POJOKSATU.id — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menghentikan sementara penyaluran dana hibah untuk yayasan pendidikan, termasuk yang berbasis agama.
Langkah ini dilakukan setelah terungkapnya sejumlah pelanggaran serius dalam proses penyaluran dana tersebut.
Temuan tersebut mencakup distribusi dana yang tidak merata, serta adanya yayasan yang belum terverifikasi tetapi menerima dana hingga miliaran rupiah.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penghentian penyaluran dana hibah dilakukan karena selama ini dana tersebut banyak diselewengkan, tidak tepat sasaran, dan tidak digunakan dengan semestinya untuk peningkatan kualitas pendidikan.
"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan, sehingga saya hentikan dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik," tegasnya dalam keterangan yang disampaikan di Bandung pada Ahad (27/4/2025).
Verifikasi Yayasan dan Bantuan Berbasis Program
Menyusul keputusan tersebut, Dedi menegaskan bahwa dana hibah akan dihentikan sementara sampai proses verifikasi terhadap yayasan dan lembaga pendidikan selesai dilakukan.
Verifikasi ini akan melibatkan Dinas Pendidikan serta Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
"Rencana ini sudah mendapatkan dukungan dari DPRD Jabar," ungkap Dedi.
Dengan langkah ini, diharapkan dana hibah bisa disalurkan secara lebih tepat dan merata ke lembaga yang benar-benar membutuhkan.
Fokus Pada Pembangunan Madrasah
Selain penghentian sementara, Dedi Mulyadi juga membuka peluang untuk penyaluran dana hibah yang lebih terfokus pada pembangunan sekolah dan madrasah ibtidaiyah maupun tsanawiyah yang menjadi kewenangan Kementerian Agama kabupaten/kota.
"Pemprov siap membantu pembangunan madrasah yang sudah jelas jumlah siswanya. Saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan," tambahnya.
Dedi menegaskan, pihaknya menunggu data resmi dari Kementerian Agama Jawa Barat untuk proses lebih lanjut.
Baca Juga: Viral Pembakaran Mobil Polisi di Depok, Begini Respon Dedi Mulyadi Cegah Premanisme di Jabar
Reformasi Penerimaan Siswa Baru
Dedi juga menyatakan bahwa dirinya ingin melakukan reformasi pada sistem pendidikan di Jawa Barat, termasuk memperbaiki sistem penerimaan siswa baru yang sering menimbulkan keributan, khususnya di tingkat SMA dan Madrasah Aliyah.
Ia meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat untuk menetapkan daya tampung secara jelas.
Jika daya tampung tidak mencukupi, siswa akan diarahkan untuk bersekolah di sekolah swasta yang sudah ditunjuk.
"Pemprov Jabar akan bantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas," kata lelaki yang akrab dipanggil KDM -- Kang Dedi Mulyadi itu.
Penyelarasan Sistem Pendidikan
Hal yang sama juga berlaku untuk penerimaan siswa di tingkat SD dan SMP yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Swasembada Jagung jadi Penggerak Ekonomi Desa
"Seluruh pihak harus menyatukan visi dan misi dalam penataan pendidikan di Jawa Barat," tambahnya.
Sebagai langkah strategis, Dedi juga memastikan bahwa pembangunan sekolah, terutama untuk tingkat menengah atas, tidak akan berdekatan dengan SD atau SMP yang sudah ada, untuk menghindari terjadinya perebutan siswa antar lembaga pendidikan.
Dengan pendekatan ini, Gubernur Dedi Mulyadi optimistis bahwa target partisipasi sekolah hingga jenjang SMA/MA di seluruh wilayah Jawa Barat dapat tercapai dengan lebih baik, menuju 100 persen partisipasi. ***
