional, 373 sekolah belum finalisasi hingga tenggat awal.
Catatan yang ditelisik pojoksatu.id, setelah perpanjangan darurat hingga awal Februari 2025, masih terdapat 76 sekolah gagal finalisasi, berdampak pada sekitar 14.012 siswa yang kehilangan kesempatan mendaftar SNBP.
Februari, Gelombang Protes dan Isu Tata Kelola
Aksi Protes Pelajar Dampak PDSS
Pada Februari 2025, aksi protes pelajar terjadi di Mempawah, Medan, dan Depok dan berbagai daerah lainnya di Indonesia.
Tekanan publik mendorong Panitia SNPMB menerapkan sistem buffer time sebelum penguncian sistem nasional.
Isu Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook
Pada Februari 2025, perhatian publik juga tertuju pada penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendidikan berupa laptop Chromebook dan perangkat pendukungnya.
Proyek ini memiliki total anggaran sekitar Rp9,3 triliun hingga Rp9,9 triliun untuk pengadaan sekitar 1,2 juta unit Chromebook yang ditujukan bagi program digitalisasi sekolah.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan perkiraan kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun, berdasarkan perhitungan kemahalan harga (mark-up) serta pengadaan barang yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal bagi proses pembelajaran.
Maret, Hadapi Gejolak dan Polemik
Polemik Kenaikan UKT PTN
Pada Maret 2025, sejumlah PTN merilis tarif UKT baru yang naik 30–50 persen, disertai pengenalan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
Aksi protes terjadi di kampus seperti UI, UGM, dan UNRI, lalu meluas secara nasional di bawah koordinasi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).
Hasil telusur pojoksatu.id, pemerintah akhirnya membatalkan kenaikan UKT tidak rasional pada Mei 2025, lalu menerapkan skema cicilan bunga 0 persen, serta menambah kuota KIP Kuliah.
Peluncuran Rapor Pendidikan Indonesia 2025
Pada 17 Maret 2025, pemerintah meluncurkan Platform Rapor Pendidikan Indonesia 2025 sebagai instrumen evaluasi mutu berbasis data Asesmen Nasional (AN).
Polemik sempat muncul terkait beban administrasi tambahan bagi operator sekolah, namun berhasil diredam setelah kementerian menyederhanakan antarmuka sistem.
Akhirnya, Rapor Pendidikan 2025 kini menjadi standar baku operasional bagi sekolah dalam menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang berbasis pada data riil, bukan sekadar pemenuhan formalitas birokrasi.
Baca Juga: Ini Jadwal TKA SD dan SMP 2026, Lengkap dengan Mata Pelajaran Wajib dan Pilihannya
April, Saatnya Reformasi ASN Pendidikan
PPPK Paruh Waktu Mulai Diterapkan
Sejak 1 April 2025, kebijakan PPPK Paruh Waktu resmi diberlakukan sebagai tindak lanjut UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dengan status NIP dan prioritas pengangkatan penuh waktu berbasis evaluasi kinerja.
Menurut catatan pojoksatu.id, penyebab utama kebijakan ini adalah ketidakmampuan kapasitas fiskal daerah untuk mengangkat seluruh 2,3 juta tenaga honorer yang terdata di BKN menjadi PPPK Penuh Waktu.
Dengan begitu, diperlukan skema baru agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang akan melumpuhkan pelayanan publik, terutama di sektor kependidikan dan kesehatan.
Konsolnas Dikdasmen Kawal Wajib Belajar 13 Tahun
Menko PMK Pratikno secara resmi membuka Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas Dikdasmen) di Depok pada 29 April 2025.
Pertemuan ini bertujuan mensinkronkan langkah seluruh kepala dinas pendidikan di Indonesia untuk mengawal kebijakan strategis seperti Wajib Belajar 13 Tahun dan penguatan kurikulum berbasis deep learning yang akan dimulai di tahun ajaran baru 2025/2026.
Mei, Antara Kado, Kecurangan dan Larangan
Putusan MK Pendidikan Dasar Gratis
Pada 27 Mei 2025, MK membacakan Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pendidikan dasar SD–SMP gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Meskipun putusan ini bersifat final, realisasinya akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026 disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan kapasitas anggaran nasional.
