POJOKSATU.ID - Anggota Dikdasmen Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Barat, Hadi Permana mengingatkan sebaiknya Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur terpilih sebagai pemimpin dan juga orang tua bagi seluruh masyarakat Jawa Barat menghentikan kebiasaannya membuat konten-konten yang kontroversial.
Hadi mengatakan salah satu konten viral KDM dimedsos tentang seluruh sekolah dilarang menahan Ijazah tanpa melakukan musyawarah dengan stakeholder Sekolah Swasta telah menimbulkan efek negatif mengancam eksistensi Sekolah Swasta di Jawa Barat yang masih banyak bergantung pada sumbangan masyarakat.
“Tidak semua konten KDM dimedsos berdampak positif, disisi lain konten KDM menimbulkan dampak negatif dimana sekarang banyak orang tua siswa percaya tidak perlu membayar SPP yang ujungnya mengancam eksistensi Sekolah Swasta di Jawa Barat,” kata Hadi Rabu (12/2).
Menurut Hadi, KDM seharusnya bisa membedakan Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta, larangan menahan ijazah siswa pantas dilaksanakan untuk seluruh Sekolah negeri yang semuanya dibiayai oleh Negara.
Ia pun sangat menyayangkan KDM tidak melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan stakeholder seperti dengan Badan Musyawarah Sekolah Swasta dari Organisasi Muhammadiyah, NU, Persis, PUI dan organisasi lainnya yang memiliki Sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat untuk mencari solusi terbaik.
“Harusnya duduk bersama dulu dengan pihak badan musyawarah Sekolah swasta Jawa Barat, Sekolah swasta masih mengandalkan partisipasi publik, seperti iuran SPP untuk membayar honor para pengajar (guru) dan meningkatkan mutu pendidikan,” ujar anggota Dikdasmen PWM Jabar tersebut.
Disinggung tentang bantuan operasional Sekolah dari Pemprov Jabar, Hadi menegaskan bantuan tersebut memang ada sejak era Gubernur Ahamad Heryawan yang sifatnya hanya stimulan untuk membantu operasional dan program tersebut harus dilanjutkan untuk membantu sekolah-sekolah di Jawa Barat
“Betul ada bantuan dari dana BOS pusat dan bantuan dari operasional dari Provinsi, tapi belum mencukur untuk operasional Sekolah Swasta,” tutupnya.
Dikonfirmasi tentang kebijakan Gubernur Jabar terpilih l yang melarang seluruh Sekolah di wilayah Jawa Barat menahan ijazah siswa disebabkan biaya administrasi atau tunggakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti menjawab singkat.
“Kewenangan Sekolah,” kata Menteri Dikdasmen melalui pesan WhatsApp.
