POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Nani Sumarni akhirnya angkat suara terkait carut marut dugaan praktek percaloan penerimaan tenaga kerja di PT.Metro.
Terungkap dalam hasil pertemuan antara LPK dan Dinas Tenaga Kerja, Kepala Desa Bunder dan dari Karang Taruna Mitra berinisial Sa alias Isum.
Diduga kuat kedua orang tersebut terlibat dalam percaloan tenaga kerja yang ingin masuk ke PT.Metro.
Dalam berita acara atau notulen rapat di Dinas Tenaga Kerja pagi tadi, besaran uang yang diduga diminta para calo pariasi.
“Saya hanya mendengar besarnya antara 5 – 15 juta per orangnya,” jelas Nani, saat usai rapat dengan Disnaker, Jum’at (07/03).
Nani blak-blakan mengatakan bahwa dirinya hanya sebatas melatih menjahit para pencari kerja, setelah mereka bisa menjahit lapor ke pak kades.
Baca Juga: Permintaan Maaf Oknum Polisi yang Viral Aniaya ODGJ, Akui Panik Lantaran Sepeda Motornya Dibakar
Setelah itu, Nani sebagai pengelola LPK tidak mengetahui apa yang selanjutnya terjadi, antara para calon pelamar dan kepala desa.
“Setau saya, yang mengetahui pabrik membutuhkan karyawan baru pak kades. Setiap dari dalam pabrik butuh karyawan baru, itu yang mengetahuinya pak kades,” jelas Nani.
Nani mengatakan bahwa LPK yang dibentuknya baru beberapa bulan, terhitung sejak bulan November 2024 yang lalu.
Baca Juga: JANGAN SALAH Calon Guru Wajib Tahu: Jurusan yang Bisa Mengikuti PPG Prajabatan PGSD!
“Dulu itu bukan LPK, saya memberikan pelatihan sifatnya sukarela untuk masyarakat sekitar. Karena pihak pabrik memberi bahan dan benang untuk belajar menjahit, sehingga para peserta pelatihan memberinya seiklasnya buat bayar listrik,” beber Nani.
Setelah berdiri LPK, baru ada pungutan sebesar 600 ribu rupiah. Itu untuk beli bahan melatih menjahit, beli benang dan onderdil mesin bila ada yang rusak.
“Ada pungutan itu sampai mereka bisa menjahit, karena pihak pabrik sudah tidak memberikan bahan dan benang buat latihan menjahit,” jelas Nani.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Hadir di Pekanbaru Riau
Terpisah, kepala desa (Kades) Bunder beberapa kali dihubungi pojoksatu.id untuk di konfirmasi, sayangnya kepala desa tidak pernah mengakat telephone nya.
Masih ditempat yang sama, Kadis Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi memgatakan bahwa hari ini memanggil pihak LPK, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi.
"Semuanya sudah dituangkan dalam notulen rapat, pernyataan dari pihak LPK ditandatangani diatas materai," singkat Didi, sambil memperlihatkan pernyataan dari LPK yang ditandatangani diatas materai.
Baca Juga: Sosok Suami Ibu Guru Salsa Ternyata Duda Status PNS, Resmi Menikah Sehari Sebelum Puasa
Sebelumya diberitakan
Kepala Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur, Tedi alias Ojoy saat di konfirmasi pojoksatu.id membenarkan bahwa didesanya ada pelatihan.
“Yang pertama pelatihan matematika, itu saya langsung yang mengajarnya,” kata Ojoy, kepada pojoksatu.id, Kamis Malam (06/03).
Setelah itu, bagi yang tidak punya paklaring atau pengalaman kerja, mengikuti pelatihan menjahit sepatu.
Baca Juga: Anggota DPD RI Mirah Midadan Dukung Penurunan Harga Tiket Pesawat Domestik Jelang Lebaran 2025
“Sudah resmi jadi Balai Latihan Kerja (BLK) menjahit, itu yang mengelolanya Ibu Nanin,” tambah Ojoy.
Sayangnya dari mulai sejak beroperasi dari akhir tahun 2021 hingga 2025 saat ini, Ojoy tidak mengetahui jumlah total yang sudah mengikuti pelatihan.
Saat ditanya berapa jumalh total warga sekitar (Bunder) yang mengikuti pelatihan dan jumlah total luar wilayah yang mengikuti pelatihan Ojoy tidak mengetahui secara pasti.
Baca Juga: Kementerian PU Kebut Penanganan Darurat Jalan Lintas Sumatera yang Putus Jelang Arus Mudik
Namun, dirinya membenarkan bahwa pelatihan itu diminta biaya sebesar 600 ribu per orangnya.
“Biaya pelatihan diminta 600 ribu per orang, saya juga baru tau beberapa waktu ke belakang,” kilah Ojoy.***
