POJOKSATU.id - Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, dijadwalkan menghadiri Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan IPKD–MCP 2025.

Yang berlangsung di Ruang Blandongan, Puspemkot Tangerang Selatan, pada Selasa, 14 Oktober 2025, pukul 09.00 WIB.

Acara ini diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan efektif.

Baca Juga: 10 Tips Memilih Buku Kuliah yang Tepat dan Sesuai Kebutuhan

Melalui kegiatan ini, KPK mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan memastikan implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025.

berjalan optimal di seluruh perangkat daerah. Rapat koordinasi ini juga menjadi forum strategis bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan .

Untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan, berbagi praktik baik antarsektor, serta memperkuat sinergi dalam mencegah potensi penyimpangan anggaran publik.

Baca Juga: Menelusuri Jejak Kejayaan Banten Lama, Dari Masjid Agung hingga Benteng Speelwijk, Saksi Bisunya Masa Keemasan

Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi di Kota Tangerang Selatan.

Wali Kota Benyamin Davnie dijadwalkan hadir bersama sejumlah pejabat terkait dari berbagai perangkat daerah.

Dalam agenda penting yang membahas langkah-langkah strategis peningkatan tata kelola pemerintahan.

Baca Juga: Potret Gestur Wajah Anggota DPRD Gorontalo Utara Dheninda Chaerunnisa, Diduga Cibir Orator Saat Bacakan Suara Rakyat

Pertemuan ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan publik.

Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada optimalisasi implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP).

Sebagai alat ukur kinerja antikorupsi di daerah, yang diharapkan mampu menjadi pedoman evaluasi bagi seluruh perangkat daerah dalam mencegah potensi penyimpangan.

Melalui kegiatan ini, Pemkot Tangsel berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai prinsip good governance.

Sekaligus memperkuat integritas aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.***