POJOKSATU.ID — Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang baru saja berpindah dari skema distribusi bansos lewat PT Pos Indonesia ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baru.

Ada kabar baik, mereka bisa menerima tiga tahap bantuan sekaligus.

Skema ini menjadi opsi penting untuk mengejar saluran batu (tunggakan) bantuan sosial.

Terutama BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang tertunda selama proses migrasi.

Baca Juga: KPM Eks Pos Harus Tahu, Estimasi Penyaluran Rapelan PKH BPNT Saat Migrasi ke KKS

Menurut laporan media, total dana yang bisa diterima hingga Rp 1,6 juta berasal dari kombinasi tiga jenis komponen.

BPNT Tahap 2 (April–Juni), “penebalan” tambahan Rp 400 ribu, dan BPNT Tahap 3 (Juli–September). 

BPNT Tahap 2: Rp 600.000 untuk tiga bulan. 

Penebalan tambahan: Rp 400.000 untuk KPM peralihan Pos → KKS yang belum mendapat bonus sebelumnya. 

Baca Juga: Begini Cara Cek Aktivasi KKS Baru untuk Penerima Bansos yang Belum Cair

BPNT Tahap 3: Rp 600.000 untuk periode Juli–September 2025. 

Totalnya menjadikan Rp 1,6 juta yang dicairkan sekaligus ke dalam satu rekening KKS baru.

Ada beberapa faktor teknis dan kebijakan yang memungkinkan pencairan “rapelan” ini:

1. Migrasi dari Pos ke Bank Himbara

KPM yang sebelumnya mencairkan bansos di kantor Pos kini direlokasi ke rekening kolektif di bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BSI).

Proses ini disebut “burekol” (buka rekening kolektif). 

2. Tunggakan Validasi Penundaan

Karena peralihan rekening, sebagian KPM sempat tertunda pencairannya (validasi data, cek rekening, pembuatan KKS), sehingga berhak untuk menerima lebih dari satu tahap sekaligus. 

3. Kebijakan Penebalan Khusus

Pemerintah memberikan tambahan “penebalan” Rp 400 ribu sebagai kompensasi bagi KPM peralihan, agar tidak tertinggal dalam penerimaan bantuan. 

4. Prioritas untuk KKS Baru

Menurut kabar, KPM pemegang KKS baru menjadi prioritas penyaluran agar transisi ke mekanisme non-tunai bisa cepat selesai.

Besaran bantuan besar ini langsung “ditopang” ke rekening KKS baru, dan KPM bisa mencairkan saldo melalui e-Warong atau agen resmi bank Himbara.

Baca Juga: Kontraktor Proyek Rp2 Miliar SMKN Batujaya Karawang Terancam Pidana Akibat Langgar K3

Pencairan digabungkan: tahap 2 + tahap 3 + penebalan, semua disalurkan sekaligus ke KKS baru.

Proses administratif seperti verifikasi SIKS-NG, cek rekening, persetujuan SP2D, dan “standing instruction” (SI) diperlukan agar pencairan bisa dilakukan. 

Karena jumlah dana cukup besar (hingga Rp 1,6 juta), penting bagi KPM untuk menyiapkan identitas dan buku tabungan KKS agar proses penarikan lancar.

Keterlambatan distribusi KKS: Tidak semua KPM mendapat kartu KKS baru sekaligus, jadi sebagian masih menunggu proses “burekol”.

Baca Juga: Miris di Majene Sulawesi Barat, Siswa SD Terpaksa Belajar di Gedung Sekolah yang Nyaris Ambruk

Potensi kebingungan pencairan: Karena pencairan tiga tahap digabung, beberapa KPM bisa salah paham atau tidak siap dengan saldo besar yang tiba sekaligus.

Pengelolaan dana: KPM disarankan menggunakan sebagian dana untuk kebutuhan jangka pendek dan menabung sisanya agar tidak habis dalam satu kali tarik.

Cek terus status di sistem: Pemantauan melalui SIKS-NG atau aplikasi terkait bansos sangat penting agar KPM tahu kapan pencairan “rapelan” akan turun.***