POJOKSATU.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, mengambil langkah strategis untuk memperkuat pendidikan karakter siswa.

Mulai tanggal 2 Mei 2025, program khusus yang melibatkan kerjasama dengan TNI dan Polri akan mulai dilaksanakan di beberapa wilayah Jawa Barat.

Gubernur yang akrab disapa KDM ini menjelaskan bahwa implementasi program tidak akan dilakukan serentak di seluruh 27 kabupaten/kota.

Tahap awal akan difokuskan pada daerah yang dinilai siap dan memiliki tingkat kerawanan tertentu, kemudian akan diperluas secara bertahap ke wilayah lainnya.

Baca Juga: Selamat Tinggal Ribut PPDB! Jabar Tata Ulang Sistem Pendidikan Mulai Tahun Depan!

TNI sendiri telah menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak yang akan digunakan sebagai lokasi pembinaan karakter siswa.

Peserta program ini akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua.

Prioritas akan diberikan kepada siswa yang dinilai sulit dibina di lingkungan sekolah atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

Selama enam bulan, siswa terpilih akan menjalani pembinaan intensif di barak TNI dan tidak mengikuti kegiatan belajar formal di sekolah.

Baca Juga: IGTKI PGRI Garut Gebrak Akhir Pekan dengan Gebyar Prestasi Guru dan Siswa TK yang Memukau!

TNI akan bertanggung jawab menjemput siswa langsung dari rumah mereka untuk mengikuti program pembinaan karakter dan perilaku ini.

Pembiayaan program pendidikan karakter ini akan ditanggung bersama melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat dalam program ini.

Selain fokus pada pendidikan karakter, Gubernur KDM juga menegaskan beberapa kebijakan lain yang bertujuan untuk meringankan beban orang tua siswa.

Kebijakan tersebut meliputi pelarangan kegiatan study tour, acara wisuda yang berlebihan, serta kegiatan lain yang dinilai memberatkan secara finansial.

Ia juga mengimbau agar siswa yang belum cukup umur tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah.

Untuk memperkuat kebijakan ini, KDM meminta agar segera diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.

Dalam kesempatan yang sama, KDM juga menyoroti mekanisme penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan di Jawa Barat.

Ia menilai bahwa penyaluran dana hibah selama ini belum merata dan berpotensi tidak tepat sasaran.

Baca Juga: BIKIN IRI! TPG PPG Piloting 1 Terlupakan? Angkatan 3 Justru Sudah Nikmati Hasilnya!

Oleh karena itu, KDM memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan sambil menunggu hasil verifikasi menyeluruh dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.

Langkah ini juga telah mendapatkan dukungan dari DPRD Jawa Barat.

Keputusan penghentian sementara dana hibah ini diambil menyusul adanya temuan yayasan pendidikan baru yang belum terverifikasi namun menerima dana hibah dalam jumlah miliaran rupiah, yang diduga tidak digunakan sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan.

KDM menegaskan bahwa ia tidak ingin dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu dan praktik seperti ini tidak dapat dibiarkan.

Baca Juga: Guru Wajib Tahu! Ini Dia Gudang Link Aplikasi e-Rapor Terbaru untuk Semua Jenjang!

Ke depannya, penyaluran bantuan akan berbasis pada program pembangunan yang jelas, bukan lagi berdasarkan aspirasi atau kedekatan politik.

Meskipun demikian, KDM membuka peluang untuk penyaluran bantuan hibah bagi pembangunan sekolah madrasah dan tsanawiyah yang merupakan kewenangan Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk membantu pembangunan madrasah yang memiliki data jumlah siswa yang jelas.

KDM menekankan pentingnya data resmi dari Kanwil Kemenag Jabar untuk menghindari penyalahgunaan dana.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan sekolah baru tidak diperbolehkan berdekatan dengan sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP) untuk mencegah persaingan yang tidak sehat dalam menarik siswa.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Gubernur KDM optimis bahwa target 100 persen partisipasi sekolah hingga jenjang SMA/MA dapat tercapai di seluruh wilayah Jawa Barat.***