POJOKSATU.id, PURWAKARTA– Sungguh menyedihkan dan memprihatinkan, para pejuang kemanusiaan atau sopir Ambulans tanpa mengenal tempat dan waktu ini banyak yang tidak mampu bayar BPJS Kesehatan.
Padahal, keberadaan para pejuang kemanusiaan ini dibutuhkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan, namun kondisi mereka memprihatinkan dan menyedihkan ketika menyangkut kehidupan pribadi keluarganya.
Karena tidak mampu membayar BPJS Kesehatan, bahkan kabarnya banyak menunggak. Padahal pekerjaan mereka sangat mulia namun kehidupan pribadi dan keluarganya menyedihkan dan memprihatinkan.
Di balik aksi heroik para sopir ambulans ternyata menyisakan satu masalah. Ternyata banyak dari mereka tak mampu membayar BPJS mandiri bahkan beberapa ada yang menunggak hingga Rp 3-5 juta.
Hal tersebut terungkap saat Kang Dedi Mulyadi berbincang dengan salah seorang sopir ambulans desa bernama Sulor. Dalam satu hari Sulor bisa membawa 2-5 pasien ke rumah sakit.
“Alhamdulillah kalau bensin suka ada yang kasih, tapi saya tidak pernah minta. Untuk istri keluarga di rumah juga alhamdulillah ada saja rezekinya,” ucap Sulor.
Baca Juga: Bocah Pedagang Peyek yang Viral di Karawang Bertemu Dedi Mulyadi
Di tengah obrolan Sulor mengungkapkan kegelisahannya dengan para sopir ambulans lain. Meski bekerja di bidang Kesehatan, nyatanya mereka harus membayar BPJS mandiri karena tidak disediakan oleh pemerintah.
“Banyak sopir ambulans yang BPJS mandirinya tidak terbayar, ada yang sampai tunggakan Rp 4-5 juta. Jumlah sopir sekarang ada 183 orang plus cadangan sekitar 20 orang, dan rata-rata tidak bisa bayar BPJS mandiri,” katanya.
Mendengar hal tersebut KDM pun sigap langsung menelepon Sekda Purwakarta Norman Nugraha. Ia menyampaikan keluhan pada sopir ambulans tersebut agar mendapatkan perhatian.
KDM meminta Pemkab Purwakarta langsung memasukkan anggaran untuk menyiapkan BPJS bagi para sopir ambulans yang jumlahnya mencapai 200 orang lebih. Hal tersebut pun langsung direspon dan akan dilaksanakan langsung di 2024.
“Sudah okey. Sopir ambulan desa yang setiap hari antar pasien ternyata belum dapat jaminan kesehatan dari pemerintah dan sekarang dimasukkan di 2024 langsung dijamin oleh pemerintah,” ucap KDM.
Ke depan, kata KDM, akan mendorong agar para sopir ambulans mendapatkan gaji tetap dan berkecukupan agar bisa bekerja dengan tenang.
Begitu juga dengan para keluarga pasien harus mendapatkan bantuan sosial karena dapat dipastikan ekonomi keluarga tersebut terganggu.
“Setiap desa ada ambulan dan sopirnya dibiayai, tidak boleh ada rakyat yang sakit tidak berobat, tidak boleh ada rumah sakit yang menolak pasien, setiap kabupaten harus ada rumah sakit berkelas nasional,” pungkas Kang Dedi Mulyadi.***
