POJOKSATU.ID - Penonaktifan fitur Program Indonesia Pintar atau PIP pada aplikasi Dapodik Versi 2027 sempat memicu keresahan di kalangan tenaga pendidik dan orang tua siswa.

Komunitas Guru Digital Indonesia mengimbau agar para guru, orang tua, serta operator sekolah tidak perlu merasa khawatir berlebihan terkait perubahan teknis tersebut.

Kebijakan penonaktifan fitur tersebut ditegaskan bukan berarti bantuan Program Indonesia Pintar secara resmi dihentikan oleh pemerintah.

Pemerintah justru memperbarui mekanisme penetapan calon penerima bantuan pendidikan agar menjadi jauh lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Langkah Awal Seleksi CPNS 2026, KemenpanRB Fokuskan Pemetaan Formasi dan Anggaran Negara

Penentuan calon penerima bantuan PIP kini dilakukan melalui integrasi data antara Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN dengan Sistem Informasi Program Indonesia Pintar atau SIPINTAR.

Langkah integrasi ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan akurasi, transparansi, serta keterpaduan penyaluran bantuan pendidikan.

Melalui perubahan sistem ini, proses penginputan data peserta didik penerima PIP secara manual melalui aplikasi Dapodik resmi ditiadakan.

Seleksi penetapan penerima bantuan kini dialihkan dengan memanfaatkan basis data sosial-ekonomi nasional yang jauh lebih komprehensif.

Baca Juga: MenpanRB Surati Kemenkeu, Pemerintah Mulai Petakan Anggaran Rekrutmen CPNS 2026

Penggunaan basis data tunggal ini terbukti mampu mengurangi tumpang tindih serta perbedaan data antarlembaga pemerintah.

Selain itu, potensi kesalahan administratif dalam penanganan data siswa penerima bantuan dapat diminimalisasi secara signifikan.

Pembaruan mekanisme ini juga dirancang untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyebaran bantuan pendidikan bagi anak-anak sekolah yang membutuhkan.

Masyarakat diimbau untuk selalu memantau perkembangan dan informasi resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar tidak mudah terpengaruh oleh isu keliru.

Program bantuan pendidikan bagi siswa ini dipastikan tetap berjalan secara rutin tanpa gangguan operasional.

Hanya saja, penyesuaian mekanisme baru dilakukan demi memastikan seluruh dana bantuan sosial betul-betul diterima oleh target sasaran yang tepat.

Perubahan regulasi ini diharapkan mampu memberikan keadilan yang lebih merata dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia.***