POJOKSATU.id - Di tengah semangat peringatan Hari Pahlawan tahun 2025, ribuan tenaga honorer di Kota Banjarbaru masih harus bersabar menanti kabar baik dari pemerintah.
Meski sebagian sudah resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, lebih dari dua ribu tenaga honorer lainnya belum mendapat kepastian status.
Kondisi ini membuat sebagian honorer merasa 'tergantung di udara', berharap pemerintah segera memberikan solusi nyata terhadap masa depan karier mereka yang belum jelas.
Baca Juga: Ledakan Keras Dekat Stasiun Kereta Bawah Tanah New Delhi, 8 Orang Tewas
Baru 1.451 Honorer Resmi Jadi PPPK Paruh Waktu
Dari total 3.455 tenaga non-ASN di Kota Banjarbaru, baru 1.451 orang yang telah resmi menerima SK PPPK Paruh Waktu pada 20 Oktober 2025.
Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banjarbaru di halaman Balai Kota dan disaksikan oleh jajaran pejabat BKPSDM serta perwakilan tenaga honorer.
Namun, berdasarkan laporan Radar Banjarmasin (7 November 2025), masih ada sekitar 2.004 tenaga honorer yang belum diangkat lantaran belum ada kejelasan aturan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Momentum Hari Pahlawan, 798 PPPK Paruh Waktu Boltim Terima SK Langsung dari Bupati Oskar Manoppo
Mereka tersebar di berbagai instansi seperti sekolah dasar, puskesmas, dinas perhubungan, dan tenaga administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
BKPSDM 'Masih Koordinasi dengan KemenPAN-RB'
Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Badan Kepegawaian dan BKPSDM mengaku terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB agar seluruh tenaga honorer bisa mendapat kepastian.
Kepala BKPSDM Kota Banjarbaru Slamet Riyadi mengungkapkan bahwa pihaknya masih berupaya meminta solusi dari pemerintah pusat, khususnya KemenPAN-RB.
Baca Juga: Hadapi Bonus Demografi, Pemkot Depok Siapkan Peta Jalan Kependudukan 2025-2029
Upaya tersebut terkait pengusulan kawan-kawan non-ASN, sebagaimana dikutip dari Radar Banjarmasin pada Jumat (7/11/2025).
Slamet menegaskan bahwa pihaknya sudah menyampaikan laporan lengkap jumlah honorer yang belum diangkat.
Namun keputusan tetap bergantung pada regulasi pusat terkait mekanisme penetapan PPPK Paruh Waktu tambahan di tahun 2026.
Ia juga mengakui bahwa belum ada payung hukum pasti untuk mengakomodasi seluruh tenaga non-ASN yang belum terjaring di tahap pertama.
Harapan Besar dari Tenaga Honorer
Sementara itu, banyak tenaga honorer yang menaruh harapan besar agar pemerintah tidak hanya berhenti di tahap pertama.
Baca Juga: Di Tengah PAD Rendah, Wali Kota Tidore Tetapkan Gaji PPPK Paruh Waktu Rp1,5 Juta per Bulan
Mereka berharap pengangkatan PPPK tidak hanya berfokus pada guru dan tenaga kesehatan.
Melainkan juga mencakup tenaga teknis dan administrasi yang selama ini turut menopang pelayanan publik.
Pernyataan ini menggambarkan keresahan umum tenaga honorer yang masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Magang Nasional Batch 2 Resmi Dibuka! Mungkinkah Peserta Disabilitas Bisa Meraih Kesempatan Ini?
Momentum Hari Pahlawan Jadi Pengingat
Momen Hari Pahlawan 10 November 2025 menjadi refleksi tersendiri bagi para tenaga honorer di Banjarbaru.
Mereka menilai perjuangan yang mereka lakukan selama bertahun-tahun untuk menjaga pelayanan publik sama pentingnya dengan perjuangan para pahlawan di masa lalu.
Kepala BKPSDM menegaskan, pemerintah daerah akan terus berjuang agar semua honorer mendapatkan status hukum yang jelas.
Baik sebagai PPPK Paruh Waktu maupun penuh waktu di masa mendatang.
Baca Juga: Telkom University Buka Beasiswa Bersama Masuk Kampus 2026, Pendaftaran hingga 14 Desember
“Kami tidak tinggal diam. Pemerintah daerah tetap mencari jalan keluar agar tidak ada lagi tenaga honorer yang merasa terabaikan,” tambah Slamet Riyadi, dikutip dari Radar Banjarmasin (7 November 2025).
Perjuangan para honorer ini menjadi potret nyata semangat pahlawan masa kini berjuang bukan dengan senjata, melainkan dengan ketekunan dan kesetiaan melayani masyarakat tanpa pamrih.***
