POJOKSATU.ID, PURWAKARTA – Masalah wajib belajar walaupun biaya pendidikan sudah di gratiskan oleh negara, namun kebutuhan pendidikan masih memberatkan rakyat miskin sehingga untuk masalah pendidikan ini dianggap mahal oleh rakyat miskin.
Walaupun pendidikannya gratis, tapi masih ada biaya-biaya lain yang dianggap oleh masyarakat miskin tergolong mahal dan memberatkan. Sehingga selalu dikeluhkan oleh masyarakat miskin.
Masyarakat miskin merasa biaya pendidikan itu mahal walaupun sudah di gratiskan oleh negara, karena, setiap tahun ajaran baru mereka dihadapkan dengan pengeluaran yang cukup berat akan kebutuhan pendidikan anak-anaknya.
Dari mulai membeli seragam sekolah, batik hingga baju olah raga, tas sekolah, buku tulis hingga perlengakapan menulis belum lagi membeli sepatu dan kebutuhan belajar lainnya.
Sehingga tidak sedikit kemudian para rakyat miskin ini pinjam sana sini, untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya yang tengah mengenyam pendidikan.
Sehingga banyak yang pinjam ke bank ‘emok’, yang pada akhirnya bertambah rumit dan sulitlah kehidupan para rakyat miskin ini.
Hampir disetiap daerah di Jawa Barat, prihal mahalnya biaya pendidikan diawal tahun ajaran tersebut dikeluhkan oleh rakyat miskin, bahkan sampai terlilit utang ke bank emok demi untuk biaya pendidikan itu.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Sebut Negara Berdosa Pada Rakyat Gegara Ribuan Anak Ini, Sindir Gubernur Jabar?
Salah satu contoh seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi, demi biaya sekolah anaknya, seorang ibu terjerat utang ke bank emok.
Seorang ibu di Kabupaten Bekasi terpaksa meminjam uang ke bank emok atau rentenir demi anaknya bisa melanjutkan ke sekolah SMP. Ia pun kini memiliki utang jutaan dan harus lunas dalam satu tahun.
Belum lama ini ibu tersebut bertemu dengan Kang Dedi Mulyadi (KDM) saat gelaran Safari Cinta KDM untuk Prabowo Subianto Pemimpin Istimewa di Lapangan Bola Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi.
Ibu tersebut naik ke atas panggung dengan menggendong anak bungsunya. Ia memiliki tiga orang anak yang salah satunya baru masuk ke salah satu SMP di Kedungwaringin.
“Anak tiga, yang pertama sudah lulus SMP tidak meneruskan. Kedua baru masuk kelas 1 SMP di Kedungwaringin, dan ini (digendong) bungsu,” ucap ibu tersebut.
Saat ini ia tinggal di rumah warisan orang tuanya. Sementara sang suami bekerja sebagai buruh serabutan di perumahan dengan upah Rp 100 ribu per hari.
Di tengah obrolan terungkap ternyata ibu tersebut terpaksa meminjam uang ke bank emok untuk modal anak keduanya melanjutkan sekolah.
“Ada ke emok (utang) Rp 3 juta, bayarnya Rp 75 ribu seminggu selama satu tahun. Itu ke emok bekas sekolah kemarin beli baju, beli sepatu,” tuturnya.
KDM lantas merinci penghasilan suami ibu tersebut yang salah satunya ternyata untuk membeli kuota HP milik anaknya. Padahal saat ini sekolah sudah tidak terlalu membutuhkan HP karena tak lagi belajar jarak jauh.
“Bisa gak anaknya jangan dibelikan kuota atau pulsa? Jangan main HP kalau tidak dibutuhkan di sekolah?,” tanya KDM yang langsung disanggupi oleh ibu berbaju merah tersebut.
Dalam momen tersebut sang ibu mendapatkan uang Rp 6 juta yang untuk melunasi utang ke bank emok dan sisanya dipakai kebutuhan sehari-hari atau modal usaha.
Di akhir pertemuan KDM memberikan pesan kepada para anak dan remaja agar tidak terus memaksakan diri jika orang tuanya tidak memiliki kemampuan ekonomi. Sebab saat ini banyak anak merengek demi dibelikan HP hingga motor untuk sekolah yang berujung utang orang tua.
“Seolah kini anak seperti raja dan ibu seperti babu. Mulai sekarang sayangilah ibu kalian, jangan banyak gaya. Lebih baik kita perih saat ini tapi satu waktu bisa kaya, dari pada gaya kaya sekarang tapi miskinnya seumur hidup,” ucap KDM.
Kelak jika dipercaya untuk memimpin Jawa Barat, KDM akan membuat aturan seperti saat ia menjabat Bupati Purwakarta di mana setiap anak belajar hidup prihatin, taat dan sayang pada orang tua.
“Mudah-mudahan ke depan kita bisa dipimpin pemimpin istimewa namanya Prabowo Subianto, mudah-mudahan Jabar bisa dipimpin oleh saya supaya istimewa kepemimpinannya,” pungkas Kang Dedi Mulyadi.
Permasalahan mahalnya biaya pendidikan bagi rakyat miskin, tentunya menjadi persoalan serius bagi pemerintah untuk menanganinya, bagaimanapun mereka rakyat negeri ini yang harus mengenyam pendidikan. ***
