POJOKSATU.id - APDB Kabupaten Mimika Tahun 2024 lebih dari Rp7,5 triliun yang sebagian besar dari transfer langsung PT Freeport Indonesia dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Namun ironis lantaran masih banyak masyarakat Mimika yang malah hidup di bawah garis kemiskinan.
Kondisi inilah yang membuat heran politisi muda Papua, Maximus Tipagau.
Karena itu, ia menilai ada yang salah dalam pengelolaan anggaran di Kabupaten Mimiki.
Baca Juga: Ilham Habibie: Sinkronasi Industri dan Pendidikan Kunci Kemajuan Bangsa
Sehingga membuat APBD yang besar tersebut tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat di Kabupaten Mimika.
"Kenapa rumah layak huni itu tidak ada? Kenapa air bersih tidak ada? Kenapa pendidikan masih susah? Kenapa masih ada gizi buruk?" heran Maximus Tipagau dalam Podcast JPP Talk, Promedia, Rabu 7 Agustus 2024.
Di sisi lain, ia mengungkap banyak permasalahan di Timika yang disebabkan kurangnya anggaran.
Sementara, menurut calon Bupati Kabupaten Mimika tersebut, PT Freeport Indonsia dan pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya.
"Ini ada yang salah. Tapi yang salah bukan negara. Yang salah bukan Freeport. Freeport sudah laksanakan kewajibannya," ungkap dia.
Dia membeberkan, setiap tahun perusahaan tambang emas tersebut langsung mentransfer kurang lebih Rp4 triliun ke Kas Daerah.
"Negara juga sudah menjalankan amanatnya sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua," tambahnya.
Karena itu,, pendiri Yayasan Somatua ini menilai kesalahan ada pada pemimpin daerah yang tidak berkomitmen pada pembangunan daerah dan kesejateraan masyarakatnya.
"Negara kurang baik apa hari ini (untuk Papua). Triliunan uang sudah dikirimkan. Tapi perubahan di Papua tidak bisa diukur," tegasnya.
Sementara APBD Rp7,4 triliun ternyata masih belum bisa memberikan perubahan signifikan bagi masyarakat di sana.
"Sekarang dimana peran pejabat daerah terutama pemerintah daerah. Saya kira, disinilah letak kesalahannya," ujar Maximus.
"Berarti ini masalahnya birokrasi, pemerintahan dan orang-orangnya. Justru pemimpin yang bermasalah. Masalahnya adalah pemimpin yang tidak memiliki komitmen," lanjutnya.
Atas dasar itulah, sosok yang dikenal sebagai Gladiator Papua itu memutuskan maju sebagai calon Bupati Kabupaten Mimika pada Pilkada Serentak 2024.
Sebagai putra asli Papua yang lahir dari suku Moni dan bekerja lama di PT Freeport Indonesia, dirinya ingin memastikan terjadi perubahan di Kabupaten Mimika.
"Itulah alasan saya untuk jadi Bupati. Karena berapapun bantuan yang saya berikan lewat Yayasan dan perusahaan saya, tidak cukup menolong orang Papua," ungkap dia.
Menurutnya untuk bisa menolong masyarakat Papua khususnya di Kabupaten Mimika, harus lewat instrumen negara dan anggaran negara.
"Harus pakai kekuasaan negara. Harus pakai cara-cara negara. Dan harus lewat politik," lanjutnya.
Baca Juga: Kunjungi PGIW Jabar, Ilham Habibie: Kebersamaan dan Toleransi Antarumat Beragama Kekuatan Jawa Barat
Dirinya ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat seperti rumah, pendidikan, kesehatan, air bersih dan pangan bisa dijamin oleh pemerintah daerah.
"Saya anak muda. Saya orang Papua. Saya punya motivasi pertama ingin merubah kondisi ini. Saya tidak mau lagi, di zaman seperti ini, orang (Mimika) hidup dibawah garis kemiskinan," tuturnya.
"Saya bercita-cita besar menjadi Bupati Mimika. Saya ingin berantas kemiskinan absolut. Begitu juga di pendidikan dan kesehatan serta gizi buruk," janjinya.
Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Timika tersebut saat ini diketahui akan berpasangan dengan Hj. Peggi Patricia Pattipi.
Pasangan Maximus Tipagau - Peggi Patricia Pattipi sudah mendapatkan dukungan dari Partai Perindo, PKB dan Partai Nasdem.***
