POJOKSATU.ID,- Di tengah upaya efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah, DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti alokasi dana sebesar Rp102,9 juta untuk pengadaan kartu ucapan Idulfitri oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, yang dinilai tidak relevan dan bertentangan dengan semangat penghematan.
Rencana ini menuai sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Cirebon, terutama terkait urgensi dan relevansinya dengan kebutuhan daerah. Sebab, hal itu tentu menciderai semangat efesiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, mengaku sangat menyayangkan adanya anggaran sebesar itu hanya untuk pencetakan kartu ucapan. Menurutnya, saat hampir semua dinas mengalami pemangkasan anggaran, justru Setda mengalokasikan dana untuk hal yang tidak bersifat prioritas.
"Saya sangat menyayangkan kalau benar ada anggaran sebesar itu hanya untuk kartu ucapan. Padahal, hampir semua dinas saat ini diminta melakukan efisiensi anggaran," ujar Rohayati, Rabu (19/3/2025).
Baca Juga: BRI Ingatkan Nasabah Waspada Smishing, Modus Penipuan Lewat SMS
Perempuan yang akrab disapa Bunda Iroh ini melanjutkan, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon jelas tidak mendukung pengadaan yang dinilai tidak berdampak signifikan terhadap pelayanan publik tersebut.
Pihak Komisi I pun akan meminta klarifikasi terkait alokasi dana tersebut dan mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali peruntukan anggaran.
“Kami akan dalami dan minta klarifikasi. Intinya, saya sebagai Ketua Komisi I DPRD tidak mendukung seperti itu di tengah dinas dinas lain kena efesiensi. Dan peruntukan anggaran ini kami minta agar dievaluasi,” ujar Rohayati.
Menanggapi sorotan ini, Bupati Cirebon, H Imron menjelaskan bahwa anggaran tersebut bukan hanya untuk kartu ucapan Idulfitri, tetapi juga mencakup berbagai kartu undangan untuk acara-acara besar sepanjang tahun, seperti peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus dan Hari Jadi Kabupaten Cirebon.
“Anggaran itu dialokasikan untuk kartu undangan hari besar lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah," ujar Imron.
Meski demikian, perdebatan soal prioritas anggaran masih bergulir. Di satu sisi, DPRD menekankan pentingnya efisiensi dan pemangkasan belanja yang dianggap tidak krusial, sementara di sisi lain, pemerintah daerah menilai bahwa anggaran tersebut adalah bagian dari kebutuhan protokoler yang sudah direncanakan.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi sorotan setelah anggaran sebesar Rp 102,9 juta yang diduga digunakan untuk mencetak kartu ucapan Idulfitri menuai kritikan dari warganet.
Baca Juga: Kabar Baik, Kemenag Segera Cairkan Tunggakan Jasa Profesi Punghulu 2024,
Keluhan ini awalnya diungkap oleh akun Facebook Tochid Hidayah di grup Komunitas Orang Cirebon (KOCI) yang screenshotan unggahannya pun menyebar luas di medsos.
Unggahannya itu berisi tangkapan layar dari situs lpse.cirebonkab.go.id, yang menunjukkan informasi lelang dengan nama paket "Belanja Cetak Kartu Ucapan Idulfitri", senilai Rp 102.987.350.
Dalam unggahan tersebut, Tochid menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan Pemkab Cirebon yang dinilainya bertolak belakang dengan instruksi pemerintah pusat untuk melakukan penghematan anggaran.
"Lurr.. pribe iki lur, jare presiden kon hemat anggaran, barang pemda kab Cirebon pemborosan anggaran, duit dibuang-buang lur.(Saudara bagaimana ini, katanya presiden nyuruh hemat anggaran, tapi Pemda Kabupaten Cirebon pemborosan anggaran, uang dibuang-buang)" tulisnya dalam bahasa khas Cirebon.
