POJOKSATU.id, Kota Bandung - Dinas Sosial Kota Bandung tengah mengajukan lokasi sekolah rakyat di daerah Gedebage kendati luasannya kurang dari lima hektare seperti disyaratkan.
Menurut Kepala Dinas Sosial Yorisa Sativa, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemensos apakah diperbolehkan luasan tanah kurang dari lima hektare atau tidak boleh.
"Lokasi yang kita rencanakan yang daerah timur mudah-mudahan itu bisa di-approve. Kami akan koordinasi juga dengan Kemensos karena syarat yang diminta itu harus minimal 5 hektare, jadi kami akan terus berupaya untuk memenuhi, minimal mendekati," jelas Yorisa.
Untuk pengadaan lahan lima hektare kata Yoris di kota Bandung cukup kesulitan. Karenanya Yoris akan meminta keringan kebijakan terkait luasan lahan itu.
"alau sampai 5 hektare mungkin agak susah di Kota Bandung," ucapnya.
Yosir mengakui untuk koordinasi ini sudah dilakukan dengan BKAD kota Bandung sehingga pihaknya akan mencoba negosiasi ke Kemensos agar minimal mendekati besaran luas itu.
"Kita udah ada 4 lokasi untuk diajukan, ada daerah Ujungberung, Cibiru, Mbah Garut dan satu lagi di daerah Gedebage," paparnya.
"Kemungkinan mengerucut ke daerah Gedebage. Karena harus standarnya selain luas juga tidak boleh LSD, tidak boleh RTH, tidak boleh sawah yang diunggul. Nah yang di Gedebagi itu masuk ke dalam kategori sebagai sekolah cuma kurangnya adalah luas," ungkapnya lagi.
Sementara itu untuk yang tiga sekolah rakyat saat ini masih beroperasi, dengan nama Sekolah Rakyat Rintisan.
Oleh karenanya diharapkan seluruh kabupaten kota, di mempunyai yang permanen.
"Nah nanti kalau permanen udah dibangun oleh kementerian PUPR, sudah disupport Sekolah Rakyat Rintisan oleh Kemensos. Nanti yang Rintisan itu pindah ke situ, tahun angkatan kedua atau ketiga. Tapi sekarang kayaknya nggak keburu untuk tahun angkatan kedua karena kan Juli udah mulai masuk. Jadi mudah-mudahan ya bisa," tutupnya.
Jumlah siswa sendiri kata Yoris saat ini sekitar 250 siswa terdiri dari 50 untuk tingkat SD, 100 siswa untuk tingkat SMP, dan 100 lagi siswa SMA, tersebar di tiga lokasi Wiyata guna, ada di Poltekkes Dago, dan satu lagi di BBPVP milik Kemenaker.
