POJOKSATU.id, MAKASSAR - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa (AGMAS) Wija To Luwu menggelar aksi unjuk rasa (Unras) menolak PT Antam kelola lahan Eks PT Pale Indonesia Tbk (INCO).
Unjuk rasa tersebut digelar di dua titik yaitu PT Antam perwakilan Makassar, Jalan Dr Ratulangi dan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Selasa, (18/7).
Para mahasiswa ini menuntut agar PT Antam selaku anak perusahaan MIND ID tidak ikut andil dalam mengelola ex lahan PT Vale di Luwu Timur.
Baca Juga: Di Luar Nalar! Korban Mutilasi Sleman Diduga Dimasak dan Dimakan Pelaku, Barbuk Ini jadi Saksi Bisu
Menurut Thalib Ruslan, apabila ANTAM ikut terlibat dalam pengelolaan lahan tersebut maka secara langsung membunuh pengusaha lokal.
“Alasan kami jelas kenapa menolak PT Antam ikut dalam konsesus ex lahan PT Vale karena itu sama saja membunuh pengusaha lokal di bidang jasa kontraktor,” ujar jenderal lapangan Thalib Ruslan dalam orasinya.
Apalagi, kata dia, selama ini ANTAM melakukan hal itu dibeberapa wilayah pertambangan di Indonesia namun tidak ada hasil dan justru merugikan BUMN.
Ditambah lagi, saat ini PT Vale masih belum maksimal mensejahterakan masyarakat Luwu Raya khususnya Luwu Timur selama berdiri.
“Apa yang sudah dilakukan oleh PT Vale untuk masyarakat Luwu Raya khususnya Luwu Timur? Bagi-bagi CSR? Kan itu kewajiban, tapi yang nyata kan tidak ada, buktinya saja masyarakat lokal masih banyak mengeluh. Nah ini akan masuk lagi perusahaan yang jelas-jelas banyak rugi dari pada untung,” tegasnya.
“Sehingga kami tegaskan agar Antam melalui MIND ID tidak usah terlibat atau ikut campur dalam hal mengelola lahan ex Vale karena akan merugikan masyarakat lokal,” tandasnya.
Baca Juga: Unggahan Terakhir Instagram Redho Tri Agustian Mahasiswa UMY Sehari Sebelum Hilang
Sementara itu, Asnawi selaku pegawai Antam yang menemui massa aksi mengaku jika belum mengetahui rencana dari ANTAM tersebut.
“Tunggu dulu, saya belum tahu kontraktor apa Antam di PT Vale, saya baru dengar,” ucapnya dihadapan perwakilan AGMAS.
“Kebetulan kami di sini juga hanya melayani orang sakit dan cuti. Jadi tidak punya kewenangan mengambil keputusan. Tapi apa yang menjadi tuntutan teman-teman akan kami teruskan ke Jakarta untuk ditindaklanjuti,” tandasnya. ***
