POJOKSATU.id, PANYABUNGAN— Dua tuntutan utama demo ratusan guru honorer PPPK Mandailing Natal (Madina), Sumut, yang merasa dicurangi dalam pengumuman hasil seleksi 22 Desember 2023 lalu, buntu di tangan Wabup Atika Azmi Utammi Nasution.
Dialog di halaman Kantor Bupati Madina antara ratusan guru honorer dengan Wakil Bupati tak menemui titik temu. Malah di tengah jalan, Wabup meninggalkan guru honorer untuk makan siang.
Tuntutan utama demo ratusan guru honorer ini adalah batalkan pengumuman hasil seleksi PPPK guru Madina 2023 yang dikeluarkan atau ditandatangani Sekda Madina Alamul Haq Daulay.
Baca Juga: Respon Santai Prabowo Soal Yel- yel Solo Bukan Gibran : Sudahlah, Tenang Saja Semua
Tuntutan kedua berupa meminta Pemkab Madina mengumumkan hasil PPPK guru 2023 Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan hasil CAT Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Ratusan guru honorer ini melakukan unjuk rasa ke Kantor Bupati Madina, Rabu siang (27/12). Setelah lama menunggu atau sekitar 30 menit, Wabup lalu menemui ratusan pendemo.
Wabup terlihat didampingi Sekda Alamul Haq Daulay dan seorang Asisten Pemkab Madina.
Lalu Atika memberikan pengantar bahwa Pemkab Madina respon terhadap masalah ini.
“Kemudian aspirasi ini kami terima. Saya sudah memanggil Kadis Pendidikan dan Kaban BKD,” kata Wabup.
“Pak Sekda di sini, Asisten di sini untuk kami dudukkan bersama. Apakah sesuai dengan peraturan Kemendikbudristek No 328 tahun 2023, kalau tidak salah saya. Sesuai dengan Permenpan, segala macam. Apakah ada mal administrasi di sini. Tentu hal hal seperti ini perlu kami dudukkan,” katanya.
Lalu Atika Azmi mengalihkan kasus pengumuman PPPK guru honorer 2023 Madina ini ke pengusulan mereka ke Kemenpan RB.
“Hal yang baru pagi ini saya paham. Mungkin angin segar. Tapi ini sifatnya permohonan. Permohonan yang hari ini saya bacakan,” katanya.
Atika lalu membacakan surat yang mereka tujukan ke Kemenpan RB di Jakarta yang diakuinya belum ditandatangani Bupati Madina Syuhairi Nasution.
Baca Juga: Malam Muda Mudi Jakarta Global 2024, Gemerlapnya Perayaan Tahun Baru di Kawasan Sudirman-Thamrin
Surat permohonan perihal permohonan pengangkatan pegawai non ASN di lingkungan Pemkab Madina menjadi pegawai pemerintah dengan sistem PPPK tahun 2024.
“Paling lambat Desember 2024,” kata Wabup membacakan surat mereka itu.
“Huhuhhuuuu,” jawab ratusan guru honorer dengan protes.
“Tidak adil,” jelas guru yang lain.
Setelah situasi terkendali, Wabup Atika kembali melanjutkan membaca surat itu.
Wabup melanjutkan membaca surat yang mereka mohonkan ke Kemenpan RB soal pengangkatan honorer di Madina ini sambil membela dirinya sendiri.
Dimana pemkab memohonkan agar 2024 nanti para pegawai honorer di Madina ini diangkat tanpa harus ujian lagi.
“Pegawai non ASN diangkat secara langsung tanpa melalui seleksi penerimaan,” katanya lagi.
Lalu wabup menimpali surat itu dengan mengucapkan beberapa kalimat.
“Apa masih kurang tindakan pemerintah daerah. Saya sudah lancang membacakan ini tanpa ditandatangani (bupati),” kata wabup yang belum kawin ini.
Secara aturan menurut Atika, dia tidak boleh membacakan surat ini. Dia lalu menyebut nama Sekda soal ini.
Baca Juga: 2 Sayur Ini Sebaiknya Dihindari untuk Dicampur dengan Telur!
“Saya sudah lancang. Saya bisa jadi dituntut nanti ini kalau tidak ditandatangani pak bupati. Jadi apa lagi yang tidak dilakukan pemerintah. Kami bermohon tanpa tes,” katanya.
Sesudah wabup selesai membacakan surat yang mereka buat, keriuhan kembali terjadi dari barisan guru-guru honorer.
Wabup juga menjelaskan beberapa mekanisme yang akan mereka lakukan ke Menpan RB soal permohonan ini.
Sementara itu koordinator lapangan aksi demo guru, Andi Nova, mengatakan bahwa tuntutan mereka tetap sama ke Pemkab Madina dengan apa yang mereka sudah sampaikan ke DPRD Madina.
“Batalkan pengumuman PPPK guru 2023 Pemkab Madina.Kedua, umumkan hasil PPPK guru 2023 Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan hasil CAT BKN,” tegas guru honorer di SD Lingga Bayu ini.
Menanggapi pernyataan salah satu guru honorer ini, Wabup Atika memberikan jawaban.
“Kalau tidak sesuai prosedur, ada celah dibatalkan. Kalau sesuai prosedur tidak bisa kita batalkan. Harus kami diskusikan,” katanya.
Tak lama setelah melakukan dialog, lalu Wabup Madina Atika Azmi Utammi meninggalkan peserta demo guru-guru untuk makan siang di ruangan.
Hingga pukul 14.00 WIB, dia tak kunjung menemui demo ratusan guru di depan kantor bupati Madina.***
