POJOKSATU.id - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah harga mahal yang hanya bisa diraih lewat transparansi dan akuntabilitas.
Hal itu disampaikan Dimyati saat menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025.
Hasil dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008, yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (12/11/2025).
Baca Juga: 1,1 Juta Honorer Berpeluang Jadi PNS, BKN Tegaskan Verifikasi Data Terus Dipercepat
“Output dari predikat KIP itu kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu mahal sekali,” tegas Dimyati di depan tamu undangan.
Ia menambahkan, penghargaan KIP bukan sekadar seremoni, tapi menjadi tolak ukur integritas dan konsistensi lembaga publik di Banten dalam melayani masyarakat secara terbuka.
“Kalau semua sudah terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, kita juga enak,” ujarnya santai.
Baca Juga: Geger di Bengkulu, Harga BBM Naik Gila-gilaan, Pertalite Dijual Rp25.000 per Liter
Menurut Dimyati, transparansi bukan hanya soal laporan keuangan, tapi juga menyangkut pengadaan barang dan jasa hingga pengelolaan APBD.
Semua proses, kata dia, harus bisa diakses publik tanpa batasan yang tidak perlu.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Banten Ojat Sudrajat menjelaskan bahwa proses Monev KIP 2025 sudah dimulai sejak Mei lalu.
Sebanyak 107 badan publik mendapat Self Assessment Questionnaire (SAQ), namun hanya 77 lembaga yang mengembalikannya.
“Dari 77 lembaga itu, terdiri dari 40 OPD, 8 pemda, 11 lembaga non struktural, 14 BUMD, dan 4 desa,” ungkap Ojat.
Ia juga menjelaskan, tahun ini penilaian dilakukan menggunakan enam indikator utama: kualitas informasi, jenis informasi, pelayanan informasi, komitmen organisasi, sarana dan prasarana, serta digitalisasi.
Berdasarkan keputusan KI Banten Nomor 009/Kep/KI-Banten/X/2025, terdapat 77 badan publik yang berhasil menyabet predikat Informatif.
Selain itu, Komisi Informasi juga memberikan Life Achievement Award kepada 14 tokoh yang dinilai berjasa dalam mendorong keterbukaan informasi di Banten.
Baca Juga: Ramai Tagar Pembatalan Gelar Pahlawan Soeharto, Warganet Buka-bukaan Soal Luka Lama
Beberapa di antaranya adalah Gubernur Andra Soni, Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah, dan Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim.
Dengan penghargaan ini, Pemprov Banten diharapkan terus memperkuat budaya keterbukaan, agar masyarakat tak hanya puas dengan informasi, tapi juga yakin bahwa pemerintah bekerja dengan jujur dan transparan.***
