OPINI
Penulis adalah pengamat Politik, Alumni Fisipol UGM, Heru Subagia
PERPOLITIKAN nasional mengalami perubahan ekstrim dan memanas, pertarungan kepentingan politik melibatkan presiden-wakil presiden terpilih, parpol pendukung dan partisan politik yang berada di luar pemerintah.
Anomali perubahan politik yang dramatis sebenarnya merugikan pemerintahan prabowo saat ini yang baru memerintah seumur jagung atau dalam seratus hari kerja.
Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mencabut syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
Penghapusan presidential threshold ini diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang digelar pada, Kamis (2/1) kemarin di ruang sidang Mahkamah Agung.
Dalih yang digunakan MK dalam putusan tersebut, MK menilai presidential threshold sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 UU 7/2017 dinilai bertentangan dengan UUD 1945 serta hak politik dan kedaulatan rakyat.
Perubahan Cepat
Beredar infomasi PAN pada akhirnya harus berterus terang ke publik berkaitan konsistensi dukungan ke Prabowo paska pembatalan Mahkamah Konstitusi berkaitan Presidential Threshold.
Begitu seriusnya partai berlogo matahari terbit tersebut harus ngegas memberikan pernyataan sikap politik untuk merespon politik kekinian. Namun demikian, justru banyak analisa memandang jika pernyataan sikap tersebut mengandung misteri dan potensi ledakan kepentingan.
Terlihat elite PAN mengambil langkah preventif sekaligus sikap agresif, mengambil posisi, menempatkan strategi politik paling tepat dalam situasi konflik internal Koalisi Parpol pendukung Prabowo yang berpotensi mulai goyah mengarah ke perpecahan politik.
Elite PAN sedang dalam posisi mengambil keuntungan politik dari konflik internal. PAN diyakini mengambil sikap tarik ulur dengan partisan politik dukungan di luar parpol koalisi. Saat ini, PAN melihat kelemahan adanya ancaman besar kedekatannya dengan Mantan Presiden RI Ke-7 Joko Widodo.
PAN Sahabat Paling Loyal
Pendulum politik PAN saat ini berada di posisi dukungan kuat ke Prabowo ketimbang harus bernostalgia lagi dengan Jokowi. PAN menggeser politik kepentingannya dari jangka pendek yang pragmatis ke politik keberlanjutan yang ideologis.
PAN saat ini mengaku parpol paling loyal dan berkontribusi penuh kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 kemarin. Dimana PAN mendapatkan ganjaran politik berupa jatah 2 Menteri dan 2 Wamen di Kabinet Merah Putih Prabowo.
Publik dihebohkan ketika 3 Menteri Kabinet Prabowo secara dramatis memilih untuk bergabung ke PAN dan langsung mendapatkan posisi strategis dalam kepengurusan DPP PAN. Pertanyaan sederhana adalah apakah 3 Menteri tersebut mendapatkan ijin dari Prabowo?
Tegak Lurus
Bisa saja strategi yang dipilih PAN adalah moderat yakni memastikan jika entitas PAN tegak lurus dukungannya ke Prabowo untuk saat ini hingga akhir masa jabatannya di tahun 2029. Yang lebih bombastis yakni PAN yang secara tegas mendukung Prabowo dua (2) periode artinya mendukung Prabowo dalam Pilpres 2029 nanti.
Dukungan dua (2) periode tersebut menjadikan PAN sebagai parpol dalam Koalisi pengusung Prabowo sebagai yang paling loyal. Sikap politik ini tercermin ketika Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku enggan mengusulkan kadernya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang.
PAN sama sekali tidak tergoda hal ini ihwal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Padahal, secara pandangan politik jangka panjang, sangat memungkinkan PAN mengusulkan kadernya sendiri untuk mencalonkan dalam kontestasi Pilpres 2029 nanti.
Ikrar kesetiaan tegak lurus terhadap Prabowo diwakili oleh Politikus PAN Yandri Susanto. Menteri dalam Kabinet Prabowo ini menegaskan pihaknya masih setia dengan Prabowo Subianto dan belum memikirkan untuk mendorong kadernya.
“Kita masih setia sama Pak Prabowo sampai sekarang yang paling setia sama Pak Prabowo kan PAN tiga kali dukung,” kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 3 Januari 2024.
Sudah jelas sikap politik PAN berdampak pada kemunduran hubungan politik mesra antara Jokowi selama ini. Tentunya Zulkifli sebagai ketua umum PAN sudah mengantisipasi dengan membuat jalan keluar dari lingkaran pengaruh dan fasilitas Jokowi.
Zulkifli Hasan Wapres
Saat ini sikap politik PAN yang tegak lurus ke Prabowo merupakan sosok yang terbaik menjadi presiden. Jelas posisi politik PAN semakin menguat naik di internal parpol pendukung Prabowo atau politik head to head dengan Prabowo.
Kemungkinan konfigurasi politik yang akan terjadi di Pilpres 2029 nanti? Sudah bisa ditebak jika Prabowo serta merta akan memilih Zulkifli Hasan sebagai wakil presiden. Bukan Gibran Rakabuming Raka yang akan dampingi Prabowo di Pilpres 2029 kelak.
Baca Juga: Ketahuan LGBT, Oknum Polisi Polda Metro Jaya Dipecat Tidak Hormat
Ia akan bertarung dan berjuang terpisah, partai pendukung yang berbeda dan tentunya dengan segala kekuatan dan pengaruh bapaknya Jokowi.
Renungan Singkat
Selamat bertanding bagi para pihak yang akan berkelahi mempertahankan dan memperebutkan kekuasaannya. Mengingat, amanat kekuasaan sesuai kontitusi sesungguhnya yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat.
Boleh berebut dan berkelahi, sesungguhnya kepentingan utama adalah mengejawantahkan kedaulatan rakyat menuju kesejahteraan sosial.
