POJOKSATU.id, Kota Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemda Jabar) mengambil langkah serius menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan lintas sektor, terutama terkait operasional angkutan barang hasil tambang dan keselamatan jalan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti tingginya jumlah korban kecelakaan yang jauh melampaui korban bencana alam di wilayahnya.
“Bencana alam sampai hari ini tercatat 74 korban meninggal. Namun korban akibat kecelakaan lalu lintas mencapai lebih dari 3.300 orang. Artinya, persoalan lalu lintas ini jauh lebih darurat dari sisi hilangnya nyawa manusia,” ujar Dedi Mulyadi dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang, di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate Bandung, Kamis (6/11/2025).
Untuk menekan risiko kecelakaan, Pemprov Jabar tengah menyiapkan pos layanan jalan terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas penanganan darurat, seperti mobil derek, pemadam kebakaran, patroli PJU, serta tim medis dan keamanan.
“Langkah ini untuk memastikan penanganan cepat ketika terjadi insiden di jalan,” katanya.
Selain itu, pemerintah akan memperketat penertiban terhadap truk over dimension dan over loading (ODOL) serta memperbarui sistem uji KIR kendaraan.
Mulai 2026, proses registrasi kelayakan kendaraan akan dilakukan di bengkel resmi yang memiliki sertifikat kelaikan.
“Mulai 2026, registrasi kelayakan kendaraan (KIR) akan dilakukan di bengkel resmi dengan sertifikat kelaikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kecelakaan disebabkan ketidaklaikan kendaraan, maka bengkel juga ikut bertanggung jawab,” tegasnya.
Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga berencana melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh perusahaan angkutan darat, bekerja sama dengan Organda Jawa Barat. Tujuannya memastikan semua armada beroperasi sesuai standar keselamatan.
“Tidak boleh lagi ada kendaraan kanibal yang tiba-tiba berubah karoseri tanpa standar. Semua harus tertata, berstandar, dan dapat diawasi,” ujar KDM.
Dalam aspek infrastruktur, pemerintah provinsi menargetkan pembangunan dan perbaikan jembatan serta standarisasi kualitas jalan di seluruh wilayah Jabar.
“Hari ini kami memiliki data bahwa kondisi jembatan di Jawa Barat tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, mulai sekarang kami akan melakukan pembangunan jembatan baru di seluruh Jabar serta melakukan perbaikan jalan,” katanya.
KDM menambahkan, setiap ruas jalan akan disesuaikan dengan karakter wilayah, seperti kawasan pegunungan, pertanian, industri, maupun pesisir.
Khusus untuk kawasan industri, pemerintah akan menaikkan kelas jalannya menjadi jalan premium dengan tiga hingga empat lajur untuk mendukung kelancaran logistik sekaligus keselamatan pengguna jalan.
“Nanti, khusus jalan di wilayah industri akan kami tingkatkan kualitasnya menjadi jalan premium, artinya jumlah lajurnya akan lebih banyak dan ketahanan jalannya pun lebih baik,” pungkasnya.
Pemprov Jabar siapkan pos terpadu, sistem KIR baru, dan jalan premium untuk tekan kecelakaan yang jauh lebih tinggi dari korban bencana.
Pemprov Jabar, KDM, DediMulyadi, Keselamatan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas, ODOL, KIR, Infrastruktur Jabar, Transportasi
