POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Devisit anggaran yang terjadi di Purwakarta menjadi sorotan tajam berbagai kalangan, kemungkinan salah satu penyebab devisit tersebut akibat ulah ‘perselingkuhan’ anggaran para pejabatnya.
‘Perselingkuhan’ yang dimaksud yaitu kedekatan para pejabat dengan para pemegang kebijakan keuangan di Pemerintahan, yang seharusnya anggaran untuk kegiatan prioritas namun karena kedekatan akhirnya dibayarkan untuk anggaran yang sifatnya seremonial.
Demikian hal itu disampaikan ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Purwakarta, Sutisna Sonjaya saat menyoroti masalah Devisit anggaran yang mencapai puluhan Milyar rupiah karena kemungkinan ada ‘perselingkuhan’ anggaran.
Baca Juga: Daftar Lengkap Nama Caleg Partai NasDem DPRD Kota Medan
“Pernyataan awal Pj Bupati saat datang ke Purwakarta, ada beberapa program kerja prioritas utama. Salah satunya yaitu masalah infra struktur,” kata Sonjaya, kepada pojoksatu.id, Selasa (02/01) melalui sambungan seluller.
Maksudnya begini, lanjut Sonjaya, prioritas utama Pj Bupati sudah jelas apa saja yang harus dikerjakan. Namun, di jelang penghujung tahun ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial sehingga terkesan di paksakan untuk menyerap anggaran APBD.
“Akhirnya anggaran yang seharusnya untuk program yang sudah di prioritaskan, malah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial,” jelas Sonjaya.
Baca Juga: Daftar Lengkap Nama Caleg Partai NasDem DPRD Kota Medan
Kegiatan seremonial yang dimaksud, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan di hotel-hotel atau digedung-gedung yang tidak masuk dalam program kerja prioritas utama Pj Bupati.
“Tinggal dihitung saja kegiatan-kegiatan seperti itu berapa kali, dari mulai bulan September sampai akhir Desember,” tambah Sonjaya.
Disinalah masalah mulai muncul, kegiatan-kegiatan seremonial tersebut bisa menyumbang terjadinya devisit yang terjadi saat ini.
Baca Juga: Kisruh PPPK Madina Resmi Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Ini Tiga Poin yang Diadukan
“Saya menduga karena kedekatan para pejabat yang melakukan kegiatan seremonial dengan pejabat pemilik kebijakan, akhirnya mereka melakukan ‘perselingkuhan’ anggaran agar kegiatannya di bayar sementara kegiatan yang sudah di prioritaskan terpinggirkan,” beber Sonjaya.
Hal itu perlu dicermati lebih dalam oleh Pj Bupati, karena anggaran-anggaran yang seharusnya untuk program prioritas malah untuk membayar kegiatan yang sifatnya seremonial.
“Itulah yang kami sebut sebagai ‘Perselingkuhan’ anggaran, tinggal ditelusuri oleh Pj Bupati ke bagian keuangannya. Karena faktanya, banyak para pihak ke tiga yang mengerjakan kegiatan infrastruktur berteriak belum dibayar,” beber Sonjaya, panjang lebar.
Terpisah, salah seorang rekanan Pemda yaitu pihak ke tiga yang sudah selesai mengerjakan pekerjaan belum di bayar oleh pihak Pemda.
“Henteu calair Om (Tagihan kegiatan tidak pada cair Om),” kata salah seorang pemborong, yang meeminta namanya tidak disebutkan.
Salah seorang anggaota DPRD Purwakarta dari bagian Badan Anggaran (Banggar) saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa berdasarkan laporan dari eksekutif terjadi devisit anggaran.
Baca Juga: Dampak Sistem Single Salary, Guru ASN Untung atau Malah Buntung?
“Dari hasil laporan yang saya terima, hingga menjelang akhir Tahin 2023 lalu mengalami devisit sekitar 70 Milyar,” kata Hidayat, kepada pojoksatu.id, melalui sambungan seluller.
Saat ditanyakan kemungkinan ada ‘perselingkuhan’ anggaran tidaknya, yang turut menyumbang hingga terjadinya devisit, Hidayat mengatakan kemungkinan bisa saja itu terjadi.
“Ya bisa jadi, sehingga banyak kegiatan 2023 program prioritas Pj Bupati (ifrastruktur) yang belum terbayar, karena anggarannya mungkin untuk membayar kegiatan lainnya yang bukan prioritas,” tutup Hidayat, mengakhiri pembicaraan.***
