Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menentang tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat oleh jaksa penuntut umum (JPU)
(DO) yang dilakukan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mulyono Dwi Purwanto dalam kasus Asabri, sudah tepat dari segi aturan atau undang-undang
Kejagung minta majelis hakim memvonis mati terdakwa perkara dugaan korupsi PT ASABRI Heru Hidayat. Ditotal dari kasus Asabri dan Jiwasraya, negara dirugikan Rp23 triliun.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga Nur Basuki Minarno menilai penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil seharusnya dituntut dan diancam dengan pidana hukum yang lebih berat dibandingkan pihak swasta dalam kasus-kasus korupsi
Kuasa Hukum Terdakwa kasus Asabri Heru Hidayat dari kantor hukum Napitupulu, Kam, Hutauruk and Partners (NKHP) Kresna Hutauruk menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung menyesatkan publik dan sudah kehabisan akal dengan menuntut kliennya dengan pidana mati.
Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan menyebutkan adanya unsur politik di balik tuntutan hukuman pidana mati terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (persero), Presiden Direktur PT Trada Alam Minerba Heru Hidayat.
Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Andi Hamzah menegaskan bahwa jaksa atau hakim tidak boleh menuntut atau memutuskan perkara di luar dari surat dakwaan.
Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Andi Hamzah menjelaskan definisi atau maksud pengulangan tindak pidana dalam kasus atau perkara pidana
Pakar Pidana dari Universitas Trisakti, Dian Adriawan menilai jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung keliru dengan menuntut pidana hukuman mati kepada terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (persero) Presiden Direktur PT Trada Alam Minerba Heru Hidayat
Ahli Hukum Pidana atau Staf Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa menilai, tuntutan pidana hukuman mati terhadap Presiden PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat dalam kasus dugaan korupsi Asabri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai keliru
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana memberikan kritikan kepada Kejagung terkait tuntutan hukuman mati kepada terdakwa dugaan korupsi PT Asabri yaitu Direktur PT Trada Alam Minerba Heru Hidayat.
Sidang kasus dugaan korupsi PT Asabri dengan kerugian Rp22,7 triliun kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/11/2021).
