POJOKSATU.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat menargetkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 hingga Rp2 triliun.

Pemangkasan belanja difokuskan pada kegiatan yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan efisiensi dilakukan agar anggaran dapat dialokasikan lebih optimal untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Baca Juga: Polres Labusel Tangkap 4 Orang Pelaku Kasus Pita Cukai Palsu dan Rokok, Sita Ratusan Juta Rupiah

"Kami melakukan simulasi dan menemukan potensi efisiensi mencapai lebih dari Rp2 triliun. Dana ini akan dialihkan ke sektor prioritas seperti pembangunan jalan, jembatan, penerangan jalan umum, elektrifikasi, serta pembangunan ruang kelas baru," kata Herman di Bandung, Kamis (30/1/2025).

Herman memastikan efisiensi ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan dasar. Sebaliknya, langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Sempat Dirumokan Berpacaran dengan J-Hope BTS, Irene Kim Umumkan Segera Menikah

Pangkas Perjalanan Dinas, Batasi Belanja Seremonial
Kebijakan efisiensi APBD Jabar 2025 sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan belanja negara sebesar Rp306 triliun.

Pemda Jabar akan membatasi sejumlah pos belanja, termasuk perjalanan dinas yang dikurangi 50 persen, serta pengeluaran untuk kajian, studi banding, publikasi, dan seminar.

"Belanja rutin yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat akan dikurangi. Namun, program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar tetap menjadi prioritas," ujar Herman.

Baca Juga: Menumbuhkan Kreativitas Digital Bersama Telkom dan Mendorong Skincare Lokal Dalam Seminar Satu Dekade Inspirasi

Ia menegaskan bahwa langkah efisiensi ini akan dibahas bersama DPRD Jawa Barat dalam proses revisi APBD 2025. Pemda Jabar berkomitmen memastikan pengelolaan anggaran lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. ***