Pemerintah pusat dan daerah melalui Kemendikdasmen serta Kemendagri sedang menggodok aturan turunan (juknis) dan payung hukum lainnya.
Hardiknas dan Kado Presiden untuk Guru
Pada 2 Mei 2025, pemerintah mengumumkan tambahan penghasilan Rp2 juta per bulan bagi guru bersertifikasi serta kenaikan tunjangan bagi guru honorer yang sedang dalam proses transisi menjadi PPPK dan kebijakan percepatan PPG.
Hasil telisik pojoksatu.id, pasca pengumuman 2 Mei, pemerintah menerbitkan peraturan turunan untuk memastikan anggaran tersebut cair mulai semester kedua tahun 2025.
Kecurangan UTBK-SNBT 2025
Sekitar 50 peserta UTBK-SNBT terlibat kecurangan terorganisir di Surabaya, Malang, Medan dan kemungkinan di daerah lainnya.
Peserta terlibat diblacklist permanen dari seluruh jalur seleksi PTN.
Kasus tersebut menjadi perbincangan luas karena tidak hanya menyangkut peserta biasa, tetapi juga ada sejumlah joki yang merupakan mahasiswa aktif atau alumni kampus ternama, dan polisi bahkan menangkap joki.
Larangan Study Tour
Sepanjang Mei 2025, daerah, terutama di wilayah Jawa Barat, memperketat larangan study tour sebagai dampak lanjutan tragedi kecelakaan bus pelajar Ciater, Subang, 11 Mei 2024, yang menewaskan 11 orang.
Baca Juga: TKA SD dan SMP 2026 Siap Digelar, Terintegrasi Asesmen Nasional
Kejadian ini mengungkap fakta kelam mengenai lemahnya pengawasan sekolah terhadap standarisasi vendor transportasi dan aspek keselamatan dalam kegiatan luar sekolah.
Juni, Redistribusi Guru ASN dan Pelaksanaan SPMB
Guru ASN ke Sekolah Swasta
Mulai Juni 2025, redistribusi guru ASN ke sekolah swasta dilaksanakan berdasarkan Permendikdasmen Nomor 14 Tahun 2025.
Melalui aturan itu, pemerintah memberikan payung hukum bagi guru ASN untuk dapat ditugaskan atau diperbantukan di sekolah swasta tanpa kehilangan status kepegawaian maupun hak tunjangannya.
Pelaksanaan SPMB 2025
Bulan Juni menjadi puncak pelaksanaan SPMB (pengganti istilah PPDB) di seluruh Indonesia.
Peristiwa ini sangat viral karena merupakan kali pertama pemberlakuan jalur domisili secara murni yang menggantikan sistem zonasi berbasis jarak titik koordinat.
Pemerintah melalui Kemendikdasmen memperketat pengawasan untuk mencegah praktik "titipan" dan manipulasi kartu keluarga yang sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Rekrutmen Guru untuk Sekolah Rakyat
Sejalan dengan visi Presiden Prabowo, pada Juni 2025 dilakukan seleksi tahap akhir bagi ribuan guru yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat gelombang pertama.
Guru-guru ini disiapkan dengan pelatihan khusus untuk menangani siswa dari keluarga ekonomi terbawah dengan standar kompetensi yang lebih tinggi dibanding sekolah reguler.
Pemberlakuan Jam Malam Pelajar
Pada Juni 2025, Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan strategis yang viral, yaitu pemberlakuan jam malam bagi pelajar dan penetapan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB untuk melatih kedisiplinan sejak dini.
Juli, Arus Digital di Tahun Ajaran Baru
Coding dan AI Masuk Kurikulum Pilihan
Mulai Tahun Ajaran 2025/2026, Coding dan AI diperkenalkan sebagai mapel pilihan.
Hingga Desember 2025, lebih dari 10.000 guru telah dilatih.
Penelusuran pojoksatu.id, kebijakan ini merupakan bagian dari visi "Asta Cita" pemerintah untuk mempercepat transformasi digital dan menyiapkan generasi muda menghadapi persaingan global di era revolusi industri 4.0.
