POJOKSATU.ID — Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Japura Kidul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, kembali menjadi sorotan warga.
Masyarakat mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran Ketahanan Pangan (Ketapang) yang dikelola BUMDes Japura Kidul. Sorotan tersebut mencuat pada Sabtu (20/12/2025).
Warga menuding BUMDes Japura Kidul tidak transparan dalam pengelolaan anggaran dan diduga melakukan proyek fiktif pada program ketahanan pangan.
Salah seorang warga Japura Kidul, Budiman, mengungkapkan bahwa pada awalnya program ketahanan pangan difokuskan pada sektor pertanian padi.
Namun, dalam perjalanannya, program tersebut tiba-tiba dialihkan ke penanaman semangka seluas setengah hektare dengan anggaran mencapai Rp70 juta.
“Setelah beberapa bulan ditanam, katanya sudah panen. Tapi hasilnya justru rugi, padahal anggaran yang digunakan cukup besar,” ujar Budiman.
Budiman menuding, perubahan program tersebut tidak melalui musyawarah dengan warga desa.
Menurutnya, BUMDes Japura Kidul telah menghabiskan total anggaran sekitar Rp260 juta tanpa adanya keterbukaan kepada masyarakat.
“Tidak ada musyawarah dengan warga, atau warga tidak dilibatkan. Karena tidak ada transparansi, dan tidak ada kejelasan tentang program BUMDes tersebut,” tambahnya.
Ia juga mempertanyakan penggunaan dana sebesar Rp260 juta yang bersumber dari alokasi 20 persen Dana Desa (DD) tahap pertama dan tahap kedua.
Hingga kini, warga mengaku belum mengetahui laporan pertanggungjawaban secara resmi dari pihak BUMDes.
“Penggunaan anggaran itu tidak jelas. Belum ada laporan pertanggungjawaban dan tidak ada transparansi sama sekali,” katanya.
Selain itu, warga juga menyoroti proses penunjukan direktur dan pengurus BUMDes Japura Kidul yang dinilai tidak kooperatif dan minim komunikasi.
Mereka menduga penunjukan pengurus tidak dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan terbuka.
“Tidak ada proses seleksi, tidak ada pengumuman, dan tidak ada keterbukaan dalam penunjukan pengurus BUMDes,” ujar Budiman.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BUMDes Japura Kidul maupun Direktur BUMDes yang diketahui bernama Asmari belum dapat ditemui untuk dimintai keterangan.
Sementara itu, Pemdes Japura Kidul juga belum keterangan resmi terkait persoalan tersebut. Warga berharap pihak-pihak terkait dapat mengusut tuntas dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana BUMDes Japura Kidul.
Mereka juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan serta evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan dana BUMDes di seluruh desa di Kabupaten Cirebon.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BUMDes,” katanya.
Sorotan serupa juga datang dari kalangan pemuda. Anggota Karang Taruna Japura Kidul, Sutrisno, mengaku kecewa dengan kondisi BUMDes yang dinilainya tidak produktif.
Ia menyebut, Karang Taruna selama ini mengelola program pengelolaan sampah tanpa dukungan anggaran dari pemerintah desa, sementara BUMDes justru dinilai menghabiskan anggaran dalam jumlah besar tanpa hasil yang jelas.
“Satu sisi kami Karang Taruna mengelola sampah tanpa anggaran dan masih banyak kendala. Di sisi lain, BUMDes terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran, ditambah dugaan proyek fiktif penanaman semangka senilai Rp70 juta di lahan setengah hektare yang gagal panen dan hasilnya juga tidak transparan,” ungkap Sutrisno.
Ia bersama warga lainnya mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas dan melakukan audit terhadap BUMDes Japura Kidul.
Warga menilai, program ketahanan pangan seharusnya difokuskan pada sektor utama atau fokus utama seperti penanaman padi, bukan pada program yang dinilai menyimpang dari tujuan awal.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BUMDes Japura Kidul tidak bisa dikonfirmasi atau memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan yang disampaikan warga.***
