POJOKSATU.ID - Dalam forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah dan pelaku industri membahas sejumlah opsi kebijakan yang diproyeksikan menjadi motor penggerak permintaan domestik pada akhir 2025 hingga awal 2026.
Fokus pembahasan diarahkan pada tiga sektor strategis: properti, otomotif, dan pariwisata.
Tiga kluster yang memiliki kontribusi besar terhadap output ekonomi, mobilitas masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja.
Opsi kebijakan pertama yang mengemuka adalah relaksasi fiskal daerah untuk memangkas biaya pembelian rumah dan kendaraan.
Mekanisme ini mencakup potensi program year-end discount, pemanfaatan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Di banyak kabupaten/kota, program pemutihan denda pajak kendaraan juga dinilai mampu meningkatkan daya beli terutama pada segmen kelas menengah.
Baca Juga: Disperindag Jabar: Meningkatnya Pelaku Usaha Eksportis dari Jawa Barat
Selain itu, pemanfaatan insentif PPN-DTP untuk kendaraan elektrifikasi (BEV dan HEV) diharapkan dapat menurunkan effective price, sehingga mendorong penjualan otomotif berbasis energi bersih.
Pembahasan kedua mengarah pada penguatan sisi pembiayaan.
Optimalisasi insentif likuiditas makroprudensial dari Bank Indonesia dipandang dapat menjadi pendorong utama penurunan suku bunga kredit properti dan kendaraan.
Baca Juga: Jaminan Akurasi Transaksi Warga, Depok Sabet Penghargaan Daerah Tertib Ukur Perdana
Kolaborasi antara perbankan, pengembang, dan perusahaan pembiayaan juga menjadi sorotan untuk menghadirkan tenor lebih panjang dan uang muka lebih ringan.
Skema Buy Now Pay Later (BNPL) direkomendasikan sebagai instrumen alternatif untuk meningkatkan konsumsi ritel dan transaksi pariwisata, terutama menjelang musim belanja akhir tahun.
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan LMS OJK Provinsi Jawa Barat, Yuzirwan, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk memperkuat mitigasi risiko pembiayaan.
Baca Juga: Jaminan Akurasi Transaksi Warga, Depok Sabet Penghargaan Daerah Tertib Ukur Perdana
"OJK juga membuka ruang fleksibilitas bagi perusahaan pembiayaan yang sehat, termasuk pemberian DP rendah, sebagai upaya mempercepat pemulihan permintaan kredit properti dan otomotif," kata Yuzirwan.
Dari sektor pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan, menekankan pentingnya sinergi promosi sebagai katalis permintaan domestik.
Ia mendorong pelaku usaha wisata mulai dari taman rekreasi, hotel, restoran, hingga sektor MICE untuk menyediakan berbagai program diskon dan paket promosi.
Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi Karya Fiksi Teks Puisi Kelas 8 SMP Semester 2 Kurikulum Merdeka
"Langkah ini diyakini dapat meningkatkan mobilitas wisatawan dan memberikan dorongan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga, sektor transportasi, hingga UMKM berbasis layanan," tutupnya. ***
