POJOKSATU.id - Bagaimana nasib guru honorer status P untuk P1, P2 dan P3 nanti pada seleksi PPPK 2024?
Apakah pada seleksi PPPK 2024 bisa lulus dan dapat penempatan serta diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK?
Tentu saja diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah harapa besar guru honorer status P, baik kategori P1, P2 maupun P3.
Seperti diketahui, guru status P adalah peserta lulus passing grade atau guru lulus PG.
Namun dalam seleksi PPPK guru 2023, guru status P berarti tidak mendapat penempatan sehingga tidak bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Kondisi inilah yang akhirnya memicu gejolak di antara guru honorer.
Sebab mereka dinyatakan lulus berdasarkan ambang batas, tapi dianggap tidak lulus karena tidak mendapat formasi atau tidak mendapat penempatan.
Formasi CPNS dan PPPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah
Dalam pernyataan resmi, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa kuota seleksi CASN 2024 total sebanyak 2,3 juta formasi.
Kuota tersebut tentu saja merupakan angka yang cukup besar dan jadi kesempatan untuk bisa diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ASN pada 2024.
Diinformasikan bahwa kuota 2,3 juta formasi tersebut diperuntukkan CPNS 2024 dan PPPK 2024.
Dengan rincian, sebanyak 690.822 untuk umum dan fresh graduate atau lulusan baru.
Sementara kuota PPPK 2024, total dibuka sebanyak 1.611.727 formasi.
Dengan demikian, jumlah total kuota CASN 2024 adalah sebanyak 2.302.543 formasi.
Perlu diingat bahwa kuota 1.611.727 formasi tersebut diperuntukkan bagi PPPK teknis, PPPK guru dan PPPK tenaga kesehatan atau PPPK nakes.
Dikutip dari keterangan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, berikut perincian formasi CASN 2024.
Baca Juga: Bocoran Seleksi PPPK 2024 dari MenPAN-RB, Ini Masa Kerja dan Usia Honorer yang jadi Prioritas
Instansi Pusat, total sebanyak 429.183 formasi.
Terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Instansi daerah, total formasi sebanyak 1.867.333 formasi.
Terdiri dari 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Formasi PPPK 2024 di instansi daerah tersebut dialokasikan untuk guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
Untuk guru sebanyak 419.146 formasi, tenaga kesehatan 417.196 formasi, dan formasi tenaga teknis 547.416 formasi.
Khusus sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi CPNS.
Dengan demikian, untuk program pengangkatan massal honorer jadi PPPK pada 2024 tersedia 1.605.694 formasi.
Angkat tersebut merupakan gabungan jatah formasi PPPK untuk instansi pusat dan daerah.
Sedangkan total formasi CPNS 2024 yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebanyak 690.822 formasi.
Jumlah tersebut terdiri dari dari formasi CPNS 2024 instansi pusat.
Yakni tersedia 207.247 formasi CPNS dan instansi daerah 483.575 formasi CPNS.
Sebagai informasi,angka-angka tersebut diatas tentu saja cukup fantastis.
Penentuan formasi tersebut didasarkan pada kebutuhan digitalisasi sekaligus jumlah ASN yang memasuki masa pensiun.
Akan tetapi yang perlu diingat adalah bahwa belum bisa dipastikan apakah kuota yang diumumkan Presiden Joko Widodo tersebut bisa terpenuhi seluruhnya atau tidak.
Terutama untuk formasi PPPK 2024 untuk instansi pemerintah daerah yang jadi penentu jumlah usulan PPPK.
Sebab yang terjadi selama penyelenggaraan seleksi PPPK dari 2021 sampai 2023, banyak pemerintah daerah yang tidak mengusulkan formasi seperti yang disediakan pemerintah pusat.
Faktanya, jumlah usulan formasi PPPK malah jauh di bawah kuota yang disediakan.
Bahkan lebih buruknya lagi, ada juga sejumlah pemerintah daerah yang malah tidak mengusulkan formasi atau tidak membuka lowongan seleksi PPPK.
Dengan demikian, honorer di daerah tersebut tidak bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Skema Seleksi PPPK Guru 2024
Menindaklanjuti pengumuan Presiden Joko Widodo, KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bergerak cepat membahas pelaksanaan seleksi CASN 2024.
Hal itu dilakukan dalam pembahasan dalam rapat teknis untuk mendetilkan pengadaan ASN tahun ini pada Sabtu 6 Januari 2024.
Hasilnya, akan digelar pertemuan dengan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, termasuk pengelola kepegawaian seluruh Indonesa pada pekan ini.
"Kita dorong instansi pemerintah, pusat maupun daerah, memanfaatkan alokasi formasi secara baik agar reformasi birokrasi berdampak bisa benar-benar terwujud secara optimal," ujar MenPAN-RB Abullah Azwar Anas.
Selain itu, Kementerian PANRB juga akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait pembiayaan secara efisien dan efektif.
Kemudian, KemenPAN-RB akan menetapkan semua detail teknis rekrutmen ASN secara nasional untuk tahun 2024.
Azwar Anas menguraikan tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi.
Baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya.
Formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi.
MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkrit dalam menuntaskan tenaga non-ASN, termasuk eks Tenaga Honorer Kategori II atau eks THK-2.
Hal itu sebagaimana diamanatkan UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN 2023.
"Salah satunya dengan kebijakan konkrit penetapan formasi untuk PPPK yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini, yang tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi PPPK," jelas Anas.
Sementara alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa.
Sedangkan perekrutan talenta digital diharapkan dapat mendorong birokrasi dan pelayanan publik berjalan lebih efektif melayani dan efisien.
Talenta-talenta baru ini selain agar berdampak dan mengakselerasi ekonomi nasional, juga agar akuntabilitas birokrasi semakin bagus.
"Talenta digital dan formasi baru kita dorong agar dapat memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," ungkap Anas.
MenPAN-RB Abullah Azwar Anas juga menegaskan seleksi CASN 2024 dilaksanakan berdasarkan sejumlah prinsip, antara lain:
- Prinsip kompetitif
- Prinsip adil
- Prinsip objektifPrinsip transparan
- Prinsip bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
- Tidak dipungut biaya alias gratis
Seleksi CASN 2024 dilakukan dengan menggunakan computer assisted test (CAT) secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital.
Sehingga pengadaan ASN 2024 bisa menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Sementara seleksi kompetensi dilakukan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition).
Dengan demikian, potensi kecurangan pun bisa ditekan semaksimal mungkin.
Nantinya, hasil nilai seleksi juga bisa diakses publik secara real time, termasuk live score-nya yang bisa diakses melalui kanal Youtube.***
