POJOKSATU.ID - CEO OpenAI, Sam Altman, mengungkap bahwa percakapan pengguna dengan ChatGPT berpotensi digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Dalam sebuah podcast yang dikutip dari TechCrunch, Jumat (25/7), Altman menyuarakan kekhawatirannya terhadap belum adanya perlindungan hukum yang jelas atas percakapan pengguna dengan AI seperti ChatGPT.
Altman menyebutkan bahwa banyak pengguna, terutama kalangan muda, menggunakan ChatGPT sebagai terapis digital, pelatih kehidupan, hingga tempat curhat tentang masalah hubungan, kesehatan mental, hingga topik sensitif lainnya.
“Orang-orang menggunakannya seperti mereka berbicara dengan terapis, dokter, atau pengacara,” ungkap Altman.
Namun, berbeda dengan profesi-profesi tersebut yang dilindungi hukum melalui hak istimewa kerahasiaan profesional, ChatGPT tidak memiliki perlindungan serupa.
Artinya, jika ada permintaan dari pengadilan, maka OpenAI berkewajiban menyerahkan percakapan pengguna yang diminta.
Baca Juga: Sesuai Arahan Kemenpan RB, Ini Dua Syarat Utama PPPK Paruh Waktu Diangkat Menjadi PPPK Penuh Waktu!
“Jika Anda berbicara dengan terapis, pengacara, atau dokter, ada kerahasiaan hukum untuk itu".
"Namun belum ada hal semacam itu jika Anda berbicara dengan ChatGPT,” jelas Altman.
Altman menganggap situasi ini sebagai masalah serius dalam privasi digital.
Baca Juga: Panduan Etika Pakai AI di Kampus: Mahasiswa dan Dosen Wajib Tahu Batasannya
Ia menekankan perlunya perlindungan hukum yang setara bagi AI.
Agar pengguna tidak merasa diawasi atau rentan secara hukum hanya karena berkonsultasi dengan chatbot AI.
Risiko Bagi Privasi dan Adopsi AI
Altman mengatakan, kurangnya jaminan privasi dapat menghambat adopsi AI secara luas.
Terlebih, model AI seperti ChatGPT membutuhkan data dalam jumlah besar, baik saat pelatihan awal maupun dalam interaksi sehari-hari.
Situasi menjadi lebih kompleks ketika data obrolan pengguna diminta untuk keperluan hukum atau penegakan hukum, yang bisa saja menyangkut kasus pribadi hingga pidana.
Ini telah menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran kebebasan digital, terutama jika perusahaan tidak bisa menolak permintaan pengadilan.
Baca Juga: Kominfo Buka Seleksi Frekuensi 1,4 GHz, Indosat Dukung Pemerataan Internet Nasional
Altman mencontohkan gugatan hukum OpenAI dengan The New York Times, di mana OpenAI dipaksa menyimpan data obrolan ratusan juta pengguna ChatGPT.
OpenAI sendiri menentang keras perintah tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang "melampaui batas".
“Jika pengadilan bisa mengesampingkan keputusan privasi kami, itu bisa membuka pintu untuk permintaan hukum lebih lanjut,” kata Altman.
Imbasnya Mirip Pelacakan Menstruasi Pasca Roe v. Wade
Altman mengaitkan kekhawatiran ini dengan kasus lain di AS, seperti ketika Mahkamah Agung membatalkan keputusan Roe v. Wade.
Baca Juga: Kebijakan Visa Cascade, WNI Kini Bisa Keliling Eropa Tanpa Perpanjang Visa Berkali-kali
Banyak wanita mulai meninggalkan aplikasi pelacak menstruasi tanpa enkripsi dan beralih ke Apple Health yang lebih aman.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat makin sadar pentingnya privasi data, terutama dalam konteks hukum yang berubah-ubah.
“Masuk akal bagi orang-orang untuk ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kejelasan hukum atas privasi mereka sebelum menggunakan ChatGPT secara rutin,” tutup Altman.
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat, mudah dan tanpa iklan bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS melalui link di bawah ini:
Anda juga bisa bergabung dalam saluran Whatsapp Pojoksatu.id atau Fanpage Edugov Pojoksatu.id melalui link di bawah ini:
Demikian informasi terbaru tentang risiko percakapan pengguna ChatGPT yang bisa jadi alat bukti hukum di pengadilan.***