Pemicu utamanya adalah kesenjangan talenta digital Indonesia dibandingkan negara tetangga
Penjurusan SMA Dihidupkan Kembali
Melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa kembali diterapkan dengan skema fleksibel.
Kebijakan ini diambil setelah adanya evaluasi menyeluruh terhadap penerapan Kurikulum Merdeka yang sebelumnya menghapus penjurusan dan menggantinya dengan "Mata Pelajaran Pilihan".
Penyebab utamanya adalah keluhan dari pihak Perguruan Tinggi yang merasa calon mahasiswa baru tidak memiliki landasan keilmuan yang cukup kuat dan spesifik.
Peluncuran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda
Pada 17 Juli 2025, pemerintah meluncurkan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda sebagai model pendidikan gratis dan unggulan.
Kedua program ini resmi diluncurkan secara serentak dalam acara yang dipusatkan di salah satu lokasi rintisan di Jawa Tengah. Peluncuran ini bertepatan dengan dimulainya Tahun Ajaran 2025/2026.
Kasus Perundungan SMPN 3 Doko Blitar
Pada 18 Juli 2025, perundungan massal di SMPN 3 Doko, Kabupaten Blitar memicu desakan reformasi sistem perlindungan anak.
Insiden ini memicu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh pada sistem pendidikan aman anak guna menekan angka kematian akibat perundungan yang tercatat mencapai 26 kasus di tingkat nasional hingga November 2025.
Agustus, Lapor Kang Dedi
Pelajar ke Barak Militer
Bulan Agustus 2025 menjadi momen di mana program besutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Kang Dedi) ini mencapai puncak popularitasnya di mata publik sejak resmi dimulai pada 2 Mei 2025.
Program ini menjadi paling viral. Seperti diberitakan pojoksatu.id, secara resmi program ini bernama Pendidikan Karakter Bela Negara (PKBN) yang bekerja sama dengan Kodam III/Siliwangi.
Kang Dedi mengirim ribuan siswa SMA/SMK yang terindikasi sering terlibat tawuran, anggota geng motor, hingga siswa yang memiliki masalah kedisiplinan berat untuk "dididik" di barak militer.
Penguatan karakter melalui pelatihan kedisiplinan di fasilitas militer mulai dijalankan bagi siswa SMA/SMK.
Fenomena "Lapor Kang Dedi" berkembang luas.
Ungkapan masyarakat yang menyarankan supaya anak bandel "dilaporkan ke Kang Dedi" agar dikirim ke barak militer mulai ramai.
AN Terintegrasi TKA
Melalui Keputusan Kepala BSKAP Nomor 028/H/KP/2025, AN 2025 ditambah modul Tes Kompetensi Akademik (TKA).
Jika sebelumnya AN hanya mengukur Literasi dan Numerasi secara umum, mulai Agustus 2025, siswa kelas XI diuji pada penguasaan materi subjek spesifik (seperti Fisika, Ekonomi, atau Sejarah) sesuai dengan rumpun penjurusan yang telah dihidupkan kembali.
September, Lagi-lagi Kekerasan di Sekolah
Kasus Kekerasan Fatal Pelajar Blitar
Selain peristiwa di bulan Juli, kasus fatal di MTs Blitar pada akhir September 2025 menjadi catatan penting.
Kasus kekerasan fatal antar-pelajar di sebuah Madrasah Tsanawiyah (MTs) ini mengakibatkan seorang siswa meninggal dunia.
Dicatat pojoksatu.id, kejadian ini menjadi pemicu dikeluarkannya Surat Edaran Bersama antara Kemendikdasmen dan Kemenag pada akhir September 2025.
Isi edaran mewajibkan seluruh satuan pendidikan memiliki sistem deteksi dini konflik antar-siswa untuk mencegah kekerasan fisik sekecil apa pun di lingkungan sekolah.
Kenaikan Gaji dan Tunjangan Guru
Salah satu momen paling viral terjadi pada 11 September 2025, ketika Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani kebijakan kenaikan tunjangan bagi guru ASN dan non-ASN.
