POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Sebanyak 13 warga Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka disebut mengalami dugaan eksploitasi prostitusi saat bekerja di daerah tersebut.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dikabarkan bertolak ke NTT untuk menjemput langsung para warga asal jabar yang merupakan para wanita tersebut.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap warga Jawa Barat yang diduga menjadi korban eksploitasi prostitusi tersebut.

Baca Juga: Siap-Siap Cek Saldo! Ini Kriteria Guru yang TPG Februari Cair ke Rekening Minggu Depan!

Informasi tersebut disampaikan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein. Ia menyebut keberangkatan ke NTT turut didampingi Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Sp.Og.

Menurut Om Zein, para korban awalnya berangkat dengan iming-iming pekerjaan sebagai lady companion (LC) atau biasa disebut Pemandu Lagu ( PL ).

Namun, setibanya di lokasi, mereka diduga mengalami eksploitasi yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

“Informasinya ada dugaan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual dan tindakan lain yang merugikan para korban,” ujar Om Zein dalam keterangannya, Minggu (22/02).

Baca Juga: TPG Guru Bulan Februari 2026 Bisa Cair Mulai Besok Senin, Simak Bocoran Pencairannya

Dari 13 orang berjenis kelamin perempuan yang diduga menjadi korban TPPO tersebut, beberapa di antaranya merupakan warga Cianjur dan Purwakarta.

Pemerintah daerah memastikan akan memberikan pendampingan setelah para korban kembali ke Jawa Barat.

Selain penjemputan, pemerintah juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Baca Juga: Kembali Bikin Kejutan! Belum 24 Jam Diumumkan 10 Persen, Trump Naikkan Lagi Tarif Global Jadi 15 Persen

Dugaan tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan dan hak asasi warga.

Pemprov Jawa Barat mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar daerah, terutama jika proses perekrutan tidak jelas dan tidak melalui jalur resmi.

Hingga kini, proses penjemputan masih berlangsung. Pemerintah berharap seluruh warga yang diduga menjadi korban dapat segera dipulangkan dalam kondisi aman. ***