POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa (GMPB), Asep Saepudin, menyoroti prihal pembangunan-pembangunan yang saat ini tengah gencar di laksanakan.
GMPB menyambut baik percepatan pembangunan yang saat ini tengah di realisasikan, anggaran pembangunan sendiri dari hasil efesiensi oleh pemerintah daerah.
Program percepatan pembangunan tersebut, untuk menunjang sendi-sendi kehidupan masyarakat Purwakarta.
Baca Juga: Kompolnas Bakal Klarifikasi Polri Isu Perselingkuhan Kompol Anggraini Putri dengan Irjen KM
“Pembangunan infrastruktur terutama jalan, memang sangat dibutuhkan,” kata Asep, melalui sambungan seluller, Rabu (17/09).
Pembangunan infratruktur yang menitik beratkan infrastruktur berupa jalan, bisa mendorong ekonomi masyarakat.
“Perekonomian masyarakat bisa berputar dengan cepat, bila ditunjang dengan infrastruktur (Jalan) yang memadai,” jelas Asep.
Baca Juga: 7 Tuntutan Driver Ojol 17 September 2025, Dari Potongan Aplikator hingga Usut Tragedi 28 Agustus
Namun, tambah Asep, tidak menutup kemungkinan pembangunan yang tengah direalisasikan secara jor-joran ada pihak-pihak yang memanfaatkan.
“Disinilah peran sentral semua pihak harus terlibat, untuk mengawasi semua pembangunan yang tengah dikerjakan,” beber Asep.
Contohnya, bila diawal ataupun di pertengahan pembangunan ada yang tidak sesuai, masyarakat bisa berpartisipasi untuk melakukan pengaduan bahwa pekerjaannya tidak sesuai.
“Tujuannya agar secepatnya bisa diperbaiki, karena pekerjaannya mungpung masih dikerjakan. Kan lebih baik melakukan pencegahan daripada mengobati,” papar Asep.
Disaat tengah gencar melakukan pembangunan pada saat ini, ada beberapa selentingan yang kurang mengenakan karena diduga para penyedia (pemborong/pihak ke tiga) pekerjaannya kurang bagus.
“Infonya, ada beberapa penyedia mendapakan Surat Peringatan (SP),” kata Asep.
Baca Juga: Pemkot Bandung Kembangkan Siskamling Siaga Bencana Selama Musim Hujan
Ini merupakan momentum yang bagus buat Organiasi Perangkat Daerah (OPD) bahkan untuk Bupati, untuk menjadi sebuah catatan khusus mengetahui orang-orang yang ‘nakal’.
“Kalau sudah menjadi catatan kinerjanya jelek, tinggal berikutnya diberi raport merah oleh OPD yang diperkuat Bupati tidak lagi diberi pekerjaan,” tambahnya.
Terlepas siapapun yang mengerjakannya, bila kurang profesional dan harus diberi sanksi tegas dari pihak pemerintah daerah.
“Walaupun orang dekatnya Bupati, kalau pekerjaannya kurang baik kedepannya jangan lagi di kasih proyek. Karena bila pekerjaannya jelek, nama bupati yang akan terseret,” tutup Asep, mengakhiri pembicaraan.***
