POJOKSATU.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, bergerak cepat mengantisipasi potensi persoalan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Langkah ini diambil menyusul munculnya kekhawatiran mengenai keseimbangan daya tampung sekolah negeri dan swasta, sekaligus memastikan tidak ada anak dari keluarga kurang mampu yang kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan strategis antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat, dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, pada Sabtu, 20 Juni 2026.
Pertemuan itu menjadi ruang dialog penting untuk mencari solusi terbaik agar kepentingan sekolah negeri, sekolah swasta, dan hak pendidikan siswa dapat berjalan secara seimbang.
BMPS Soroti 150 Ribu Bangku Kosong di Sekolah Swasta
Dalam forum tersebut, BMPS Jawa Barat mengungkapkan masih terdapat lebih dari 150 ribu bangku kosong di sekolah swasta yang belum terisi.
Di sisi lain, BMPS menyoroti kebijakan relaksasi pemerintah pusat yang memungkinkan sekolah negeri menampung hingga 40 hingga 46 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel).
Kebijakan itu dinilai berpotensi memberikan dampak langsung terhadap jumlah pendaftar di sekolah swasta.
Menurut BMPS, banyak calon siswa yang cenderung memilih sekolah negeri karena dianggap lebih terjangkau dan memiliki daya tarik yang lebih besar.
Akibatnya, sekolah swasta berisiko kehilangan peserta didik dalam jumlah signifikan.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memperlebar kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat.
Dedi Mulyadi Minta Sekolah Swasta Buka Akses bagi Siswa Kurang Mampu
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Dedi Mulyadi meminta adanya komitmen bersama dari pihak sekolah swasta untuk mendukung akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa sekolah swasta perlu membuka ruang bagi siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Selain itu, Dedi juga meminta yayasan pendidikan swasta untuk mempertimbangkan skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah daerah, termasuk dukungan pembiayaan pendidikan yang telah disiapkan.
"Jangan sampai Gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain, sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau," ujar Dedi Mulyadi, Sabtu, 20 Juni 2026.
Menurutnya, tanpa adanya kesepahaman antara pemerintah dan lembaga pendidikan swasta, risiko meningkatnya angka anak putus sekolah dari keluarga miskin bisa saja terjadi.
Dedi menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terjadi di Jawa Barat.
Baca Juga: 4.000 Warga Meriahkan GEMAR di CFD Soreang, Dorong Gaya Hidup Sehat dan UMKM
Pemprov Jabar Siapkan Bantuan Rp2,7 Juta per Siswa
Sebagai solusi konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2,7 juta bagi setiap siswa dari keluarga miskin yang bersekolah di sekolah swasta pada tahun pertama.
Program tersebut diharapkan mampu mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus membantu sekolah swasta mempertahankan keberlangsungan operasionalnya.
Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta dalam mengelola daya tampung pendidikan agar distribusi siswa lebih merata.
Menurut perwakilan Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, seluruh anak dari keluarga kurang mampu akan mendapatkan jaminan akses pendidikan.
"Kita membuat kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta dan menjamin semua anak-anak miskin di Provinsi Jawa Barat akan ditanggung oleh pemerintah, baik yang bersekolah di negeri maupun di swasta," kata Purwanto.
Daya Tampung Pendidikan Jawa Barat Sebenarnya Masih Aman
Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pendidikan Jawa Barat, total daya tampung SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA) di Jawa Barat mencapai 909.183 kursi.
Jumlah tersebut terdiri dari:
-
Sekolah negeri: 363.067 kursi
-
Sekolah swasta: 546.116 kursi
Sementara itu, jumlah lulusan SMP dan MTs tahun 2026 tercatat sebanyak 826.996 siswa.
Artinya, secara keseluruhan kapasitas pendidikan menengah di Jawa Barat masih lebih dari cukup untuk menampung seluruh lulusan yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi bukan semata-mata soal jumlah kursi yang tersedia.
Pemerintah menilai persoalan distribusi siswa hinga pemerataan akses pendidikan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama agar pelaksanaan SPMB 2026. ***
