POJOKSATU.ID - Teman-teman kabar terbaru ini tentang isu pemangkasan PPPK mulai bikin resah di berbagai daerah.
Namun, kabar berbeda datang dari Kota Banjarmasin yang memastikan kondisi masih aman.
Lalu ya, pemerintah Kota Banjarmasin tegaskan tidak akan melakukan pengurangan PPPK dalam waktu dekat.
Baca Juga: Solusi Cegah PHK PPPK Mengemuka, Gubernur Siap Usul Gaji Diambil Alih Pusat
Eh meski gitu, ada aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang berlaku mulai 2027.
Belanja Pegawai Masih Terkendali
Kepala BKD dan Diklat Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, sebut saat ini porsi belanja pegawai berada di angka 34 persen.
Angka ini memang sedikit di atas batas, tapi masih bisa dikendalikan.
Baca Juga: Jaga Swasembada, Kementan Kuatkan Peran Penyuluh di Tengah Ancaman Kekeringan
Dikutip RRI.co.id pada 12 April 2026, Totok Agus berkata demikian.
“Jadi masih aman karena batasan 30 persen dan tahun 2027 itu pasti ada yang pensiun,” ujarnya.
Tapi menurutnya, kondisi ini jauh lebih baik dibanding beberapa daerah lain yang belanja pegawainya bahkan tembus hingga 50 persen.
Andalkan Pensiun ASN
Nah, salah satu strategi utama yang disiapkan adalah memanfaatkan momen pensiun ASN.
Diperkirakan lebih dari 200 ASN di Banjarmasin akan pensiun pada 2027.
Jika, hal ini dinilai cukup membantu menekan beban belanja pegawai agar kembali sesuai aturan.
“Dengan adanya batas usia pensiun ini yang bisa mengimbangi biar belanja gaji pegawai kita tidak lebih dari itu,” jelas Totok.
PPPK Tetap Dipertahankan
Totok memastikan, PPPK tetap dibutuhkan dan tidak akan dikurangi.
Baca Juga: PHK PPPK Dilarang! Plt Gubernur Riau Siapkan Surat Edaran Darurat Jelang 2027
Bahkan ya, evaluasi terhadap PPPK dilakukan setiap tahun untuk memastikan kinerja tetap optimal.
“Kita tetap akan mempertahankan PPPK yang ada. Tanpa ada pengurangan,” tegasnya.
Meski begitu, pengisian formasi baru tidak akan dilakukan secara penuh untuk menjaga keseimbangan anggaran.
Efisiensi Masih Dikaji
Selain pensiun, opsi efisiensi lain seperti penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai TPP juga masih dalam tahap kajian.
Totok menegaskan, sejauh ini belum ada rencana drastis seperti PHK PPPK.
Namun, pemerintah tetap akan melihat perkembangan kebijakan ke depan.
“Berdasarkan analisa kemarin, tidak sampai pelepasan PPPK karena masih aman,” ucapnya.
Jadi, pemko Banjarmasin memilih strategi alami lewat pensiun ASN untuk menekan belanja pegawai.
PPPK tetap dipertahankan tanpa PHK, meski efisiensi tetap disiapkan sebagai langkah antisipasi.***