Kebijakan ini mencakup pemberian tambahan penghasilan bagi guru yang telah bersertifikasi maupun yang belum, sebagai bagian dari janji kampanye untuk meningkatkan harkat dan martabat tenaga pendidik.
Oktober, Ekspansi Program dan Infrastruktur
Capaian MBG
Presiden Prabowo melaporkan pencapaian bahwa program MBG telah menyentuh 36,2 juta penerima manfaat. Tapi juga, dalam periode ini, tercatat kasus keracunan makanan sangat minim, yakni sebesar 0,0008% dari total distribusi
Peresmian Sekolah Rakyat
Presiden Prabowo Subianto meresmikan tambahan 65 Sekolah Rakyat pada Oktober 2025.
Peresmian ini menjadikan total Sekolah Rakyat yang beroperasi di Indonesia mencapai 165 unit, yang menjangkau lebih dari 15.000 siswa dari keluarga ekonomi terbawah (desil 1-2).
Program ini merupakan bagian dari target jangka panjang untuk membangun 500 sekolah guna memutus rantai kemiskinan.
Batas Akhir Honorer
Isu kesejahteraan guru menjadi viral seiring dengan penegasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa 31 Desember 2025 adalah batas akhir status tenaga honorer di instansi pemerintah.
Pada Oktober 2025, dalam catatan pojoksatu.id, proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK mulai memasuki tahap pelaksanaan perjanjian kerja bagi mereka yang lolos seleksi.
Video Viral Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga
Video yang menampilkan Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria, viral karena memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah.
Dampaknya, ratusan siswa melakukan mogok sekolah sejak 13 Oktober 2025, hingga Pemerintah Provinsi Banten menonaktifkan sementara Dini Fitria pada 14–15 Oktober 2025.
Setelah melalui proses mediasi dan kesepakatan damai, Gubernur Banten memastikan Dini Fitria kembali bertugas, sementara kegiatan belajar mengajar di SMAN 1 Cimarga kembali berjalan normal.
Namun warganet mengecam sikap para siswa dan berimbas pada gerakan penolakan kerja untuk lulusan SMAN 1 Cimarga.
Satgas Darurat Jembatan Pendidikan
Pada 23 Oktober 2025, dibentuk Satgas Darurat Pembangunan Jembatan Pendidikan dengan target 300 jembatan, dan 127 titik telah memasuki tahap konstruksi.
Pembentukan satgas ini dilatarbelakangi oleh viralnya berbagai video "jembatan sirotol mustaqim" di media sosial, termasuk di Kabupaten Lebak (Banten), Sumatra Barat, dan Aceh, di mana para pelajar harus bergelantungan pada kawat jembatan rusak atau menyeberangi sungai deras untuk mencapai sekolah.
November, Digitalisasi dan Bencana
Keracunan MBG
Hingga pertengahan November 2025, program Makan Gizi Gratis (MBG) mencatat sekitar 11.640 hingga 15.000 korban keracunan makanan, dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan 11.640 korban per 11 November 2025 dari total 41,6 juta penerima manfaat.
Sebelumnya, pada periode Januari–September 2025, terjadi 72 kejadian keracunan massal yang berdampak pada 6.457 siswa.
Data yang dikumpulkan pojoksatu.id, kasus keracunan ini tersebar di 25 provinsi dan 88 kabupaten/kota, dengan jumlah tertinggi di Jawa Barat (2.012 kasus), DI Yogyakarta (1.487 kasus), Jawa Tengah (722 kasus), Bengkulu (539 kasus), dan Sulawesi Tengah (446 kasus), serta laporan kejadian di wilayah Garut (Kadungora), Pasarbo, Cianjur, Bandung, Lombok, dan Gorontalo.
TKA Serentak Dimulai
Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk siswa SMA/MA/sederajat digelar serentak pada 3–6 November 2025 dan mulai digunakan dalam SNPMB 2025 untuk seleksi mahasiswa 2026, khususnya pada jalur SNBP.
Kebijakan ini viral karena TKA dihidupkan kembali sebagai validator nilai rapor, meski Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan TKA tidak bersifat wajib, sementara sejumlah PTN seperti ITB menjadikannya rujukan penting, sehingga memicu kebingungan publik.
Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas
Programini diluncurkan pada 17 November 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di SMPN 4 Kota Bekasi berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2025, dengan target menjangkau 288.000 sekolah di 38 provinsi.
Hingga November 2025, pemerintah telah menyalurkan 172.550 unit perangkat pembelajaran digital seperti IFP/smartboard.
Kajian Bahasa Portugis sebagai Mapel
Sebagai bentuk kerjasama diplomatik, bahasa Portugis mulai diperkenalkan sebagai pilihan mata pelajaran bahasa asing.
Pengumuman mengenai rencana pengajaran bahasa Portugis secara resmi disampaikan pada 23 Oktober 2025. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan ini di Istana Merdeka, Jakarta, saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Namun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai melakukan kajian internal secara mendalam sepanjang bulan November 2025.
Banjir Aceh dan Sumatra
Bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November hingga Desember 2025 melumpuhkan sektor pendidikan dan memaksa sekolah menerapkan pembelajaran daring darurat.
Berdasarkan data Kemendikdasmen dan BNPB per 22 Desember 2025, tercatat 967 hingga 3.274 fasilitas pendidikan rusak di 52 kabupaten/kota, dengan lebih dari 691 sekolah terdampak di Aceh, termasuk 439 sekolah di Aceh Tamiang, sehingga sekitar 403.534 siswa kehilangan akses pembelajaran tatap muka secara normal.
Desember, Penutup Tahun dan Arah 2026
Perluasan MBG
Pada 10 Desember 2025, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025 yang memperluas sasaran Program Makan Gizi Gratis (MBG) tidak hanya bagi siswa, tetapi juga lansia, penyandang disabilitas, anak jalanan, dan tenaga pendidik, sebagai landasan hukum perluasan program yang dikeluarkan sehari sebelum insiden viral Cilincing (11 Desember 2025).
Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penyelesaian 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026, sekaligus mengembangkan MBG sebagai instrumen ekonomi yang melibatkan ribuan koperasi dan UMKM lokal dalam rantai pasok.
Kebijakan Anti-Perundungan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menjanjikan bahwa aturan baru untuk mengatasi kasus bullying akan rampung pada Desember 2025.
Hal ini merupakan respons terhadap melonjaknya kasus kekerasan di sekolah sepanjang tahun 2025 yang bahkan memicu tindakan balas dendam dan kasus bunuh diri di beberapa wilayah.
Wajib Belajar 13 Tahun
Sepanjang Desember 2025, sosialisasi mengenai Wajib Belajar 13 Tahun semakin intensif menjelang implementasi penuh pada tahun ajaran 2025/2026.
Kebijakan ini mewajibkan satu tahun pendidikan prasekolah (PAUD) sebagai bagian dari kurikulum nasional.
Selain itu, terminologi "Profil Pelajar Pancasila" resmi diubah menjadi "Profil Lulusan" berdasarkan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 untuk menyelaraskan dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
Integrasi AN dan TKA
Menutup tahun 2025, pemerintah mengumumkan integrasi Asesmen Nasional (AN) dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA) mulai 2026 dalam Taklimat Media Evaluasi Pelaksanaan TKA yang digelar di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Senin, 22 Desember 2025.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan, integrasi ini bertujuan menyederhanakan sistem evaluasi pendidikan agar mutu sekolah dan capaian akademik siswa dinilai dalam satu rangkaian asesmen.
Pada skema Asesmen Nasional (AN) sebelum integrasi, sasaran AN adalah kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA.
Sedangkan penyesuaian jenjang pelaksanaan integrasi AN dan TKA menjadi kelas 6, 9, dan 12, sejalan dengan konsolidasi kebijakan penilaian nasional.
Nah, begitulah perjalanan panjang pendidikan di Indonesia tahun 2025. Terlihat bergerak melalui fase koreksi besar.
Evaluasi, penyesuaian, dan keberanian mengambil arah baru hadir bersamaan.
Tantangan ke depan bukan lagi soal merancang kebijakan, melainkan memastikan setiap keputusan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sekolah, guru, dan peserta didik di seluruh Indonesia.
Mari benar-benar belajar. ***
