POJOKSATU.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengungkapkan adanya kemungkinan besar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kembali dibuka pada tahun 2025.
Meski demikian, rincian teknis dan jumlah formasi untuk seleksi tersebut masih menunggu hasil seleksi CPNS 2024 yang saat ini tengah berlangsung.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan dan mempersiapkan proses seleksi dengan lebih baik.
Pemecahan Struktur Kementerian
Rini menjelaskan bahwa pemecahan kementerian dari 34 menjadi 48 instansi baru membawa perubahan signifikan dalam struktur organisasi pemerintah.
Sebagai contoh, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dipecah menjadi tiga kementerian, salah satunya adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Ia juga menjelaskan bahwa penyesuaian pegawai kementerian terdampak pemecahan struktur akan dilakukan secara sistematis.
“Jadi misalnya, fungsi hukum misalnya, yang dulu yang menangani hukum, ketika Kementerian Hukum dia akan pindah, yang menangani Imigrasi dengan Pemasyarakatan dia akan pindah ke kementerian itu, jadi pegawainya akan mengikuti seperti itu,” jelasnya.
Dengan begitu, pegawai yang bertugas di bidang imigrasi dan pemasyarakatan akan dipindahkan ke kementerian baru ini.
“Jadi gini, kan memang dari 34 kementerian menjadi 48 kementerian, tentunya yang itu kan sebenarnya fungsi pemerintah kan sudah jelas ya di Undang-undang Pemerintahan.
Jadi yang dipecah itu kan fungsi-fungsi pemerintahan, nah di setiap instansi pemerintahan sudah ada pengampunya,” jelas Menteri Rini, Selasa (24/12/2024).
Fokus Penyelesaian Seleksi CPNS 2024
MenPAN-RB menegaskan pentingnya menyelesaikan seleksi CPNS 2024 sebelum membuka seleksi untuk tahun berikutnya.
“Jadi itu sangat mungkin (CPNS dibuka tahun depan). Tapi sampai kita harus menyelesaikan yang CPNS, kita harus selesaikan dulu nih supaya enggak numpuk dan yang daftar juga enggak bingung,” ujarnya.
Menurut Rini, salah satu tantangan utama adalah menata kebutuhan ASN di kementerian-kementerian baru.
Pemerintah saat ini masih fokus pada konsolidasi struktur organisasi di kementerian baru.
“Setelah itu, kementerian tentunya harus konsolidasi bagaimana proses internalnya masing-masing, kemudian setelah itu baru kita program-program apa yang mereka akan lakukan setelah itu.
Jadi memang pelan-pelan, kita baru dua bulan ya,” tambahnya.
Pemetaan Jabatan
Rini menekankan pentingnya pemetaan jabatan di kementerian baru untuk memenuhi kebutuhan CPNS.
“Jadi mengenai masalah CPNS kan kita baru menyelesaikan kemarin, formasinya pun kan masih formasi yang lama.
Mereka (kementerian) kita wajibkan untuk membuat peta jabatan lagi, peta kebutuhan jabatan lagi, baru kita hitung, jadi nggak bisa ujug-ujug apakah kita akan buka, atau mereka mengatakan, ‘oh kami cukup’ ya sudah kita tidak akan buka, ‘oh kami masih membutuhkan’, nanti kita buka,” tuturnya.
Proses ini membutuhkan penyesuaian karena formasi sebelumnya didasarkan pada struktur kementerian lama.
“Jadi kan kita mulai dari awal lagi nih, karena kan hasil kemarin yang CPNS yang 200 ribu lebih itu kan berdasarkan kementerian-kementerian yang lama.
Nah ini kan sekarang kita sedang petakan lagi, nanti mereka pun, kementerian-kementerian yang baru harus membuat pemetaan,” pungkasnya. ***
