POJOKSATU.id - Menjadi PPPK Paruh Waktu ternyata tidak selalu membawa nasib yang sama bagi setiap orang.
Meski statusnya serupa, besaran gaji yang diterima PPPK Paruh Waktu di Indonesia bisa sangat berbeda, tergantung daerah penempatan.
Ada yang bisa membawa pulang gaji lebih dari Rp5 juta per bulan, namun tak sedikit pula yang hanya menerima Rp2 jutaan.
Baca Juga: Fakta Mengejutkan! Ucapan Prabowo Soal Pemulung vs Orang Pintar Langsung Gegerkan Publik
Perbedaan ini bukan sekadar angka di atas kertas.
Bagi banyak PPPK Paruh Waktu, selisih gaji tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari.
Mulai dari biaya makan, transportasi, hingga kebutuhan keluarga.
Skema penggajian PPPK Paruh Waktu memang mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
Baca Juga: Kelas Menengah Sulit Kaya? Ini Alasan Kenapa Banyak yang Stagnan dan Gagal Naik Kelas
Namun besarannya disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di masing-masing daerah.
Di sinilah letak perbedaan nasib itu dimulai.
Jakarta Jadi Daerah dengan Gaji PPPK Paruh Waktu Tertinggi
Daerah DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan gaji PPPK Paruh Waktu tertinggi di Indonesia.
Baca Juga: Guru Honorer Tak Lolos PPPK? PJLP Muncul sebagai Jalur Baru, Begini Cara Kerja dan Dampaknya
Hal itu mengacu pada UMP DKI Jakarta tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp5,7 juta.
Sehingga PPPK Paruh Waktu yang bertugas di ibu kota berpotensi menerima penghasilan di atas Rp5 juta per bulan.
Besaran tersebut membuat Jakarta menjadi surga bagi PPPK Paruh Waktu dibanding daerah lain.
Apalagi, selain gaji pokok, PPPK Paruh Waktu juga tetap berhak menerima sejumlah tunjangan sesuai ketentuan.
Baca Juga: Mau Latihan CPNS Gratis? Ini Link Simulasi CAT Resmi BKN dan Lainnya
Tunjangan yang diterima mulai dari tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, hingga THR dan gaji ke-13, meski disesuaikan dengan status paruh waktu.
Kondisi ini tentu memberikan rasa aman secara finansial bagi PPPK Paruh Waktu di Jakarta, meskipun beban hidup di ibu kota juga dikenal cukup tinggi.
Daerah dengan Gaji Rp2 Jutaan, Realita yang Tak Bisa Dihindari
Berbanding terbalik dengan Jakarta, beberapa daerah lain di Indonesia harus menerima kenyataan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu yang didapat lebih rendah.
Baca Juga: Gen Z Dinilai Belum Siap Masuk Dunia Kerja, Ini Penyebab dan Solusinya
Beberapa provinsi di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah, tercatat memiliki UMP sekitar Rp2,3 juta.
Artinya, PPPK Paruh Waktu di daerah ini rata-rata hanya menerima gaji di kisaran Rp2 jutaan.
Bagi PPPK Paruh Waktu yang sebelumnya berharap banyak dari perubahan status kepegawaian, kondisi ini tak jarang menimbulkan rasa kecewa.
Baca Juga: AHM Dukung Pemulihan Bencana Sumatera, Hadirkan Service Motor Gratis hingga Bangun Sarana Air Bersih
Pasalnya, tanggung jawab pekerjaan tetap berjalan, sementara penghasilan belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Namun, skema ini memang sudah diatur pemerintah.
Di mana gaji PPPK Paruh Waktu minimal mengikuti UMP/UMK daerah setempat.
Atau penghasilan terakhir saat masih berstatus honorer, jika nilainya lebih tinggi.
Kenapa Gaji PPPK Paruh Waktu Bisa Berbeda?
Perbedaan gaji PPPK Paruh Waktu antar daerah tidak lepas dari kebijakan pengupahan nasional.
Pemerintah menetapkan bahwa gaji PPPK Paruh Waktu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan standar upah minimum wilayah.
Baca Juga: Pendaftaran Unhan 2026 Dibuka Februari, Kuliah Gratis dan Jadi Kadet Bela Negara
Yang berarti, selama standar UMP di suatu daerah masih rendah, maka gaji PPPK Paruh Waktu di wilayah tersebut juga akan mengikuti angka tersebut.
Antara Harapan dan Kenyataan PPPK Paruh Waktu
Bagi banyak PPPK Paruh Waktu, status ini tetap menjadi langkah maju dibanding masa honorer yang penuh ketidakpastian.
Baca Juga: SK PPPK Paruh Waktu Tak Bisa Diunduh di MyASN, Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
Setidaknya, ada kepastian hukum, kontrak kerja yang jelas, serta hak atas sejumlah tunjangan.
Namun di sisi lain, perbedaan gaji yang mencolok antar daerah juga memunculkan pertanyaan soal keadilan dan kesejahteraan aparatur negara.
Terlebih, beban kerja PPPK Paruh Waktu di beberapa daerah tak jauh berbeda, meski gaji yang diterima terpaut cukup jauh.
Baca Juga: Dimulai dari Sail dan Bina Widya, 770 PPPK Paruh Waktu Masuk RW Pekanbaru
Ke depan, banyak PPPK Paruh Waktu berharap adanya evaluasi kebijakan.
Tentunya agar kesejahteraan mereka bisa lebih merata, tanpa mengabaikan kondisi keuangan daerah.***
