POJOKSATU.ID - Sebanyak 50.000 guru yang masih dalam proses Pendidikan Profesi Guru (PPG) masih menunggu penempatan ke sekolah-sekolah, termasuk Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan para guru tersebut akan menggantikan guru-guru yang mundur dari Sekolah Rakyat.
Gus Ipul mengatakan alasan guru di Sekolah Rakyat mundur karena penempatan terlalu jauh dari tempat tinggal.
Baca Juga: Eksklusif: Newcastle United Negosiasikan Dua Rekrutan Baru setelah Banyak Pemain Incarannya Lepas
"Tapi ada solusinya. Ada banyak guru yang siap menggantikan, karena ada lebih dari 50 ribu guru yang mengikuti proses pendidikan profesi guru (PPG) yang belum ada penempatan," ujar Gus Ipul, dikutip Rabu (23/7/2025).
Gus Ipul juga mengatakan berbagai fasilitas yang masih kurang di Sekolah Rakyat segera dilengkapi atau diperbaiki.
Beberapa yang akan segera ditindaklanjuti, kata Gus Ipul, antara lain status kepala sekolah, tunjangan kinerja kepala sekolah dan guru, kekurangan jumlah tenaga kependidikan, dan kekurangan sarana prasarana.
"Perbaikan itu akan dilakukan secara bertahap," ungkapnya.
Selain itu, terungkap bahwa masih banyak ditemukan siswa yang mengalami kesulitan tidur di asrama dan ada beberapa masalah lain pada siswa yang harus ditangani secara sabar oleh kepala sekolah, guru, bahkan oleh Kementerian Sosial.
"Tapi sejak kami mulai Senin lalu semua berjalan lancar sambil kami evaluasi setiap hari. Kami juga ucapkan terima kasih atas dukungan yang sangat baik dari pemerintah daerah," katanya.
Baca Juga: Selundupkan Sabu dengan Modus Nasi Bungkus di Lapas Curup, Pengunjung Wanita Ditangkap
Sementara itu, nantinya akan ada keterlibatan dari TNI/Polri untuk penguatan kedisiplinan pada anak.
"Anak-anak ini kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ada yang bisa tidur cepat, ada yang nggak bisa tidur cepat, ada yang pagi bangunnya gampang, ada yang susah. Padahal sarapan harus bareng, semua dibikin supaya kebersamaan makin kuat, maka penguatan kedisiplinan di babak awal penting. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman dari TNI/Polri," katanya.
Baca Juga: Agar Kasus Ijazah Jokowi Tak Berlarut-larut, Mantan Ketua MK Sarankan Mediasi Penal di Kejagung
Disinggung soal siswa yang mengundurkan diri, menurutnya tidak ada pengunduran diri mengingat pihaknya tidak membuka pendaftaran.
"Jadi ketika orang tua tidak bersedia, anak tidak bersedia, di belakang ini yang antre banyak sekali karena kami nggak membuka pendaftaran dan kami berdasarkan data," ujarnya.
Gus Ipul menyebut, dari data yang dimilikinya banyak anak yang belum sekolah, tidak sekolah dan berpotensi putus sekolah.
Baca Juga: Puluhan Wamen Kabinet Prabowo Rangkap Jabatan, Pengamat Anggap Ikuti Pola Salah Rezim Jokowi
"Datanya desil satu dulu, miskin ekstrem dan miskin, kemudian nanti baru desil dua," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 4 juta anak usia sekolah yang belum sekolah, tidak sekolah, dan putus sekolah.
"Karena setelah dilihat data, tim datang ke rumah orang tuanya untuk melakukan survei, kalau orang tua bersedia, anak bersedia, mereka tanda tangan lalu diproses lebih lanjut oleh Dinsos setempat bersama PKH dan Diknas. Setelah semua clear dibawa ke pak wali (Wali Kota Surakarta), pak wali yang menandatangani," katanya. ***
