POJOKSATU.id - Isu gaji PPPK kembali menjadi perbincangan publik.
Dalam seleksi PPPK Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) 2026, muncul anggapan bahwa gaji PPPK disebut bisa lebih tinggi dibanding PNS.
Lantas, benarkah klaim tersebut?
Perbincangan ini mencuat seiring dibukanya 500 formasi PPPK KemenHAM 2026 dengan masa kontrak kerja hingga lima tahun.
Banyak calon pelamar ingin memastikan apakah secara finansial PPPK benar-benar lebih menguntungkan dibanding PNS.
Untuk menjawabnya, perlu melihat regulasi resmi yang mengatur gaji PPPK dan PNS, serta komponen penghasilan yang diterima masing-masing.
Baca Juga: KSAD Maruli Sindir Donatur Bencana di Sumatra, Tak Perlu Izin, Tak Perlu Spanduk Segede Gaban
Dasar Hukum Gaji PPPK dan PNS
Gaji PPPK secara nasional diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024.
Peraturan tersebut yang menetapkan besaran gaji pokok PPPK berdasarkan golongan dan masa kerja.
Sementara itu, gaji PNS diatur dalam peraturan tersendiri yang juga berbasis golongan dan masa kerja.
Baca Juga: PPPK Kementerian HAM 2026 Tawarkan KONTRAK 5 Tahun! 500 Formasi Dibuka hingga 23 Januari
Dengan regulasi tersebut, gaji PPPK tidak ditentukan oleh instansi.
Melainkan oleh kebijakan nasional yang berlaku untuk seluruh PPPK di Indonesia.
Rincian Gaji PPPK yang Dinilai Lebih Tinggi
Berdasarkan Perpres tersebut, gaji pokok PPPK pada golongan tertentu memang berada di atas gaji pokok PNS pada golongan yang setara.
Misalnya, PPPK golongan tertinggi (XVII) memiliki gaji pokok yang dapat mencapai lebih dari Rp7,3 juta per bulan.
Sementara itu, gaji pokok PNS pada golongan tertinggi berada di kisaran yang lebih rendah sebelum ditambah tunjangan.
Baca Juga: Cek Jurusan Apa Saja yang Bisa Daftar PPPK Kementerian HAM 2026 dan Formasi dengan Kuota Terbanyak
Hal inilah yang kemudian memunculkan anggapan bahwa gaji PPPK lebih tinggi dibanding PNS.
Namun, perbandingan ini tidak bisa dilakukan secara sederhana hanya dari gaji pokok semata.
Peran Tunjangan dalam Total Penghasilan
Baik PPPK maupun PNS sama-sama menerima tunjangan.
PPPK berhak atas:
Baca Juga: PPPK Kementerian HAM 2026! Aturan Penempatan dan Ketentuan Pindah Lokasi
- tunjangan keluarga,
- tunjangan pangan,
- tunjangan jabatan fungsional,
- serta tunjangan kinerja sesuai kebijakan instansi.
Baca Juga: Saksi Ahli Hary Tanoesoedibjo: Klaim Arranger Harus Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak
Di sisi lain, PNS juga menerima tunjangan serupa dan dalam jangka panjang memiliki hak pensiun yang tidak dimiliki PPPK.
Faktor pensiun inilah yang menjadi pembeda utama dalam perbandingan kesejahteraan jangka panjang.
Dengan kata lain, dalam kondisi tertentu terutama pada golongan dan jabatan tertentu, total penghasilan bulanan PPPK bisa setara atau bahkan lebih tinggi dari PNS aktif.
Namun, secara jangka panjang, PNS memiliki keunggulan pada aspek jaminan pensiun.
Baca Juga: Kurang Tidur Bisa Picu Penyakit Serius, Ini Suplemen yang Disebut Bantu Tidur Lebih Berkualitas
Jadi, Benarkah Gaji PPPK Lebih Tinggi dari PNS?
Jawabannya bersifat kontekstual.
Pada level gaji pokok dan tunjangan tertentu, PPPK KemenHAM 2026 memang bisa menerima penghasilan bulanan yang lebih tinggi dibanding PNS dengan golongan sebanding.
Hal ini terutama berlaku bagi PPPK di golongan menengah hingga tinggi dengan tunjangan kinerja optimal.
Baca Juga: Lowongan Kerja Hutama Karya Januari 2026, Dibuka untuk Lulusan D3 hingga S1
Namun, jika dilihat dari perspektif jangka panjang, PNS tetap memiliki keunggulan dari sisi kepastian status dan pensiun.
Pertimbangan bagi Calon Pelamar PPPK KemenHAM 2026
Bagi calon pelamar, perbandingan gaji PPPK dan PNS sebaiknya tidak hanya dilihat dari nominal bulanan.
Masa kontrak, peluang perpanjangan, tunjangan, serta tujuan karier jangka panjang perlu menjadi pertimbangan utama.
Baca Juga: Pendaftaran PPPK KemenHAM 2026 Tidak Perlu SKCK! Tapi Diperlukan di Tahap Ini
Dengan gaji yang kompetitif dan kontrak kerja hingga lima tahun, PPPK KemenHAM 2026 tetap menjadi pilihan menarik.
Tentu saja karena mendapat pengalaman di instansi pemerintah dengan penghasilan yang jelas.***
