POJOKSATU.id, JAKARTA -- Selain menggelar demo ke Kantor Bupati Madina, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Madina, Sumut, akan menyurati Presiden Jokowi terkait kisruh PPPK Guru 2023.

Ketua Umum HMI Cabang Madina Muhammad Riswan dalam relis tertulis yang dikeluarkan 1 Januari 2024 menyebutkan bahwa mereka akan menggelar demo ke kantor Bupati Madina, Kamis (4/1).

Aksi yang akan digelar oleh HMI Cabang Mandailing Natal (Madina) terkait dugaan kecurangan terhadap hasil seleksi PPPK guru 2023 akan dilaksanakan Kamis sekitar pukul 09.00 WIB dengan sasaran kantor Bupati.

“HMI Cabang Madina juga akan menyurati Presiden RI Jokowi akan kegagalan Pemkab Madina ini,” kata Muhammad Riswan dalam keterangan tertulis pada wartawan.

Baca Juga: Meski Dilaporkan ke Polisi, Roy Suryo Singgung Lagi Penggunaan Mikrofon dan Podium di Debat Ketiga Capres

Selain itu, HMI Cabang Madina juga menyebut akan melaporkan oknum-oknum yang diduga terlibat ke KPK RI.

HMI juga mendorong Pemkab Madina harus lebih bersimpati dan berempati terhadap guru-guru yang memperjuangkan generasi pembangunan Mandailing Natal ke depan.

Keresahan dan dugaan kecurangan yang diberikan kepada guru-guru jangan dijadikan bahan bercandaan atau penghinaan.

Guru yang hendak berpartisipasi aktif turut serta membangun peradaban Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

“Namun apalah daya guru diduga menjadi korban keserakahan dan dugaan pungli,” katanya.

Baca Juga: BKD Sebut Proses Dugaan SK Siluman di SD 179 Tambangan, Pelamar PPPK Dipanggil Besok, Operator dan Kepsek Menyusul

HMI menegaskan, Pemkab Madina untuk membatalkan ujian SKTT, karena ujian SKTT diduga ada indikasi kecurangan.

Lalu nilai kompetensi teknis 100 persen berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN yang digelar di Medan.

HMI meminta Pemkab Madina untuk bersikap adil dalam melakukan seleksi apapun. Dan mereka meminta aparat penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan untuk diproses.

Baca Juga: Ifa Faizah Dukung Gen 34 Lahirkan Konten Kreator Unggul

HMI Cabang Madina meyakinkan bahwa korupsi dan pungli adalah penyakit dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus dimusnahkan.

Pemerintah harus mengedepankan semangat dan komitmen anti korupsi dan harus selalu memikirkan bagaimana Pemkab Madina lebih baik kedepannya.

“HMI meminta Bupati Madina serius menyikapi persoalan seleksi SKTT yang terindikasi ada kecurangan, Pemkab Madina harus membatalkan ujian SKTT,” tegas Ketua HMI Cabang Madina dalam relis tertulis itu.***