POJOKSATU.id, Bandung– Anggota Pansus LKPJ sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Eko Kurnianto W, memberikan dukungan penuh sekaligus catatan kritis yang tajam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
Sebagai mitra strategis, Eko menekankan bahwa catatan yang diberikan DPRD bukan sekadar kritik, melainkan sarana konstitusional agar kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung semakin "gaspol" di periode baru.
Eko mengapresiasi posisi fiskal Bandung yang sehat dengan realisasi pendapatan mencapai 95,11%.
Namun, ia mengingatkan agar Pemkot tidak terlena dengan angka-angka "cantik" di atas kertas yang berpotensi menutupi realitas di lapangan.
"Kami mendukung penuh Wali Kota untuk sukses, tapi dukungan terbaik kami adalah dengan menunjukkan area mana yang masih 'lampu kuning' agar segera diperbaiki demi rakyat," tegas Eko.
Berikut adalah tiga poin tajam rekomendasi untuk penguatan Pemkot Bandung.
Pertama, terkait kesehatan, reformasi Layanan untuk semua generasi, DPRD mendesak adanya pergeseran fokus dari sekadar pengobatan ke pencegahan (preventif).
Kemudian terkait kesiapan populasi, mengingat tingginya angka harapan hidup di Bandung, Pemkot didorong segera menghadirkan unit khusus (Geriatri) di tingkat kewilayahan guna memastikan lansia tetap tertangani dengan layak.
Selain itu Eko pun menyampaikan terkait integrasi digital dalam medis, bahkan ia mendesak percepatan digitalisasi rekam medis terintegrasi agar tidak ada lagi pemborosan anggaran akibat pemeriksaan kesehatan yang berulang-ulang.
Untuk layanan mental health sendiri, kata Eko, merespons tingginya tingkat kecemasan (anxiety disorder) pada anak muda, Pemkot harus hadir dengan layanan konseling komunitas yang mudah diakses.
Kedua terkait pendidikan, kata Eko agar mengoreksi inefisiensi belanja.
Eko menyoroti adanya ketimpangan dalam alokasi anggaran pendidikan yang dianggap kurang berkualitas (quality spending).
Koreksi Anggaran dimaksud terkait pengadaan mebel sekolah yang mencapai Rp17,5 miliar dinilai terlalu kontras dibanding anggaran rehabilitasi sarana yang hanya Rp2 miliar; Pemkot diminta lebih tajam dalam menentukan prioritas fisik sekolah.
"Begitupun terkait pemerataan akses, kata dia percepatan pembangunan sekolah baru di Bandung bagian Timur dan Selatan menjadi harga mati untuk menghapus stigma "sekolah favorit" dan memeratakan kualitas SDM," tegasnya.
Masih kata Eko, ketiga terkait pemukiman dan infrastruktur, transformasi menjadi "Sponge City".
DPRD menilai sudah saatnya Bandung meninggalkan cara-cara lama yang tidak efektif dalam menangani banjir.
Dalam manajemen air modern, kata dia Pemkot harus berani beralih dari sekadar pengerukan selokan manual ke strategi Sponge City dengan membangun sumur imbuhan dalam di wilayah Utara dan mengoptimalkan taman sebagai kolam retensi.
Kemudian trotoar fungsional, dimana pembangunan trotoar wajib menjadi jalur penghubung (first-mile/last-mile) menuju transportasi publik, bukan hanya pajangan estetika di pusat kota semata.
Serta terkait menuju kemandirian fiskal,
Eko mendorong Pemkot Bandung untuk bertransformasi dari sekadar "pembelanja" menjadi "pengelola aset" yang agresif menarik investasi melalui financial engineering yang kreatif.
"DPRD berdiri bersama Pemerintah Kota untuk mewujudkan Bandung yang layak huni. Syaratnya, kita harus berani melakukan 'diet' belanja rutin dan lebih agresif membangun infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga," pungkas Eko.
